ASN mulai gunakan AI, pemerintah dorong adopsi di tingkat birokrasi

Banyak aparatur sipil negara (ASN) mulai memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung pekerjaan mereka.  

Namun, penggunaan tersebut masih didominasi inisiatif individu dan belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi transformasi di tingkat organisasi. 

Kesenjangan antara penggunaan AI oleh individu dan adopsi AI oleh institusi kini menjadi tantangan berikutnya bagi birokrasi Indonesia. 

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq mengatakan kesiapan birokrasi tidak hanya diukur dari kemampuan ASN menggunakan aplikasi AI.

“Yang lebih penting adalah kemampuan ASN bekerja bersama AI untuk menghasilkan nilai tambah, sementara organisasi membangun tata kelola yang memungkinkan teknologi tersebut digunakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan,” katanya kepada Govinsider. 

Taufiq berbagi tentang bagaimana menjembatani kesenjangan adopsi AI di tingkat birokrasi melalui kepemimpinan yang lebih proaktif, regulasi yang adaptif, serta sumber daya manusia dan infrastruktur digital yang mumpuni

Peran pemimpin adalah kunci 

Mengutip Laporan Indonesia Leadership Outlook: Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial Pemimpin Sektor Publik Indonesia 2026, Taufiq menjelaskan pola yang menarik.

Alih-alih menjadi kelompok yang paling berhati-hati terhadap AI, pimpinan birokrasi justru menjadi kelompok yang paling siap menerima teknologi tersebut. 

“Untuk top level, mereka ternyata lebih familiar dengan AI dan merasa bahwa AI adalah partner kerja mereka dibandingkan dengan kelompok di bawahnya,” kata Taufiq. 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada penerimaan AI di tingkat pimpinan, melainkan bagaimana kesiapan tersebut diterjemahkan menjadi perubahan organisasi. 

“Makanya, ketika kita berbicara adopsi AI, kuncinya tergantung pada peran pemimpin,” ujarnya. 

Bagi Taufiq, pemimpin birokrasi memiliki peran sebagai penggerak perubahan. Mereka tidak hanya menjadi pengguna AI, tetapi juga menentukan bagaimana teknologi tersebut diterapkan dalam proses kerja organisasi. 

Taufiq menjelaskan bahwa upaya ini cukup menantang mengingat masih ada agenda transformasi digital lebih luas yang berlangsung secara bersamaan, termasuk integrasi aplikasi dan tata kelola data lintas instansi. 

Hal itu juga membutuhkan dukungan regulasi dan standar yang hingga kini masih disiapkan pemerintah.  

“Transformasi digital birokrasi lebih berfokus pada digitalisasi layanan dan proses kerja, sementara AI membutuhkan pendekatan tata kelola yang berbeda,” ia menambahkan. 

Tahap berikutnya adalah membangun kolaborasi antara manusia dan AI yang mampu mengubah cara organisasi bekerja.  

LAN telah menyusun standar terkait pendekatan tersebut, meski implementasinya masih menunggu kesiapan yang lebih luas. 

Memperkuat literasi AI bagi ASN 

Proses adopsi AI juga menuntut kompetensi baru dari ASN. 

Menurut Taufiq, literasi AI tidak lagi sekadar memahami cara menggunakan aplikasi berbasis AI, tetapi juga memahami kapan teknologi tersebut dapat digunakan, bagaimana mengevaluasi hasilnya, dan bagaimana bekerja bersama AI untuk meningkatkan kualitas pekerjaan. 

“Kita tidak cukup hanya melek digital, tapi juga AI, untuk menciptakan nilai tambah di dalam pekerjaannya,” ujar Taufiq. 

Namun, peningkatan kemampuan tersebut harus tetap disertai pemahaman mengenai batasan AI. 

LAN memandang AI sebagai co-pilot yang membantu ASN mengambil keputusan, bukan menggantikan tanggung jawab mereka sebagai pelayan publik. 

Menurut Taufiq, prinsip tersebut menjadi semakin penting ketika AI digunakan dalam pelayanan publik yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti penyaluran bantuan sosial.  

“Dalam situasi seperti itu, keputusan tetap membutuhkan professional judgement dan social judgement yang tidak dapat digantikan oleh teknologi,” catatnya. 

Untuk mempersiapkan ASN menghadapi perubahan tersebut, LAN memasukkan materi transformasi digital dan AI ke dalam kurikulumnya dengan tujuan membangun pemahaman mengenai peran AI dalam birokrasi modern. 

Upaya tersebut kemudian diperkuat melalui penyusunan standar kompetensi literasi digital dan AI bagi ASN yang dilakukan oleh LAN bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PANRB) dan Kementerian Komunikasi dan Digital.  

Materi literasi AI juga telah diintegrasikan ke dalam pelatihan ASN di berbagai jenjang.  

Jika sebelumnya pembelajaran lebih berfokus pada kesiapan digital dan pengenalan AI, kini LAN mendorong pemahaman yang lebih luas tentang etika serta perilaku digital yang dapat dipertanggungjawabkan. 

LAN juga mendorong pemanfaatan AI dalam proses pembelajaran itu sendiri, di mana pekerjaan yang bersifat teknis dapat dibantu oleh AI sementara penguatan karakter ASN dan kepemimpinan tetap menjadi tujuan utama pelatihan.  

Mengatasi kesenjangan pembelajaran ASN 

Di saat pemerintah berupaya memperkuat literasi AI, tantangan lain masih datang dari kesenjangan infrastruktur digital. 

Menurut Taufiq, sebagian wilayah Indonesia masih menghadapi blank spot sehingga membatasi akses ASN terhadap pembelajaran digital. 

“Tidak hanya di Indonesia bagian timur, di bagian barat pun masih ada blank spot. Infrastruktur ini penting karena mempengaruhi proses pembelajaran,” kata Taufiq. 

LAN kemudian menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan kondisi di masing-masing daerah. Selain blended learning, pelatihan juga dilakukan melalui pembelajaran tatap muka dan mentoring.  

Di beberapa wilayah, peserta dikumpulkan di kecamatan yang memiliki akses internet, sementara di daerah lain pembelajaran dialihkan menggunakan koneksi telepon seluler. 

“Kita memberikan kelonggaran dalam arti metode blended learning hingga monitoring dapat kita gunakan untuk menutupi kekurangan,” ujar Taufiq. 

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa transformasi birokrasi tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga pada kemampuan memastikan seluruh ASN memiliki kesempatan yang sama untuk membangun kompetensi digital. 

Menurut Taufiq AI bukan lagi sekadar teknologi baru yang perlu diperkenalkan kepada ASN. Tantangan berikutnya adalah memastikan birokrasi memiliki kepemimpinan, tata kelola, talenta, dan infrastruktur yang memungkinkan AI diadopsi secara bertanggung jawab sebagai bagian dari cara kerja pemerintah.