Infrastruktur publik digital (DPI) membangun 'jalan dan rel' ekonomi digital #FOI2024

Pada tahun 2023, lebih dari 50 persen warga negara Estonia memberikan suara melalui komputer mereka – negara Baltik ini merupakan satu-satunya negara di dunia yang mengizinkan pemungutan suara pemilu secara daring di tingkat nasional.

Estonia mampu meluncurkan pemungutan suara online sejak 2005 karena telah mulai membangun infrastruktur digitalnya pada akhir 1990-an, menurut Carmen Raal, Penasihat Transformasi Digital di e-Estonia. Pada awal tahun 2000-an, negara ini telah menerapkan digital ID (eID) dan tanda tangan digital. 

"Untuk mencapai hal seperti itu, Anda membutuhkan infrastruktur [digital] yang kuat dan... interoperabilitas," ujarnya. "Anda harus bisa mengidentifikasi orang terlebih dahulu, dan Anda membutuhkan data untuk melihat siapa yang berhak mendapatkan layanan pemerintah. 

Berbicara dalam acara diskusi tentang infrastruktur publik digital (DPI) di Festival of Innovation 2024 GovInsider pada 27 Maret, Raal mengatakan bahwa perjalanan transformasi digital pemerintah Estonia, yang telah membuat "99,99 persen" layanan pemerintahnya terdigitalisasi, tidaklah selalu mulus. 

Ketika lembaga-lembaga pemerintah di negara ini mulai membuat kesepakatan untuk bertukar data, situasi menjadi bermasalah, kata Raal. 

"Karena kami mengalami kebocoran data, sulit bagi kami untuk memastikan bahwa [instansi] mematuhi standar keamanan siber, dan hanya jumlah data yang diperlukan saja yang dipertukarkan. Dan ada banyak duplikasi yang terjadi." 

Maju cepat dalam dua dekade kemudian, Estonia saat ini memiliki platform pertukaran data yang aman, X-Road, yang menghubungkan lebih dari 450 organisasi sektor publik dan swasta, dan memungkinkan lebih dari 3.000 layanan digital untuk penduduk dan bisnis. 

Dan lebih dari 20 negara di seluruh dunia, termasuk Kamboja, Brasil, Finlandia, dan Namibia, kini mengadaptasi X-Road melalui mekanisme open-source agar sesuai dengan kebutuhan konteks lokal mereka. 

'Jalan dan rel kereta api' ekonomi digital 

Calum Handforth, Digital Programme Strategic Manager, UNDP, menggambarkan DPI "sangat mirip dengan jalan raya dan rel kereta api" – infrastruktur dasar dan katalisator untuk ekonomi digital. 

Sama seperti jalan raya yang dapat memungkinkan pilihan transportasi pribadi dan publik, sistem DPI yang interoperable dapat memungkinkan inovasi publik dan swasta. 

Pada sesi yang dimoderatori oleh Yogesh Hirdaramani, Senior Reporter dan Head of Production GovInsider, Raal mencatat bahwa DPI memungkinkan pemerintah untuk membangun solusi digital untuk kepentingan rakyatnya. 

Hirdaramani menyoroti bahwa pada tahun 2023, kelompok negara G20 mengidentifikasi DPI, yakni identitas digital, pembayaran digital, dan pertukaran data, sebagai teknologi penting untuk memungkinkan pengembangan digital. 

"Banyak negara sekarang memulai uji coba DPI dengan tujuan untuk meningkatkan dan meluncurkan sistem DPI nasional dalam beberapa tahun ke depan," katanya. 

Hal ini mengacu pada kampanye 50-in-5 PBB, sebuah gerakan yang dipimpin oleh negara untuk membantu 50 negara melakukan percontohan dan memperluas proyek DPI dalam lima tahun ke depan. 

Handforth juga menjelaskan dampak yang dapat ditimbulkan oleh DPI, tidak hanya bagi seluruh negara atau ekonomi, tetapi juga terhadap 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, atau SDG, yang saat ini belum berada di jalur yang tepat untuk memenuhi target pada tahun 2030. 

"Kami tidak ingin melakukan hal ini dalam silo-silo kecil atau dalam kasus-kasus penggunaan yang sangat jelas dan terpisah," ujarnya. "DPI bagi kami adalah teknologi, tata kelola, dan ekosistem. Semuanya untuk kepentingan publik. 

"Jadi, jika kita benar-benar ingin menghadirkan dunia yang lebih baik bagi semua orang, kita perlu memastikan hal ini benar-benar berfungsi, dan berfungsi pada skala terbesar yang dapat kita berikan juga." 

Berlangganan Buletin GovInsider untuk mendapatkan informasi terbaru tentang sektor publik dan inovasi. 

'Struktur tidak berkolaborasi, orang yang berkolaborasi' 

Raal menambahkan bahwa mungkin perlu waktu beberapa saat sebelum para pemimpin di negara-negara tertentu ingin memberlakukan perubahan untuk mengadopsi DPI dan membuat kehidupan warga negara menjadi lebih baik. Dia mendesak negara-negara untuk memulai perjalanan transformasi digital mereka sesegera mungkin. 

“Manfaat sebenarnya dari DPI membutuhkan waktu untuk terlihat,” katanya. “Maksud saya, struktur tidak berkolaborasi, melainkan manusia yang berkolaborasi. Jadi memiliki kepemimpinan yang tepat… bagi beberapa negara, hal tersebut mungkin merupakan perjuangan terbesar.” 

Bagaimana  memulainya 

Handforth, mantan pegawai negeri di pemerintahan Inggris, mengatakan bahwa bagi banyak pemerintahan, “digital masih sering diabaikan oleh tim TI dan tidak sering dilihat sebagai alat dasar kebijakan, desain layanan, dan penyampaian layanan.” 

“Kami mencoba menunjukkan di mana DPI telah bekerja dengan baik di lingkungan lain. Salah satu statistik favorit saya dari Estonia adalah bagaimana X-Road menghemat sekitar 800 tahun, setiap tahun, dalam hal waktu pemrosesan, waktu pegawai negeri, waktu publik, dan sebagainya. 

“Kami bekerja dengan para pemimpin untuk mendukung mereka dan menyoroti bahwa sering kali kegagalan akan terjadi, namun bagaimana kita benar-benar membangun ketahanan dan jaringan dukungan mereka terhadap kegagalan tersebut. 

Jelas, pemerintahan digital tidak terjadi dalam semalam. Handforth menyarankan kepada audiens bahwa pendekatan yang tepat adalah menemukan layanan tertentu untuk mendigitalkan dan membangun standar di sekitarnya. 

“Dengan memilih layanan atau titik masuk untuk DPI, Anda membangun budaya, Anda membangun standar, aspek penyampaian, serta kebijakan dan proses di sekitarnya. 

“Tetapi perlu waktu untuk melakukan hal itu juga.” 

Artikel ini diterjemahkan dari bahasa Inggris pada laman ini. Tonton sesi-sesi video Festival of Innovation selengkapnya di sini.