Kemenkes luncurkan pedoman layanan kesehatan digital inklusif
Pedoman ini ditujukan untuk membantu penyelenggara sistem elektronik mengembangkan layanan kesehatan digital yang lebih mudah diakses oleh penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak-anak.

Kementerian Kesehatan meluncurkan pedoman layanan digital inklusif sebagai upaya mendorong layanan kesehatan yang lebih mudah diakses kelompok yang kurang terlayani. Foto: Kemenkes
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meluncurkan pedoman inklusivitas untuk memastikan layanan kesehatan digital dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, dan anak-anak.
Diluncurkan di sela acara Sandbox Kesehatan Summit 2026 pada 10 November di Jakarta, pedoman ini bertujuan membantu penyelenggara sistem elektronik (PSE) di bidang kesehatan mengidentifikasi dan memperbaiki hambatan aksesibilitas dalam aplikasi maupun layanan digital mereka.
“Pemerintah tidak boleh hanya mengurusi mereka yang sehat. Inovasi juga harus mampu menjawab kebutuhan pengguna dari kelompok rentan dan kelompok yang selama ini kurang terwakili dalam desain teknologi,” ujar Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi.
Pedoman disusun oleh Kemenkes dengan melibatkan British Embassy Jakarta dan mitra implementasi AMANA Solution, serta melibatkan enam organisasi kelompok rentan, 10 PSE bidang kesehatan, serta enam kementerian dan lembaga.
Pedoman ini juga mengacu pada 23 peraturan serta sejumlah standar internasional, termasuk Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2, standar dari World Health Organization (WHO), International Telecommunication Union (ITU), ISO, serta prinsip safety by design.
Menurut Imran, pedoman ini menjadi instrumen praktis bagi pengembang aplikasi, startup kesehatan digital, rumah sakit, maupun penyelenggara sistem elektronik bidang kesehatan.
“Kami ingin memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam mengakses layanan kesehatan digital,” tambahnya.
Memastikan kelompok rentan bisa mengakses layanan
Imran menjelaskan, terdapat sekitar enam juta penyandang disabilitas di Indonesia. Mereka mencakup empat kategori, yakni disabilitas fisik, sensorik, mental, dan intelektual. Masing-masing kelompok memiliki kebutuhan berbeda dalam mengakses teknologi digital.
Ia mencontohkan bagaimana aplikasi pembelian obat yang dirancang menggunakan elemen visual dapat menyulitkan pengguna tunanetra. Hal sederhana seperti menemukan tombol untuk membeli obat atau mengakses keranjang belanja dapat menjadi hambatan apabila aplikasi tidak dilengkapi fitur aksesibilitas yang sesuai.
“Ketika kita berempati dan membayangkan diri sebagai penyandang disabilitas, kita akan menyadari bahwa mereka membutuhkan bantuan,” katanya.
Selain penyandang disabilitas, pedoman ini juga mempertimbangkan kebutuhan 34 juta penduduk lanjut usia atau mereka yang berumur 60 tahun ke atas.
Jumlah tersebut diperkirakan meningkat dari sekitar 12 persen populasi saat ini menjadi 20 persen pada 2045. Artinya, satu dari lima penduduk Indonesia akan berusia lanjut.
Perempuan dan anak-anak juga menjadi perhatian karena kerentanan mereka terhadap kekerasan daring.
Sementara itu, masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses internet dan kualitas jaringan.
Dilengkapi instrumen penilaian mandiri
Menurut Imran, dokumen juga dilengkapi instrumen penilaian mandiri atau self-assessment yang dapat digunakan untuk mengevaluasi aksesibilitas aplikasi dan layanan mereka.
Instrumen ini menggunakan sistem penilaian dari nol hingga tiga. Melalui proses tersebut, penyelenggara dapat mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki berdasarkan tingkat inklusivitas layanan.
"Hasil penilaian dapat menunjukkan apakah sebuah layanan masih diskriminatif, belum responsif, sudah sensitif terhadap kebutuhan pengguna, atau bahkan telah mencapai tahap transformatif," kata Imran.
Ia mencontohkan ukuran tulisan yang terlalu kecil pada layar aplikasi dapat menyulitkan pengguna lanjut usia. Dengan instrumen tersebut, penyelenggara dapat mengidentifikasi masalah dan menentukan perbaikan yang diperlukan.
Kemenkes berharap PSE dan inovator teknologi kesehatan dapat menggunakan pedoman ini sebagai acuan dalam mengembangkan layanan yang lebih inklusif.
Pemerintah, menurut Imran, juga perlu memfasilitasi proses perbaikan tersebut bersama masyarakat dan organisasi kelompok rentan yang menjadi pengguna layanan.
Inovasi tak boleh melahirkan ketimpangan
Dalam pidato pembuka Sandbox Kesehatan Summit 2026, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengingatkan bahwa perkembangan teknologi medis harus diimbangi dengan tata kelola yang baik agar tidak justru memperlebar ketimpangan akses layanan kesehatan.
Ia menegaskan bahwa prioritas pemerintah bukan sekadar mempercepat inovasi, tetapi juga memastikan setiap teknologi yang dikembangkan aman, terpercaya, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah menghadirkan Sandbox Kesehatan sejak 2023 sebagai ruang bagi para inovator untuk menguji teknologi, mendapatkan pendampingan, dan memperoleh rekomendasi perbaikan sebelum diterapkan lebih luas.
“Prinsip utamanya adalah memperluas akses, meningkatkan mutu, dan menjamin keamanan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat,” kata Dante.