Indonesia uji kredensial digital agar warga tak lagi menjadi penghubung antarinstansi
Melalui Verifiable Credentials (VC) Bootcamp bersama Centre for Digital Public Infrastructure (CDPI), pemerintah ingin menguji cara memperkuat verifikasi keaslian dan validitas dokumen digital atau klaim atas kredensial/informasi lintas lembaga yang lebih efektif dan efisien, aman dan terpercaya tanpa terus-menerus membebani warga.

Indonesia sedang menjajaki kredensial digital (VC) terverifikasi yang memungkinkan pengguna menunjukkan kredensial digital yang tepercaya dan terhubung ke berbagai layanan publik. Foto: Canva
Layanan pemerintah semakin banyak tersedia secara digital. Namun, ketika mengakses layanan yang berbeda, masyarakat masih diminta mengunggah kembali KTP, ijazah, atau dokumen lain yang sebenarnya sudah diterbitkan oleh lembaga berwenang.
Dokumen fisik mungkin telah berubah menjadi berkas digital, tetapi proses untuk membuktikan keasliannya belum tentu menjadi lebih sederhana. Dalam banyak situasi, masyarakat masih harus membawa informasi dari satu sistem ke sistem lainnya.
Menurut Cahyono Tri Birowo, Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), penggunaan kredensial digital terverifikasi dapat membantu menyederhanakan cara masyarakat membuktikan klaim informasi kepada instansi pemberi layanan.
“Mereka cukup menunjukkan dokumen atau klaim informasi yang relevan. Instansi penerima/pemanfaat dapat memverifikasi keaslian dan integritasnya tanpa harus terhubung langsung dengan sistem masing-masing lembaga penerbit” ujar Cahyono kepada GovInsider.
Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital Nasional Kementerian PANRB, Adi Nugroho, menyoroti persoalan yang masih dihadapi masyarakat meskipun semakin banyak layanan telah tersedia secara digital.
“Bagaimana mungkin layanan sudah digital, tetapi masyarakat masih menjadi penghubungnya?” ujarnya.
Pendekatan tersebut akan dijajaki melalui pemanfaatan verifiable credentials (VC) atau kredensial digital yang dapat diverifikasi.
Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) bersama Centre for Digital Public Infrastructure (CDPI) akan menyelenggarakan VC Bootcamp di Jakarta pada 23–27 November 2026, dengan dukungan Co-Develop, untuk mengembangkan dan menguji sejumlah kemungkinan penerapannya dalam layanan digital pemerintah.
KPTDP merupakan komite yang terdiri dari sejumlah instansi pemerintah yang bertugas untuk mendorong percepatan transformasi digital, Kementerian PANRB termasuk menjadi bagian dari komite tersebut.
CDPI adalah organisasi nirlaba berbasis di Bengaluru, India, yang mendukung pemerintah dalam merancang dan mengembangkan infrastruktur publik digital (DPI) yang terbuka dan inklusif. Adapun Co-Develop merupakan dana global nirlaba yang mendukung negara-negara dalam mempercepat adopsi DPI yang aman dan inklusif.
Dari berkas digital menuju informasi yang bisa dipercaya
VC memungkinkan lembaga yang berwenang menerbitkan suatu informasi dalam bentuk kredensial digital yang dapat diverifikasi keotentikan dan integritasnya. Pemiliknya dapat menyimpan kredensial tersebut, misalnya dalam dompet digital, lalu menunjukkannya kepada pihak lain ketika diperlukan.
Sebagai contoh, dalam seleksi calon aparatur sipil negara (ASN), pelamar dapat diminta mengunggah ijazah dan transkrip akademik. Pada proses yang masih memerlukan pemeriksaan dokumen atau pencocokan data, verifikasi keaslian dapat menyita waktu, terlebih jika jumlah pelamar mencapai ratusan ribu orang.
