Dari energi hijau hingga ruang terbuka hijau: Para pemimpin kota ASEAN berbagi proyek aksi iklim

Para pejabat pemerintah kota di ASEAN berbagi pengalamannya dalam melakukan aksi iklim pada seminar Global Covenant of Mayors for Climate and Energy (GCoM) yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) pada 30 Agustus 2023 di Jakarta.

Hadir sebagai pembicara dalam forum tersebut antara lain Asep Kuswanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta (Indonesia), Joune Ganda, Bupati Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara (Indonesia), Amirah Fadhilah binti Mahdzub, Anggota Dewan Kota Segamat, Negara Bagian Johor (Malaysia), dan Yanee Kaewprasit, Anggota Departemen Lingkungan pada Pemerintah Metropolitan Bangkok (Thailand).

Dalam presentasinya, para pembicara sepakat bahwa perubahan iklim ‘bukan merupakan ancaman yang dihadapi oleh satu kota saja, melainkan ancaman bagi seluruh kota-kota di dunia’. Para pembicara juga menggarisbawahi komitmen untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon perlu didukung oleh kolaborasi antara sektor publik dan swasta serta bantuan internasional. 

Jakarta hasilkan energi dari sampah

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto memaparkan, salah satu inisiatif kunci aksi iklim yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah dengan membangun fasilitas pengolahan sampah untuk diubah menjadi energi alternatif atau refused derived fuel (RDF Plant).

“Pengolahan sampah dengan teknologi RDF Plant sejalan dengan target pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 2,17 juta ton Co2e per tahun.”

Beroperasi sejak Januari 2023, mesin berkapasitas 2.500 ton mengolah sampah lama dan sampah baru yang masuk ke zona landfill berdasarkan komposisinya untuk digunakan sebagai bahan baku RDF. Sementara sisa sampah lama yang tidak sesuai standar RDF akan dijadikan sebagai tanah humus, dan sisanya berupa limbah cair.

“Fasilitas RDF Plant yang kami miliki di Bantar Gebang telah menghasilkan 700 hingga 800 ton energi alternatif setara batu bara per hari serta mereduksi jumlah sampah baru hingga 13%,” ungkap Asep.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun dua fasilitas tambahan di Rorotan, Jakarta Timur dan Pegadungan, Jakarta Barat dengan kapasitas input sampah 2.000-2.500 ton per hari pada tahun 2024. Dua proyek tambahan ini dibutuhkan untuk menampung sampah yang dihasilkan ibu kota sebesar 7.500 ton per hari.

Tantangan yang dihadapi ialah pembiayaan. Untuk membangun satu fasilitas, dibutuhkan dana sebesar 100 juta euro atau setara Rp1,6 triliun. Karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencari dana dari kas daerah maupun pendanaan alternatif.

Kolaborasi energi bersih di Minahasa Utara

Bupati Minahasa Utara Joune Ganda memaparkan tentang bagaimana pemanfaatan energi baru dan terbarukan telah membuat Minahasa Utara menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang menjadi pilot project kota ramah lingkungan di dunia.

Minahasa Utara telah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Likupang sebagai fasilitas penghasil energi surya terbesar di Indonesia dengan kapasitas 20 Megawatt per hari. PLTS ini dibangun atas kemitraan strategis antara sektor publik dan swasta. 

“Bersama dengan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tonsea Lama, PLTS Likupang telah menyediakan 40% energi baru dan terbarukan di Minahasa Utara,” ungkap Bupati Joune.

Tenaga surya juga akan menjadi penyuplai energi di desa pariwisata berbasis ekonomi berkelanjutan di Minahasa Utara, yang merupakan satu dari lima program Destinasi Pariwisata Super Prioritas yang dicanangkan pemerintah pusat.

Menurut Joune, kolaborasi di antara para pemangku kepentingan dan kemitraan strategis adalah kunci keberhasilan. “Kami berterima kasih atas dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan dunia internasional yang menjadi pendorong aksi iklim di Minahasa Utara.”

Rencana aksi iklim berikutnya yang akan dilakukan oleh Kabupaten Minahasa Utara ialah melakukan revitalisasi 4.000 hektare mangrove di pesisir.

Segamat memperluas ruang terbuka hijau

Amirah Fadhilah binti Mahdzhb, Anggota Dewan Kota Segamat, menjelaskan kepada audiens bagaimana ‘solusi berbasis alam yang dibantu dengan manajemen tata ruang ruang’ dapat dimanfaatkan sebagai cara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Pemerintah Distrik Segamat, Negara Bagian Johor, sedang memperluas jumlah area terbuka hijau dari 2.272 hektar menjadi 2.773 hektar pada 2030. Kebijakan ini diyakini mampu menekan emisi hingga 50% pada tahun 2030, atau di atas target rata-rata nasional (45%).

“Mengingat peran pentingnya sebagai penyuplai oksigen dan penyerap emisi karbon, kita wajib melindungi, memelihara dan membangun ruang terbuka hijau tambahan di sekitar kita,” kata Amirah.

Ruang terbuka hijau yang sudah ada dilindungi dan dipelihara oleh semua warga kota. Program perluasan area terbuka hijau dilakukan dengan cara mengubah sebagian lahan milik pemerintah menjadi ruang terbuka, dengan alasan lebih cepat dan tidak membutuhkan kompensasi.

Sementara ruang terbuka yang dibangun di area komunitas akan melibatkan kolaborasi dengan aktor-aktor terkait. Terbitnya Pasal 62 Undang-Undang Pertanahan yang mewajibkan pemilik lahan wajib menyediakan 5-10% area untuk menjadi ruang terbuka hijau akan memudahkan pembangunan ruang terbuka hijau lebih banyak lagi.

Amirah menggarisbawahi, proyek ini tidak akan sukses apabila tidak didukung oleh instansi pemerintah dan komunitas. Pemerintah Distrik Segamat bekerja sama dengan Departemen Kehutanan Negara Bagian Johor untuk penanaman pohon dan Departemen Drainase dan Irigasi Negara Bagian Johor untuk penyediaan air.

Inisiatif Bangkok dalam mengurangi emisi

Anggota Departemen Lingkungan pada Pemerintah Kota Metropolitan Bangkok Yanee Kaewprasit menekankan tentang pentingnya aksi kolaboratif untuk menekan emisi karbon melalui kerja sama dengan lembaga internasional.

Bangkok telah menjalankan inisiatif rendah karbonnya ke dalam rencana aksi iklim 2020-2030 melalui kemitraan dengan JICA dan Yokohama, Jepang. “Lewat kemitraan ini Bangkok berhasil mencapai target pengurangan emisi sebesar 12,99 ton Co2e atau sekitar 13% pada tahun ini, dan ditargetkan menjadi 19% pada tahun 2030.”

Inisiatif-inisiatif ini dicapai melalui aksi di empat sektor strategis, meliputi transportasi, energi, sampah dan limbah, serta implementasi kota hijau. Di bidang transportasi, pemerintah akan meningkatkan kapasitas moda transportasi umum yang terintegrasi dan memperbanyak angkutan listrik. Termasuk kebijakan yang berbasis komunitas seperti 'park and ride' dan sepeda bersama.

Di bidang energi, pemasangan panel surya di gedung-gedung pemerintah sudah berjalan dan akan ditingkatkan. Program memilah dan memilih sampah juga telah diimplementasikan dengan bantuan agen-agen sampah hingga ke tingkat rumah tangga.

“Kami juga memiliki aplikasi Bangkoktree untuk meningkatkan partisipasi publik untuk menanam pohon dan melakukan reforestasi mangrove di pesisir,” tutup dia.