Empat cara menyeimbangkan lonjakan pusat data dan masa depan rendah emisi

Pusat data telah menjadi infrastruktur kritikal baru di Asia Tenggara, didorong oleh pertumbuhan ekonomi digital dan kecerdasan artifisial (AI). 

Laporan e-Conomy SEA 2025 menunjukkan bahwa pengembangan pusat data di Asia Tenggara merupakan yang terbesar di kawasan Asia-Pasifik, dengan kapasitas terpasang sebesar 4.620 MW. Lebih dari 75 persen kapasitas ini berada di Malaysia (2.415 MW), Indonesia (825 MW), dan Singapura (330 MW). 

Namun, di balik perannya sebagai tulang punggung ekonomi digital, pusat data juga dikenal sebagai salah satu konsumen energi dan air terbesar.  

Dalam panel bertajuk “Greening Data Centres for a Low-Carbon Digital Future” di Festival of Innovation 2026 yang diselenggarakan 4 Maret di Singapura, para pemimpin dari pemerintah, akademisi, dan perencanaan kota membahas bagaimana memenuhi lonjakan permintaan digital tanpa mengorbankan target keberlanjutan. 

Dimoderatori oleh Reporter GovInsider, James Yau, panel ini menghadirkan perspektif dari Chief Executive Urbanice Malaysia, Norliza Hashim; Chief Development and Facilities Management Officer Nanyang Technological University Singapore, Simon Xie; serta Analis Kebijakan Teknis Kementerian Komunikasi dan Digital, Rinaldi Noor. Masing-masing membawa wawasan dari Malaysia, Singapura, dan Indonesia.

Berikut adalah poin-poin utama dari sesi tersebut tentang bagaimana menyeimbangkan kebutuhan pusat data dengan tuntutan masa depan rendah karbon. 

1. Menyelaraskan pertumbuhan digital dengan keberlanjutan 

Bagi Rinaldi, pertumbuhan ekonomi digital harus berjalan seiring dengan keberlanjutan. Tanpa komitmen hijau, kepercayaan investor dapat menurun karena negara dianggap mengabaikan masa depan yang berkelanjutan.  

“Ekonomi digital [di Indonesia] adalah salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Jadi, kita tidak bisa menghentikannya … dan pengurangan karbon harus selaras dengan itu,” ujarnya. 

Dalam konteks ini, keberlanjutan muncul bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai prasyarat baru untuk daya saing. 

Sejalan dengan Rinaldi, Xie menekankan bahwa kepastian regulasi dan kejelasan kebijakan merupakan kunci bagi investor dan operator infrastruktur. Faktor-faktor ini dapat menciptakan situasi saling menguntungkan bagi industri sekaligus keberlanjutan lingkungan. 

“Keberlanjutan tidak akan mengurangi daya saing kita. Persyaratan keberlanjutan yang jelas dan stabil justru dapat menarik solusi teknologi jangka panjang,” katanya. 

Norliza menambahkan bahwa selain kebijakan yang jelas, penting untuk mengintegrasikan kebijakan di seluruh ekosistem dan rantai pasok serta memastikan semua pihak memiliki tujuan yang sama.  

2. Tantangan perencanaan kota 

Norliza mengungkapkan bahwa dalam pembangunan infrastruktur yang sangat intensif, pertimbangan keberlanjutan dan pembangunan lokal sering kali terabaikan, tergantikan oleh pendekatan top-down yang didorong oleh investor. 

Hingga 2026, Malaysia telah memiliki lebih dari 120 pusat data—sebagian masih dalam tahap pengembangan—dengan konsentrasi di Klang Valley dan Johor.

Dari perspektif perencanaan kota, Norliza menyatakan bahwa visi jangka panjang yang mengintegrasikan pusat data ke dalam rencana tata ruang sangat penting. 

Ia menekankan tiga pendekatan utama: perencanaan berbasis ruang jangka panjang, pengelompokan strategis untuk menentukan lokasi optimal, serta simbiosis infrastruktur melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. 

“Pendekatan ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan investor, tetapi juga untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak berdampak negatif pada wilayah lokal,” ujarnya. 

3. Mengantisipasi lonjakan kebutuhan energi AI 

Dalam sesi tanya jawab, para pembicara membahas bagaimana mengantisipasi kebutuhan energi yang sangat besar akibat lonjakan pengembangan AI. 

Menurut Rinaldi, teknologi pendinginan generasi berikutnya sudah tersedia untuk membantu mengatasi kebutuhan energi ekstrem dari AI. Tantangan utamanya terletak pada kecepatan adopsi serta memastikan regulasi dan industri hijau mampu mengikuti perkembangan AI yang sangat cepat. 

Ia juga membagikan contoh dari Indonesia, di mana kolaborasi dengan sektor swasta mulai bergeser ke arah energi bersih. Salah satu contohnya adalah kemitraan antara PLN dan Microsoft untuk menggunakan energi terbarukan dalam mendukung ekosistem AI yang dikembangkan sektor swasta secara berkelanjutan. 

Xie menyoroti isu yang lebih mendasar: peningkatan eksponensial permintaan energi dan air menciptakan tantangan dalam mendapatkan sumber daya yang lebih bersih, lebih murah, dan lebih mudah diakses.  

Ia menekankan bahwa penyelesaian tantangan ini sangat bergantung pada riset dan pengembangan (R&D), yang membutuhkan investasi berkelanjutan untuk meningkatkan teknologi dan membuka kategori sumber daya baru. 

“Pemerintah dan regulator memainkan peran penting dalam menetapkan arah bagi universitas, institusi, dan organisasi untuk memperkuat R&D.” 

Menempatkan manusia di pusat transisi 

Di akhir diskusi, moderator mengangkat dimensi manusia dalam keberlanjutan dengan menanyakan bagaimana masyarakat dapat berkontribusi terhadap jalur yang lebih berkelanjutan. 

Norliza menegaskan bahwa keberlanjutan adalah agenda seluruh masyarakat dan tidak dapat digerakkan oleh kebijakan semata. 

“Melibatkan masyarakat sangat krusial... bagaimana melokalkan ini dan menjadikannya agenda pribadi bagi setiap orang.” 

Xie menambahkan bahwa keberlanjutan tidak dapat dicapai secara terpisah, melainkan membutuhkan tanggung jawab bersama dan tujuan yang selaras. 

“Para pembuat kebijakan harus menetapkan tujuan bersama yang relevan bagi semua pihak dan memastikan bahwa tujuan tersebut stabil dalam jangka panjang,” pungkasnya.