Desa sebagai garda terdepan dalam melindungi pekerja migran

Artikel ini didasarkan pada temuan dari Program Desa Aman Migrasi, sebuah kolaborasi antara Universitas Padjadjaran, Indonesia, dan Universiti Malaya, Malaysia, yang didanai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melalui Program EQUITY. 

Setiap tahun, ribuan anak muda Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat, berangkat bekerja ke Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan. 

Di Kabupaten Kuningan, migrasi tenaga kerja bukanlah hal baru. Praktik ini telah berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Namun ketika kita bertanya, "apa peran desa dalam melindungi calon pekerja migran ini?", jawabannya sering kali adalah keheningan. Bukan karena desa tidak peduli, melainkan karena mereka tidak tahu harus memulai dari mana.  

Selama bertahun-tahun, pembicaraan mengenai perlindungan pekerja migran lebih banyak berlangsung di tingkat nasional: mulai dari undang-undang baru, perjanjian bilateral, hingga kampanye digital yang dijalankan pemerintah pusat.  

Sementara itu, desa — tempat keputusan untuk bermigrasi dibuat dan tempat para pekerja migran akhirnya kembali — jarang diperlakukan sebagai aktor kebijakan yang memiliki peran tersendiri.  

Namun penelitian lapangan kami pada April 2026 di Desa Babakan Mulya menunjukkan cerita yang berbeda. 

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa desa, melalui figur-figur yang dipercaya masyarakat di dalamnya, justru menjadi tempat di mana keputusan untuk bermigrasi dibuat, diverifikasi, dan akhirnya dipercaya. 

Migrasi adalah soal aspirasi, bukan sekadar kebutuhan 

Narasi lama mengenai migrasi tenaga kerja biasanya dimulai dari satu asumsi: masyarakat bermigrasi karena kesempatan kerja yang terbatas dan tidak memiliki pilihan lain.

Asumsi tersebut tidak sepenuhnya salah, tetapi tidak lagi mampu menjelaskan generasi pekerja migran saat ini secara utuh. 

Dalam penelitian kami terhadap 21 orang yang terdiri dari calon pekerja migran dan staf Balai Latihan Kerja (BLK) setempat, muncul pola yang berbeda. 

Anak-anak muda di desa memilih bermigrasi bukan semata-mata karena tidak memiliki pilihan, melainkan karena migrasi telah menjadi sesuatu yang mereka inginkan. 

Video-video pendek tentang kehidupan dan pekerjaan di Jepang, besaran gaji yang terlihat menggiurkan, serta kekaguman terhadap teknologi maju — termasuk cerita tentang mesin otomatis di pabrik hingga perangkat pintar untuk perawatan lansia — membuat migrasi dipandang sebagai jalan menuju versi diri yang lebih baik dan lebih modern. 

Seorang peserta muda menjelaskannya dengan sederhana: ia ingin pergi ke Jepang bukan hanya karena uang, tetapi karena "teknologinya sangat maju, saya ingin merasakannya sendiri." 

Di sinilah peran BLK di desa yang selama ini belum banyak mendapat perhatian. 

BLK bukan sekadar tempat kursus bahasa Jepang atau pelatihan teknis. Lembaga ini berfungsi sebagai jembatan institusional antara aspirasi yang dipicu media sosial dengan proses migrasi yang aman dan legal. 

Instruktur di BLK, yang oleh para peserta disebut sebagai “sensei” (guru dalam bahasa Jepang, red), berperan sebagai titik verifikasi yang dipercaya. Informasi mengenai lowongan kerja, sektor yang sedang membuka perekrutan, hingga rumor yang beredar di internet biasanya terlebih dahulu dikonfirmasi kepada mereka sebelum dipercaya oleh anak-anak muda di desa. 

Temuan ini penting karena menunjukkan adanya kesenjangan sekaligus peluang. 

Media sosial memang efektif membangkitkan minat untuk bermigrasi, tetapi kepercayaan tetap mengalir melalui jaringan dan institusi lokal seperti BLK. 

Hal ini memberikan alasan kuat bagi pemerintah desa untuk menjadikan BLK dan tokoh lokal terpercaya lainnya sebagai mitra utama kebijakan, bukan sekadar penyedia pelatihan teknis.  

Skeptisisme yang selektif: peluang sekaligus titik buta  

Penelitian kami juga menemukan bahwa calon pekerja migran di desa sebenarnya cukup kritis terhadap informasi yang mereka temui secara daring, tetapi hanya pada aspek-aspek tertentu. 

Informasi mengenai gaji, kontrak kerja, dan kondisi kerja hampir selalu diperiksa ulang melalui keluarga, teman yang sudah bekerja di luar negeri, atau sensei di BLK. 