Dengan pendekatan VC, perguruan tinggi dapat menerbitkan kredensial yang kemudian ditunjukkan pelamar kepada panitia seleksi. Asal penerbit, keotentikan dan keutuhan kredensial dapat diperiksa melalui tanda tangan digital serta trust registry, yaitu mekanisme untuk mengenali penerbit yang tepercaya.
Untuk memastikan pemeriksaan tersebut menjamin kebenaran setiap informasi yang diklaim, diperlukan adanya tata kelola penerbitan dan pemutakhiran sehingga hal ini menjadi area yang penting untuk diwujudkan.
Pendekatan yang sama, menurut Cahyono, dapat digunakan untuk berbagai dokumen resmi, mulai dari identitas dan ijazah hingga akta kelahiran atau kartu penyandang disabilitas.
Verifikasi tidak selalu harus melibatkan komunikasi langsung dengan penerbit pada setiap transaksi. Namun, pengecekan status kredensial, termasuk jika suatu kredensial dicabut atau sudah tidak berlaku, tetap memerlukan mekanisme yang dirancang dengan baik.
Cahyono mengibaratkan prinsip ini dengan tiket pesawat yang tersimpan di dompet digital. Petugas dapat memeriksa apakah tiket tersebut berasal dari penerbit yang sah tanpa bergantung pada pemeriksaan dokumen secara manual - sistem yang dibangun secara terbuka dan terintegrasi dengan berbagai sistem digital lintas negara dan institusi multinasional.
“Teknologi yang berada di belakangnya akan memastikan bahwa dokumen ini benar-benar dikeluarkan oleh maskapai tersebut. Itu yang kemudian kita kenal dengan istilah digital trust,” katanya.
Memudahkan layanan tanpa membuka seluruh data pribadi
Manfaat VC tidak berhenti pada verifikasi keaslian dan integritas informasi tersebut. Dengan desain yang mendukung selective disclosure, seseorang dapat membagikan informasi tertentu yang dibutuhkan untuk suatu layanan tanpa memperlihatkan seluruh isi dokumennya.
Adi mencontohkan pengunjung yang diminta menunjukkan KTP untuk memasuki gedung perkantoran. Padahal, dalam situasi tertentu, petugas mungkin hanya perlu memastikan informasi dasar yang relevan dengan kunjungan, bukan mengakses seluruh elemen data identitas.
“Alih-alih menyerahkan beberapa informasi saja, kita justru menyerahkan seluruh elemen data yang ada di KTP,” katanya.
Pendekatan ini membuka kemungkinan bagi masyarakat untuk memiliki kendali lebih besar atas informasi yang dibagikan.
Namun, kemampuan selective disclosure tidak otomatis tersedia pada semua VC. Penerapannya bergantung pada standar, teknologi, dan tata kelola yang dipilih.
Dalam konteks transformasi pemerintah digital, VC juga berpotensi melengkapi interoperabilitas dan prinsip once-only, yakni mengurangi kebutuhan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang sama berulang kali.
VC bukan pengganti seluruh mekanisme pertukaran data antarinstansi, melainkan salah satu cara untuk membuat proses pembuktian informasi lebih efisien dan tepercaya.
Dimulai dari persoalan layanan, bukan pilihan teknologi
Menurut Cahyono, bootcamp dirancang agar instansi peserta terlebih dahulu mengidentifikasi persoalan layanan yang ingin diselesaikan. Setelah itu, tim lintas lembaga akan mengembangkan solusi yang dapat diuji dalam kondisi terbatas.
“Pendekatan pemerintah adalah mengidentifikasi persoalan apa yang ingin diselesaikan terlebih dahulu, baru kemudian merumuskan tata kelola dan pilihan teknologinya,” ujarnya.
Setidaknya 12 instansi telah dijajaki untuk berpartisipasi. Kasus penggunaan yang dibahas antara lain ijazah dan transkrip akademik dari Universitas Terbuka; kartu ASN serta surat keputusan pengangkatan dan pensiun dari Badan Kepegawaian Negara (BKN); kartu penyandang disabilitas dari Kementerian Sosial; buku nikah dari Kementerian Agama; surat keterangan catatan kepolisian (SKCK); serta kartu peserta BPJS Kesehatan.
