Cloud ‘menyelamatkan’ layanan imigrasi dari serangan siber PDN, mendorong inovasi AI  

Lembaga-lembaga pemerintah di Indonesia semakin cepat mengadopsi cloud untuk mempercepat akselerasi transformasi digital mereka, sebagai infrastruktur untuk menyimpan dan mengamankan data, mengembangkan layanan publik, serta membuat inovasi.  

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmy Karim, mengatakan cloud bahkan telah menjadi ‘penyelamat’ layanan publik vital yang sempat lumpuh karena serangan siber di infrastruktur Pusat Data Nasional (PDN) Sementara 2.  

“Saat terjadi serangan yang menyebabkan layanan pemeriksaan imigrasi dan autogate down, saya langsung memindahkan sistem operasi ke AWS Cloud. Dalam waktu kurang dari dua hari, semua layanan yang terdampak kembali normal,” kata Silmy saat berbicara pada sesi panel 'Memajukan Sektor Publik dengan Cloud dan AI’ di acara AWS Public Sector Day Indonesia, 10 Juli di Jakarta. 

Turut menjadi pembicara dalam panel tersebut adalah Chief of Digital Transformation Office (DTO) Kementerian Kesehatan, Setiaji, dan Chief of Digital Services PT Pos, Hariadi. Panel ini dimoderatori Government Account Lead AWS Indonesia, Muhamad Yopan.

Menurut Silmy, keputusan cepat untuk memindahkan data dan sistem operasi ke cloud ialah karena layanan imigrasi merupakan layanan vital negara dan menyangkut sistem keamanan nasional. Ia memadukan data internal yang telah dicadangkan dengan server lokal yang berada di masing-masing bandara untuk dikelola oleh AWS. 

Ada puluhan ribu orang keluar masuk Indonesia setiap harinya. Selama sistem down, maka risiko-risiko keamanan nasional akan muncul. Misalnya orang yang sedang dicegah secara hukum kabur ke luar negeri, atau pelaku kriminal internasional seperti bandar narkoba, penjahat seksual atau teroris, bisa masuk ke Indonesia. 

“Saya meyakini keputusan yang saya ambil tidak salah. Kalau ditanya seperti apa proses tendernya dan administrasinya, itu urusan belakangan. Saya tidak bisa membiarkan keamanan negara dipertaruhkan hanya gara-gara masalah administratif.” 

Berlangganan Bulletin GovInsider untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai inovasi sektor publik.

Berinovasi dengan AI 

Setiaji berbagi pengalamannya selama tujuh tahun mengakselerasi transformasi digital di sektor publik dengan menggunakan cloud. Di Kementerian Kesehatan, ia membawa cloud ke level yang lebih tinggi, yaitu menciptakan inovasi kesehatan dengan AI. 

Salah satunya pemrosesan gambar rontgen paru-paru dengan AI yang dapat membantu dokter spesialis dan tim radiologi mendapatkan diagnosa secara lebih cepat. Saat ini ada 30 jenis penyakit paru-paru yang bisa dideteksi dengan AI.  

Kementerian Kesehatan juga mengembangkan beberapa model deteksi dini penyakit untuk hipertensi dan diabetes. AI membantu tim teknologi kesehatan untuk menentukan klaster pasien mana yang harus segera memeriksakan dirinya ke dokter sehingga penyakitnya tidak bertambah buruk.  

“Dengan memanfaatkan GPU dari AWS, AI kami akan menganalisa data genomik dan data pengobatan pasien sebagai acuan bagi dalam menentukan treatment yang tepat untuk setiap pasien, sehingga setiap orang akan mendapatkan obat yang tepat untuk setiap penyakitnya,” kata Setiaji. 

Di masa depan, GenAI  akan diarahkan untuk memperkaya fitur konsultasi kesehatan di dalam SATUSEHAT Mobile, untuk membantu pasien mendapatkan informasi yang dibutuhkan tentang kondisinya sebelum berkonsultasi ke dokter.  

Pembicara berikutnya, Hariadi menyampaikan bahwa PT Pos memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi dalam proses bisnis dan mengautomasi tugas-tugas rutin yang biasanya dikerjakan oleh manusia. Di samping itu, AI juga memperkaya fitur keamanan pada dokumen-dokumen elektronik milik organisasi lewat facial recognition dan image processing.  

Mengatasi tantangan adopsi cloud di Indonesia 

Meski semakin banyak organisasi sektor publik yang menggunakan cloud, namun proses adopsi tersebut tidak semuanya berlangsung mulus.  

Setiaji menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi dalam mengadopsi cloud. Tantangan pertama ialah mindset tentang cloud itu sendiri. Banyak di antara pegawai sektor publik yang masih belum memahami bahwa cloud tidak hanya sekedar storage, tapi lebih dari itu. Cloud bisa membantu mengoperasikan layanan, mengolah data, hingga menyediakan graphic processing unit (GPU) untuk AI.   

“Upaya mengedukasi sektor publik ini membutuhkan waktu, dan keterlibatan aktif para penyedia layanan dalam bentuk pelatihan dan sertifikasi,” katanya. 

Tantangan berikutnya ialah masalah procurement dan lokasi infrastruktur. Sering kali pejabat pemerintah kebingungan ketika harus menjelaskan dan membuktikan lokasi cloud. Yang dibayangkan oleh auditor internal ialah perangkat keras yang bentuk fisiknya jelas, padahal cloud tidak ada bentuk fisiknya alias virtual.  

“Hal ini bisa diatasi dengan semakin banyaknya penyedia layanan yang membangun pusat datanya di Indonesia dalam empat tahun terakhir, termasuk di dalamnya tiga fasilitas yang dimiliki oleh AWS,” katanya. 

Berikutnya, tinggal bagaimana meyakinkan bahwa cloud itu aman dan comply terhadap regulasi pemerintah. Bicara keamanan bukan hanya soal pencurian data, tapi juga harus ada keutuhan, tersedia dan mudah diakses.  

Menurut Setiaji, salah satu keunggulan AWS Cloud ialah penerapan standar keamanan data tertinggi yang cocok dengan kebutuhan Kementerian Kesehatan yang mengelola data kesehatan yang sensitif.  

Referensi lembaga pemerintahan mudahkan adopsi 

Silmy menambahkan, referensi dari lembaga pemerintahan lain akan memudahkan seorang pemimpin pemerintahan untuk mengadopsi cloud. Saat layanan imigrasi lumpuh, hal pertama yang ia lakukan ialah bertanya kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tentang apa langkah yang dilakukan untuk mengatasi gangguan keamanan pada aplikasi PeduliLindungi tiga tahun silam. 

“Saya menanyakan referensinya tentang AWS, dan ia meminta saya untuk jangan ragu-ragu dan segera pindahkan (layanan). Lalu saya bilang ok.” 

Berikutnya, sajikan fakta tentang cloud secara apa adanya kepada rekan dan pimpinan lembaga. Katakan bahwa fasilitas cloud ini bisa memberikan jaminan autoscaling pada sistem ketika terjadi lonjakan permohonan paspor atau visa dalam waktu singkat ketimbang on-prem. Atau, penyedia layanan ini bersedia menjaga sistem selama 24/7. 

Kesimpulan dari diskusi ini adalah para panelis sepakat bahwa penggunaan cloud dapat menjembatani ekspektasi publik yang tinggi terhadap layanan pemerintah yang aman, mudah dan dapat diandalkan. Layanan cloud sesuai permintaan dapat membantu lembaga pemerintah mendapatkan solusi yang tepat atas kebutuhan dan tantangan spesifik yang dihadapi.