Indonesia siap menjadi negara digital terdepan - GovInsider Live Indonesia 2024

Kepemimpinan dan manajemen organisasi merupakan faktor kunci di balik perjalanan transformasi digital yang sukses bagi instansi pemerintah, menurut Staf Ahli Bidang Teknologi Kementerian Kesehatan, Setiaji. 

“Transformasi digital harus dimulai dari para pemimpin. Tanpa pemimpin yang berkomitmen penuh dan mampu mengarahkan organisasi, transformasi digital tidak akan berhasil,” katanya. 

Setiaji berbicara dalam sesi panel bertajuk Policy Coordination and the Path to Becoming a Leading Digital Nation, pada konferensi GovInsider Live Indonesia 2024 yang diselenggarakan pada 14 November lalu di Jakarta.  

Setiaji merupakan salah satu dari beberapa pemimpin sektor publik yang berbagi gagasan kunci untuk mengatasi tantangan transformasi digital yang mendesak dalam upaya Indonesia mewujudkan ambisi menjadi negara digital terdepan.

Pembicara lain dalam panel ini adalah Asisten Deputi Urusan Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Theo Sutarto, Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Alwis Rustam, dan Tenaga Ahli Bidang Hukum dan Regulasi Kementerian Komunikasi dan Digital, Rieke Caroline. Diskusi panel dipandu oleh Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi.  

Berlangganan Bulletin GovInsider untuk mendapatkan informasi terbaru inovasi sektor publik.

Pemimpin yang transformatif 

Bagaimana seharusnya pemimpin sektor publik menavigasi transformasi digital? 

Pemimpin yang transformatif, menurut Setiaji, harus bersikap adaptif terhadap perubahan dan mengikuti tren global. Contohnya dalam hal pembentukan unit atau kantor transformasi digital untuk memajukan upaya digitalisasi.  

Sayangnya, tidak semua pemimpin mau mengambil jalan yang sama karena tidak memiliki kesempatan dari sisi anggaran atau menganggap pembentukan unit baru ini sebagai “sesuatu yang tidak mendesak”.  

Hal ini menyebabkan banyak organisasi melakukan transformasi digital secara setengah-setengah karena pimpinannya menganggap ini sebagai cost, meskipun tim teknologinya sudah bersemangat dengan ide dan perencanaan yang cemerlang.  

Penghambat lainnya adalah birokrasi yang kaku. Menurut Setiaji, banyak pemimpin organisasi yang masih menerapkan gaya birokratis lama dalam berinteraksi dengan lembaga lainnya

.  

Dalam hal data sharing, banyak pemimpin yang masih meminta surat permohonan atau membuat perjanjian kerja sama (PKS) yang menyebabkan proses integrasi berjalan lambat.  

“Birokrasi seharusnya lincah, begitu pula proses interaksi di dalamnya. Kalau masing-masing [pemimpin] sektoral punya komitmen yang sama, maka integrasi layanan digital kita bisa berjalan lebih cepat,” ia menambahkan. 

Berlangganan Bulletin GovInsider untuk mendapatkan informasi terbaru inovasi sektor publik.

Tidak ada keamanan siber, tidak ada investasi 

Theo dari Kementerian Perekonomian mengatakan, keamanan siber adalah hal penting yang harus menjadi perhatian bersama apabila Indonesia ingin menjadi negara digital terdepan. 

Di dalam buku putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital, Kementerian Perekonomian menargetkan nilai ekonomi digital Indonesia mencapai US$109 miliar pada tahun 2025 dengan menguasai 40 persen pangsa pasar ekonomi digital Asia Tenggara.  

“Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen dan untuk mencapainya butuh investasi besar di bidang infrastruktur. Investasi sulit masuk tanpa kepastian keamanan siber,” katanya. 

Menurut Theo, selain kepastian atas keamanan fisik, keamanan digital juga menjadi salah satu perhatian investor sebelum masuk ke Indonesia. Banyaknya kasus pembobolan data atau peretasan sistem akan berdampak pada kepercayaan investor. Belum lagi ancaman ransomware yang bisa memicu biaya ekstra.  

