Identitas digital Papua Nugini, SevisPass dan SevisWallet, untuk masa depan yang lebih inklusif

Pada tahun 2018, Mina, seorang perempuan berusia 55 tahun dari Buka di Autonomous Region of Bougainville (AROB), Papua Nugini, perlu mengajukan paspor.  

Seperti banyak warga Papua Nugini lainnya, ia terlebih dahulu membutuhkan akta kelahiran dan kartu identitas kependudukan (PNG NID), namun ia tidak memiliki keduanya.  

Karena tidak ada kantor perwakilan di AROB, ia harus melakukan tiga kali perjalanan pulang-pergi ke Kokopo, Provinsi East New Britain, dengan waktu tempuh sekitar 50 menit penerbangan sekali jalan. Setelah tiga perjalanan tersebut, Mina berhasil mendapatkan akta kelahiran, namun tetap tidak dapat menyelesaikan pendaftaran identitas karena persyaratan biaya tambahan. 

Pada akhirnya, ia menyerah.  

Menurut Bank Dunia, sekitar 850 juta orang di seluruh dunia tidak memiliki identitas resmi. Hambatannya pun serupa: persyaratan dokumen yang ketat, jarak ke lokasi pendaftaran, dan biaya yang tinggi. 

Tanpa identitas, seseorang terpinggirkan dari layanan penting, peluang, dan hak dasar.  

Skala tantangan di Papua Nugini  

Kisah Mina bukanlah hal yang luar biasa. Kondisi geografis Papua Nugini membuat pendaftaran universal menjadi sangat sulit.

Hingga awal 2026, hanya sekitar 4,2 juta dari total populasi sekitar 10,1 juta yang telah terdaftar dalam sistem NID sejak diluncurkan pada 2014. 

Dari jumlah tersebut, hanya lima persen yang telah menerima kartu identitas fisik, sementara sisanya masih berada dalam antrean pemrosesan. Tingkat pencatatan kelahiran juga termasuk yang terendah di dunia.

UNICEF mencatat bahwa pada 2024, sekitar 87 persen anak di PNG tidak memiliki akta kelahiran, yang menyulitkan mereka untuk memperoleh identitas di kemudian hari. 

Untuk mengatasi hal ini, sejak 2024 pemerintah dengan dukungan UNICEF telah mengerahkan perangkat pendaftaran keliling untuk membawa layanan pencatatan kelahiran lebih dekat ke komunitas terpencil. 

Pendekatan baru: SevisPass dan SevisWallet

Peluncuran SevisPass—identitas digital nasional PNG—dan aplikasi pendampingnya, SevisWallet, pada akhir 2025 menawarkan masa depan yang nyata. 

Dengan SevisPass, individu cukup mendaftar satu kali, memverifikasi identitasnya, dan kemudian dapat menggunakannya melalui ponsel kapan pun diperlukan, misalnya untuk membuka rekening bank, mendaftarkan kartu SIM, atau mengakses layanan pemerintah.  

Yang membedakan SevisPass adalah desainnya yang bertingkat (tiered).

Alih-alih mewajibkan semua orang memiliki dokumen yang sama sejak awal, sistem ini menyesuaikan dengan kondisi masing-masing individu.

Nilai tambah utamanya adalah setiap tingkatan membuka akses ke layanan yang bermakna bagi warga dan penduduk, yang menjadi faktor kunci dalam mendorong adopsi dan pemanfaatan.

Semua orang memulai dari Tier 1 dan meningkat seiring waktu, sejalan dengan bertambahnya dokumen dan kebutuhan mereka.  

Jika Mina mengajukan SevisPass hari ini, ia dapat melakukannya tanpa harus datang ke kantor pemerintah. Cukup dalam waktu lima menit ia bisa mendapatkannya.  

SevisPass saat ini tersedia di Google Play Store, sementara versi iPhone (iOS) akan segera dirilis. Informasi lebih lanjut tersedia melalui situs Departemen Informasi, Komunikasi dan Teknologi (ICT) Papua Nugini di www.ict.gov.pg.

SevisWallet adalah aplikasi pendamping yang memberikan kendali kepada pengguna atas identitas digital mereka. 

Aplikasi ini menyimpan kredensial digital resmi secara aman, memungkinkan warga membagikannya kepada pihak ketiga yang terverifikasi dengan persetujuan mereka, serta mengelola dan mencabut akses kapan saja. 

Fitur offline dan kredensial yang dapat dicetak juga tersedia untuk memastikan inklusi bagi mereka yang berada di wilayah dengan konektivitas rendah atau tanpa ponsel pintar. 

Data Reportal 2026 mencatat bahwa pada 2025, hanya sekitar 48,2 persen populasi PNG yang memiliki koneksi seluler aktif, dan tingkat penetrasi internet di negara tersebut baru mencapai 24,1 persen. 

Baik SevisPass maupun SevisWallet dapat diakses melalui portal layanan pemerintah digital PNG di www.sevis.gov.pg/about.  

