GovTechAthon Jakarta Smart City dorong inovasi digital berbasis masalah daerah

Aparatur sipil negara (ASN) di pemerintah daerah kerap menjadi pihak yang paling memahami persoalan masyarakat.  

Namun, mengubah pemahaman tersebut menjadi solusi digital membutuhkan keahlian teknis, sumber daya, dan pendampingan yang memadai.  

Melalui GovTechAthon 2026, Jakarta Smart City (JSC) berupaya menjembatani kesenjangan tersebut dengan menghadirkan ruang eksperimen, pendampingan, dan pengembangan produk berdasarkan permasalahan nyata di daerah. 

Alih-alih meminta peserta membangun aplikasi dari awal, program ini mengajak ASN mengidentifikasi persoalan pelayanan publik dan merancang solusi digital yang relevan.  

“GovTechAthon bukan sekadar kompetisi mencari ide terbaik, tetapi dirancang sebagai ruang eksperimen, pembelajaran, dan kolaborasi,” kata Ponirin Ariadi Limbong, Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City. 

JSC kemudian akan bekerja sama dengan tim pemenang dan mitra untuk mengembangkan gagasan terpilih menjadi produk digital yang dapat diserahkan kepada pemerintah daerah pemenang. 

Registrasi peserta program GovTechAthon telah berlangsung sejak Agustus dan akan ditutup pada 28 Oktober. Tahapan acara selanjutnya akan berlangsung hingga Februari 2027, yang mencakup seleksi peserta, pendampingan, presentasi final, hingga pengembangan dan penyerahan produk digital.  

Berangkat dari masalah, bukan teknologi 

Berbeda dengan hackathon pada umumnya, GovTechAthon tidak mewajibkan peserta memiliki keterampilan teknis untuk membangun aplikasi atau prototipe sendiri. Peserta berfokus pada identifikasi masalah dan perancangan solusi yang dapat diterapkan.

“ASN pemerintah daerah sekaligus berperan sebagai problem owner karena mereka berada di garda terdepan pelayanan publik dan pihak yang paling memahami persoalan warganya,” ujar Ponirin.  

Setiap tim harus mengidentifikasi permasalahan nyata yang relevan dengan prioritas pembangunan daerah dan didukung data. Proposal juga perlu menjelaskan akar masalah, upaya yang telah dilakukan, serta kesenjangan yang belum terselesaikan.  

Peserta kemudian menyusun concept note yang memuat permasalahan daerah, gagasan solusi digital, dan kelompok pengguna yang dituju. Setelah melalui seleksi administratif dan penilaian, tim yang lolos akan mengikuti lokakarya, local pitch, pendampingan final, presentasi akhir, dan pengumuman pemenang.

Di ujung rangkaian acara, produk digital tersebut kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah pemenang. 

Mengubah gagasan menjadi produk siap digunakan  

Ponirin menambahkan, program ini berkomitmen untuk melanjutkan gagasan pemenang hingga tahap pengembangan produk.

“Kami tidak ingin berhenti saat awarding. Gagasan para pemenang akan dikembangkan menjadi produk digital siap pakai bersama tim pengembang Jakarta Smart City,” katanya. 

Sebelum itu, para finalis mengikuti pendampingan intensif bersama mentor profesional dari JSC, perwakilan mitra teknologi, dan tenaga ahli untuk membantu mereka menyempurnakan solusi dan mempersiapkan presentasi akhir.  

JSC dan mitra juga akan mengunjungi daerah asal finalis untuk memverifikasi persoalan yang diajukan sekaligus berinteraksi dengan perangkat daerah dan masyarakat yang berpotensi menjadi pengguna solusi.  

Menurut Ponirin, kecerdasan artifisial (AI) dan analitik data berpotensi menjadi bagian dari solusi yang dikembangkan peserta, mengingat semangat GovTechAthon kali ini adalah pelayanan publik yang adaptif dan berbasis data.   

Namun, ia menegaskan bahwa teknologi bukanlah tujuan akhir dari inovasi, melainkan ketepatan solusi menjawab masalah daerah, dampak yang terukur, dan keberlanjutannya.  

Solusi yang canggih secara teknis belum tentu memberikan manfaat apabila tidak menjawab persoalan pelayanan publik yang jelas, katanya. 

Mendorong kolaborasi lintas daerah  

Selain menghasilkan produk digital, GovTechAthon bertujuan memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, mitra teknologi, dan para pelaku inovasi sektor publik.

“Tindak lanjut yang kami harapkan adalah solusi tersebut benar-benar digunakan secara berkelanjutan, sekaligus menjadi titik awal jejaring kolaborasi antardaerah yang terus hidup untuk berbagi praktik baik dan mereplikasi inovasi,” kata Ponirin. 

Ia menambahkan, solusi digital yang dikembangkan juga perlu dirancang agar dapat saling terhubung dan bertukar data dengan sistem lain sesuai dengan prinsip interoperabilitas dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional. 

Tanpa koordinasi dan standar yang memadai, pengembangan layanan digital secara mandiri oleh pemerintah daerah berisiko menciptakan sistem yang terpisah-pisah.  

“Sebagai fellow bagi pemerintah daerah, JSC mendorong kerja sama yang mengedepankan interoperabilitas agar tidak lagi tercipta silo system, serta memastikan setiap solusi berangkat dari kebutuhan riil masyarakat,” tutupnya.