Serangan siber yang menyasar Pusat Data Nasional Sementara-2 pada Juni lalu telah menimbulkan kerugian ekonomi Rp1 triliun, menurut Centre for Economic and Law Studies seperti dikutip Media Indonesia. 

Penguatan postur ketahanan siber dan memperbanyak sumber daya manusia yang memahami keamanan siber adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital, dia menambahkan. 

Jangan lupakan pemerintah daerah 

Transformasi digital bukan hanya milik pemerintah pusat.  

Alwis Rustam dari Apeksi mengatakan, ketika berbicara tentang transformasi digital, pemerintah daerah khususnya kabupaten dan kota harus dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan dan tidak hanya menerima yang diperintahkan oleh pemerintah pusat.  

Mengapa demikian? Karena kapasitas daerah dalam hal mengelola transformasi digital berbeda-beda, baik dari sisi kemampuan fiskal maupun kualitas sumber daya manusia.  

“Ada gap yang sangat besar antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dari sisi kemampuan untuk mendorong digitalisasi. Bahkan gap itu juga terjadi antara kota dengan kabupaten,” katanya. 

Ia mengusulkan agar skema kerja sama pemerintah daerah dengan sektor swasta tidak hanya fokus pada aspek teknologi yang tangible, tapi juga berkontribusi untuk meningkatkan kualitas SDM teknologi di daerah.

Rieke Caroline dari Kementerian Komdigi menambahkan, transformasi digital seharusnya tidak boleh meninggalkan siapapun di belakang. Maka akan menjadi sangat penting bagi negara untuk melindungi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lokal, perusahaan-perusahaan rintisan lokal, dan para pembuat konten lokal, tidak kehilangan daya saingnya dalam ekonomi digital.

"Kita tetap harus memperhatikan digital souvereignty dalam lanskap digital global," katanya. 

Mempercepat adopsi AI dengan kolaborasi 

Pada keynote pembuka konferensi GovInsider Live Indonesia 2024, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Digital, Aris Kurniawan, mengatakan bahwa salah satu strategi pemerintah dalam mencapai tujuan negara digital terdepan ialah meningkatkan adopsi kecerdasan artifisial (AI).

“AI merupakan katalis yang kuat dalam proses transformasi digital di Indonesia. Menurut data, AI memberikan peluang yang sangat besar dengan kontribusi potensial terhadap PDB yang diperkirakan mencapai US$360 miliar pada tahun 2030.” 

Kita telah menyaksikan bagaimana sektor swasta dan industri telah mengadopsi AI secara lebih cepat, baik untuk memaksimalkan proses produksi maupun memajukan layanannya. Pertanyaannya adalah bagaimana mempercepat adopsi AI di sektor publik? 

Sejauh ini adopsi AI di pemerintahan masih terbatas, baik dalam hal riset maupun pengembangan aplikasi. 

Kami mengajak lembaga pemerintah, sektor swasta, para praktisi dan peneliti untuk bekerja sama meningkatkan riset dan pengembangan AI untuk sektor publik sehingga implementasi AI menjadi lebih bermakna dan dapat dirasakan manfaatnya oleh publik, dia menambahkan. 

Kendati potensinya amat besar, Kementerian Komdigi mengingatkan bahwa AI berpotensi digunakan untuk hal-hal yang negatif seperti penyebaran misinformasi dan disinformasi. Oleh karena itu, pemerintah telah membuat Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial.  

“Regulasi ini tidak bermaksud menghambat inovasi ataupun kreativitas, tetapi untuk mengurangi risiko dampak negatif dari penggunaan AI," kata Aris.

GovInsider Live Indonesia juga menghadirkan sesi panel penting lainnya seperti Bridging Digital Integration and Citizen Engagement: Strategies for a Unified Public Sector, Digital Leadership vs Employee Skill, Maximising Data’s Value in Indonesia’s Public Sector, How GenAI is Shaping the Future of Public Sector dan Navigating the Future of Cyber Threats.