Bagaimana AI membantu tingkatkan layanan pemerintah dan mendeteksi fraud

GovTech Indonesia atau INA Digital akan menggunakan teknologi kecerdasan artifisial (AI) pada INA Pas untuk meningkatkan kemampuan know-your-customer (KYC) dari para penyedia layanan untuk memastikan bahwa manfaat dari setiap layanan diberikan secara tepat sasaran, terutama apabila layanan itu menyangkut bantuan sosial atau beasiswa pendidikan. 

Adviser bidang Pemerintahan Digital Peruri, Muwasiq M Noor, mengatakan, kemampuan AI dalam mengenali pola-pola dan menganalisa data secara cepat telah mengubah cara kerja pemerintah dalam penyampaian layanan publik.  

“AI akan memastikan seseorang yang mengakses layanan dipercaya dan dikenali oleh sistem sesuai tanda identitasnya dan menolak mereka yang tidak berwenang untuk mengakses layanan tersebut,” kata dia.  

Muwasiq berbicara pada diskusi panel berjudul “How AI and Big Data transforming public services” yang diadakan di acara Digital Transformation Indonesia Conference and Expo (DTI-CX) 2024. Pembicara lain dalam panel itu adalah Ketua Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN), Sutardi, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Sistem Keamanan Indonesia (Aiskindo), Presiden Indonesia AI Society (IAIS), Lukas, dan CEO Kata.ai, Irzan Raditya.  

Lebih lanjut, Muwasiq menambahkan bahwa proses verifikasi dengan sistem pengenalan wajah atau biometrik konvensional yang kita kenal selama ini sudah tidak cukup mumpuni untuk mengantisipasi fraud, terutama dengan adanya deepfakes yang semakin marak saat ini. Karena itulah perangkat AI dibutuhkan untuk mengatasi masalah yang – secara ironis – justru disebabkan oleh AI. 

INA Pas merupakan single sign-on bagi masyarakat untuk mengakses layanan digital yang terdapat di portal nasional pelayanan publik. INA Pas dan portal pelayanan publik akan diluncurkan secara terbatas oleh GovTech Indonesia di bulan September ini.

“Teknologi ini tentunya mahal di awal, tetapi dampak efisiensinya luar biasa karena kementerian-kementerian lain tidak perlu lagi mengembangkan aplikasinya sendiri-sendiri,” ia menambahkan.

Berlangganan Bulletin GovInsider untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai inovasi sektor publik.   

Mendeteksi fraud pada pengadaan pemerintah 

Sutardi menekankan tentang bagaimana AI mampu mendeteksi fraud pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di dalam e-katalog, sebuah platform yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan Telkom Indonesia sebagai marketplace produk-produk barang dan jasa.

“Fitur e-audit yang didukung AI pada e-katalog mampu mendeteksi penyedia barang dan jasa yang mencoba memanipulasi sistem dengan cara menghilangkan profil produk sehingga seolah-olah produk itu sudah terpesan, padahal kenyataannya tidak,” kata dia.  

Di samping itu, AI juga digunakan untuk menganalisis data lelang dan transaksi pada sistem dan memberitahukan kepada pengelola platform apabila terdapat anomali di dalam aktivitas tersebut. 

Saat ini sudah ada lebih dari lima juta produk yang terdapat di dalam e-katalog, dengan puluhan ribu jumlah perusaaan mitra yang terafiliasi dengan e-katalog. Untuk memonitor semua ini tentu tidak bisa dijalankan secara manual, melainkan harus menggunakan AI, Sutardi menambahkan.

Sarkim dari Aiskindo menjelaskan tentang bagaimana AI telah diadopsi secara luas oleh perusahaan-perusahaan keamanan fisik untuk meningkatkan kemampuan pengawasan di area publik dan mengambil tindakan pencegahan yang lebih efektif. 

Dengan fitur-fitur AI, fungsi kamera pengawas atau CCTV tidak lagi menjadi alat untuk mengawasi gerak-gerik orang, tetapi juga bisa memantau pola-pola spesifik, melakukan profiling terhadap orang yang dicurigai atau menjadi target penegak hukum nasional maupun interpol, katanya. 

Tantangannya ialah penempatan kamera pengawas yang diperkuat oleh AI baru dapat diterapkan pada skala tertentu, disebabkan penambahan fitur pada kamera pengawas membutuhkan storage yang besar dan internet supercepat.

Berlangganan Bulletin GovInsider untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai inovasi sektor publik.   

Pentingnya talenta AI 

Lukas menekankan bahwa AI akan mengambil peran lebih besar di dalam sektor publik di masa depan apabila diimbangi dengan kemampuan manusianya. “Perangkat yang cerdas tidak akan berarti apa-apa jika tidak dikelola oleh manusia yang cerdas, baik dalam hal pengetahuan maupun etika,” katanya.  

Lukas berharap pemerintah, swasta dan dunia akademik perlu melakukan upaya bersama untuk melatih lebih banyak lagi talenta-talenta AI di Indonesia.  

Ia mengambil contoh bagaimana China dan Singapura tumbuh menjadi negara yang disegani dalam hal talenta AI karena pemimpinnya memiliki rencana yang jelas dan tegas untuk mewujudkan ambisi AI-ready government, serta memiliki kemampuan untuk merangkul kerja sama dengan pihak swasta dan kalangan akademik.   

China yang telah mendorong riset AI secara besar-besaran untuk sampai pada titik ini, sementara Singapura telah memasukkan AI ke dalam kurikulum pendidikan sejak tahun 2022. 

Irzan menjelaskan, proses transformasi AI berbeda dengan proses transformasi digital sehingga menyebabkan perbedaan dalam tingkat adopsinya. Untuk mempercepat transformasi AI, para praktisi sektor publik harus mau belajar dan bereksperimen untuk mengetahui apa manfaat yang bisa diperoleh dari perangkat AI.

Perkembangan AI sangat cepat. Kemauan untuk terjun amatlah penting kalau kita tidak mau ketinggalan, katanya.