Cahyono menyebut kegiatan tersebut sebagai bagian dari pendekatan regulatory sandbox, yakni ruang pengujian terbatas untuk mempelajari manfaat, kendala, dan kebutuhan tata kelola sebelum suatu solusi dipertimbangkan untuk diterapkan lebih luas.
“Pemerintah dapat mengevaluasi manfaatnya, mengukur dampaknya, serta merancang tata kelola, pembagian peran dan tanggung jawab antarpemangku kepentingan, dan kebutuhan regulasinya,” katanya.
Terdapat tiga keluaran awal yang diharapkan. Pertama, mekanisme penerbitan VC oleh lembaga yang berwenang beserta trust framework sebagai acuan verifikasi. Kedua, dompet digital untuk menyimpan kredensial dari berbagai penerbit melalui multiwallet ecosystem. Ketiga, rancangan pemanfaatan VC dalam layanan pemerintah yang dapat diuji serta memperoleh masukan dari pengguna dan pemangku kepentingan.
Keluaran tersebut merupakan dasar untuk eksperimen dan tindak lanjut, bukan tanda bahwa seluruh layanan atau infrastruktur telah siap digunakan secara nasional.
Mengukur manfaat sebelum memperluas penerapan
Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa kredensial digital terverifikasi benar-benar memperbaiki pengalaman layanan. Pengujian dapat menilai, misalnya, apakah waktu pemeriksaan berkurang, permintaan dokumen berulang menurun, atau proses administrasi menjadi lebih sederhana bagi masyarakat dan petugas.
Aspek perlindungan data dan inklusi juga perlu menjadi perhatian. Kemudahan yang dirancang bagi pengguna dompet digital tidak boleh mengabaikan masyarakat dengan keterbatasan perangkat, koneksi internet, atau literasi digital. Mekanisme bantuan dan pilihan layanan yang tetap dapat diakses menjadi bagian penting dari pertimbangan penerapan.
Setelah bootcamp, KPTDP akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti kasus penggunaan yang dikembangkan menuju tahap uji coba berikutnya dan, jika dinilai layak, penerapan dalam layanan digital.
“Peserta diharapkan menjadi champion atau penggerak penerapan VC di instansinya, sekaligus mentransfer pengetahuan kepada tim teknis dan unit kerja terkait,” kata Cahyono.
Belajar dari Kolombia dan Republik Dominika
Indonesia mengikuti jejak negara lain yang telah menggelar bootcamp serupa bersama CDPI. Di Kolombia pada Mei 2026, Kementerian Teknologi Informasi dan Komunikasi (MinTIC) bersama mitranya mengembangkan prototipe kredensial digital untuk beberapa kebutuhan layanan, termasuk layanan bagi masyarakat pedesaan dan pelaku sektor pertanian.
Di Republik Dominika pada Juli 2026, Kementerian Administrasi Publik (MAP), kantor pemerintah bidang teknologi informasi OGTIC, dan mitra terkait mempertemukan tim berbagai instansi untuk merancang serta menguji penerbitan dan verifikasi kredensial yang terkait dengan layanan publik.
Pengalaman kedua negara menunjukkan pentingnya menghubungkan eksperimen teknis dengan kebutuhan layanan dan kesiapan tata kelola.
Membawa pembelajaran Indonesia ke panggung global
Hasil pengembangan dan perkembangan uji coba di Indonesia direncanakan menjadi bagian dari materi yang dibagikan dalam Global DPI Summit di Bali pada 22–25 Maret 2027.
Bagi Indonesia, kesempatan tersebut bukan semata untuk menampilkan teknologi yang telah dibangun. Yang lebih penting adalah menunjukkan persoalan apa yang berhasil diatasi, bagaimana instansi dapat bekerja bersama, dan apa yang masih perlu diperbaiki sebelum kredensial digital benar-benar dapat memudahkan pelayanan publik.