Infrastruktur publik digital yang menjaga privasi 

SevisPass dan SevisWallet dirancang sebagai lapisan dasar dari infrastruktur publik digital (DPI) Papua Nugini.

Arsitekturnya mengikuti prinsip DPI—biometrik digunakan untuk deduplikasi; data bersifat federatif (tetap berada pada pengelola yang berwenang, bukan disimpan secara terpusat); dan hanya data minimum yang dikumpulkan. 

Yang terpenting, sistem ini dirancang untuk dapat digunakan kembali oleh sektor publik maupun swasta, dan penggunaannya tidak menimbulkan biaya tambahan bagi individu. 

Dari infrastruktur ke dampak: use case awal dan progres 

Nilai sejati sistem identitas terlihat dari sejauh mana ia digunakan oleh masyarakat dan memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari.

Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah use case prioritas bekerja sama dengan sektor publik dan swasta, agar SevisPass benar-benar menjadi infrastruktur publik yang berdampak bagi Mina dan seluruh warga Papua Nugini. 

1. Registrasi kartu SIM

Pada Januari 2026, pemerintah meluncurkan kampanye agar seluruh pemilik kartu SIM bersiap mengaitkan nomor mereka dengan SevisPass melalui SevisWallet, seiring rencana pemberlakuan regulasi yang mewajibkan SevisPass untuk registrasi SIM.  

2. Layanan publik

Selanjutnya adalah integrasi dengan berbagai layanan publik. Pemerintah tengah bekerja sama dengan banyak instansi untuk mengintegrasikan SevisPass ke layanan utama. 

Ini mencakup integrasi paspor (menaikkan Tier 1 ke Tier 2), penerbitan nomor pokok wajib pajak, e-Police Clearance, pendaftaran pemilih dan penerbitan identitas, eTitles dan identifikasi pemilik lahan, kartu identitas pegawai negeri, hingga sistem rekrutmen pemerintah—semuanya dapat diakses melalui SevisWallet. 

3. Layanan keuangan

Dengan lebih dari 4,5 juta warga yang belum memiliki akses perbankan, peningkatan akses ke layanan keuangan juga menjadi prioritas. 

MiBank, bank pembiayaan mikro di PNG, kini memungkinkan pembukaan rekening dalam waktu kurang dari 15 menit menggunakan SevisPass melalui SevisWallet—tanpa formulir kertas dan tanpa perlu datang ke cabang. 

Sejumlah bank komersial besar dan dana pensiun juga mulai terintegrasi dengan platform ini, menandakan pergeseran menuju inklusi keuangan digital. 

Peran seluruh elemen masyarakat 

Melalui peluncuran SevisPass dan SevisWallet, PNG menunjukkan komitmen nyata terhadap pendekatan DPI.

Namun, untuk menghasilkan transformasi sosial yang berkelanjutan, dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. 

• Instansi pemerintah: Memprioritaskan integrasi dengan SevisPass dan SevisWallet agar warga tidak perlu datang langsung ke kantor layanan. 
• Sektor swasta: Memanfaatkan SevisPass untuk onboarding pelanggan yang lebih efisien serta menghadirkan produk dan layanan inovatif. 
• Mitra pembangunan: Memberikan dukungan jangka panjang untuk tata kelola, regulasi, perlindungan data, keamanan siber, serta konektivitas hingga ke wilayah terpencil. 
• Masyarakat sipil: Menjadi suara warga dengan menyampaikan masukan dan kendala layanan kepada pemerintah. 

Tim SevisPass juga perlu terus bersikap proaktif dengan mentalitas startup—aktif berinteraksi dengan pengguna, meningkatkan produk, menyelesaikan hambatan kebijakan, serta mendorong penggunaan yang lebih luas. 

Menatap ke depan: mengukur yang benar-benar penting  

Tiga perjalanan Mina ke Kokopo—biaya, frustrasi, dan keterasingan yang ia alami—itulah yang ingin dihilangkan oleh sistem ini.

Infrastruktur kini telah tersedia. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa sistem tersebut benar-benar digunakan dan menjangkau semua orang.  

Ukuran keberhasilan SevisPass bukanlah teknologi yang dibangun, melainkan kehidupan yang berhasil diubah.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, mitra pembangunan, pakar teknis, dan masyarakat sipil, generasi mendatang—termasuk keluarga Mina dan banyak lainnya di komunitas terpencil seperti Buka—tidak lagi harus mengalami kesulitan, biaya, dan eksklusi seperti yang ia alami pada 2018.

Jessy Sekere adalah SevisPNG & DPI Program Lead di Department of Information and Communications Technology (DICT), Papua Nugini.

Fithya Findie adalah Country Operations Advisor (Asia) di Centre for Digital Public Infrastructure (CDPI), organisasi nirlaba yang berfokus pada pengembangan dan implementasi DPI secara global.