Namun klaim mengenai betapa maju dan modernnya kehidupan di negara tujuan hampir tidak pernah dipertanyakan.  

Bagi banyak anak muda, bagian tersebut diterima begitu saja sebagai fakta. 

Temuan ini memiliki implikasi kebijakan yang jelas. Kampanye literasi digital yang bersifat umum tidak akan efektif apabila tidak menyasar area-area spesifik di mana proses verifikasi tidak terjadi. 

Di sinilah desa, melalui BLK dan jaringan sosial yang telah ada, dapat menjadi jauh lebih efektif dibandingkan kampanye digital dari atas ke bawah yang dijalankan melalui akun media sosial pemerintah, yang menurut temuan kami justru jarang menjadi sumber informasi yang dipercaya warga desa. 

Perempuan desa menghadapi lapisan kerentanan 

Jika temuan sebelumnya menunjukkan bagaimana desa dapat menjadi pusat kepercayaan, fact sheet Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) mengenai perempuan pedesaan dan migrasi mengingatkan kita pada hal lain yang sering luput dari kebijakan di tingkat desa: perempuan desa menghadapi lapisan kerentanan yang lebih kompleks.

Perempuan di daerah terpencil sering kali memiliki akses yang terbatas terhadap dokumen identitas, informasi mengenai migrasi aman, serta jaringan yang cukup kuat untuk memverifikasi tawaran pekerjaan. 

Pada saat yang sama, mereka juga menjadi kelompok yang paling rentan terhadap penipuan, perdagangan orang, maupun kontrak kerja yang eksploitatif ketika berada di luar perlindungan keluarga. 

Laporan yang sama juga menunjukkan bahwa pekerja migran perempuan yang kembali ke desa sering kali menghadapi stigma dan dianggap memiliki "gaya hidup berlebihan", alih-alih dipandang sebagai korban dari sistem yang gagal melindungi mereka. 

Artinya, peran desa bukan hanya mencegah keberangkatan yang berisiko. 

Desa juga memiliki peran penting dalam menyambut kepulangan pekerja migran perempuan dan mendukung proses reintegrasi mereka tanpa menambah stigma baru. 

Dari mana desa harus memulai? 

Kebingungan desa mengenai "harus mulai dari mana" sebenarnya dapat dijawab secara cukup konkret apabila temuan-temuan di atas dijadikan peta jalan. 

Pertama, desa tidak perlu membangun sistem informasi digital baru dari nol.

Yang jauh lebih penting adalah memperkuat peran verifikasi yang selama ini sudah dipercaya masyarakat — seperti BLK, tokoh masyarakat, dan jaringan pekerja migran yang telah kembali — agar mereka memiliki akses terhadap informasi resmi yang akurat dan terkini mengenai sektor pekerjaan, hak pekerja, dan pola penipuan terbaru. 

Kedua, desa membutuhkan mekanisme khusus bagi calon pekerja migran perempuan, seperti sesi informasi pra-keberangkatan yang sensitif gender, bantuan dalam mengakses dokumen perjalanan, dan saluran pelaporan eksploitasi yang jelas, alih-alih hanya mengandalkan program nasional yang sering kali tidak menjangkau tingkat desa. 

Ketiga, desa perlu mengubah cara pandangnya terhadap pekerja migran yang telah kembali, bukan sekadar sebagai "orang yang pernah pergi", melainkan sebagai aset pengetahuan. 

Mereka adalah sumber verifikasi yang paling dipercaya oleh generasi pekerja migran berikutnya dan dapat berperan dalam program reintegrasi yang tidak menstigmatisasi. 

Keempat, alih-alih berfokus pada kampanye digital semata, desa perlu menyadari bahwa literasi digital yang efektif justru perlu disampaikan melalui figur-figur yang dipercaya secara langsung, karena di situlah keputusan untuk bermigrasi benar-benar dipertimbangkan dan diputuskan. 

Perlindungan pekerja migran sering dibayangkan sebagai proyek besar yang dirancang di ibu kota atau dinegosiasikan antarnegara. 

Padahal, keputusan-keputusan yang paling menentukan dalam perjalanan seorang pekerja migran — mulai dari informasi mana yang dipercaya hingga apakah mereka dapat pulang dengan selamat — hampir semuanya terjadi di tingkat desa. 

Sudah saatnya kebijakan perlindungan migran berhenti memandang desa sebagai penerima kebijakan yang pasif, dan mulai melihatnya sebagai titik strategis tempat perlindungan benar-benar dimulai. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Penulis adalah dosen di Universitas Padjadjaran, Indonesia. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Head of Implementation and Tribe Lead Citizen Engagement and Services di Jabar Digital Service, unit di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.