Kemhan integrasikan data pertahanan untuk pengambilan keputusan

Radar, satelit, sensor, drone dan berbagai sistem digital telah memberi Indonesia semakin banyak cara untuk melihat apa yang terjadi di wilayahnya. Namun, banyaknya sumber data tidak otomatis menghasilkan informasi yang lebih baik.  

Untuk mengatasi ancaman pertahanan nasional, sistem-sistem tersebut harus berbicara dalam satu bahasa, sehingga seluruh data pertahanan dapat diolah menjadi satu gambaran situasi yang dapat digunakan bersama.  

“Intinya adalah agar informasi dari darat, laut, udara, ruang angkasa, dan siber dapat dibaca sebagai satu gambaran yang utuh yang mendukung pengambilan keputusan secara cepat,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait. 

Kepada GovInsider, Brigjen Rico menjelaskan bahwa transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), melainkan kemampuan berbagai sistem untuk bertukar informasi. 

Masing-masing domain menghasilkan informasi dengan karakter berbeda. Sistem siber menghasilkan log dan peringatan keamanan, satelit dan radar menghasilkan citra serta sinyal, sementara drone dapat memberikan pengamatan secara lebih dekat dan real-time.

"Ketika informasi-informasi tersebut berada dalam sistem yang berbeda dan menggunakan standar yang tidak sama, maka informasi itu akan sulit dipertukarkan," kata dia. 

Kebutuhan ini menjadi semakin penting karena ancaman pertahanan kini tidak lagi datang hanya dari medan konvensional. 

Ancaman juga datang dari serangan siber, perang informasi dan psikologis, spionase dan intelejen, penggunaan pesawat tanpa awak, serta kecerdasan buatan (AI) yang menciptakan lapisan ancaman baru yang perlu diantisipasi secara bersamaan, tambahnya. 

Satu Data Pertahanan 

Satu Data Pertahanan diarahkan untuk menjawab persoalan tersebut melalui standardisasi data, metadata, interoperabilitas, kode referensi, dan data induk.

“Satu Data Pertahanan mengurangi data yang terpisah-pisah, perbedaan standar, duplikasi, serta kesulitan dalam pertukaran data antarunit,” kata Brigjen Rico.  

Ia menambahkan bahwa membangun tata kelola data bukan hanya persoalan mengumpulkan informasi, tetapi juga memastikan kualitas, konsistensi dan keterhubungannya. 

Ketika sistem menggunakan standar berbeda atau menghasilkan informasi yang berulang, analis dapat menghabiskan waktu untuk mencocokkan dan membersihkan data sebelum dapat menggunakannya. Proses dari deteksi menuju keputusan pun menjadi lebih panjang. 

Implementasi Satu Data Pertahanan ini mulai menunjukkan kemajuan dengan Indeks Satu Data Indonesia Kementerian Pertahanan mencapai 81,35 pada 2025, atau berada dalam kategori "Baik" dan di atas rata-rata nasional yang berada di angka 51,07.

Secara operasional, dampaknya paling terasa pada proses pengambilan keputusan yang lebih cepat.  

“Perubahan terbesar terjadi pada pengumpulan data, analisis intelijen, penyusunan gambaran situasi, perencanaan operasi, dan penyampaian informasi kepada pimpinan,” ia mencatat. 

Satu Data Pertahanan juga menjadi fondasi sebelum teknologi seperti AI dan analisis big data dapat memberikan nilai yang lebih besar dalam sistem pertahanan. 

Keamanan yang dibangun sejak awal  

Brigjen Rico menjelaskan, semakin banyak sistem pertahanan terhubung, semakin besar pula konsekuensi jika jaringan atau informasi strategis tersebut disusupi.

“Pertahanan siber juga perlu dimasukkan sejak tahap perencanaan, pengadaan, pengoperasian, hingga pemeliharaan sistem pertahanan,” katanya. 

Kemampuan yang perlu diperkuat mencakup perlindungan jaringan dan data pertahanan, deteksi serangan, respons insiden, keamanan komunikasi, peningkatan kemampuan personel, serta koordinasi antarlembaga.  

Prinsip serupa berlaku dalam penggunaan AI.  

Menurut Brigjen Rico, AI dapat membantu mendeteksi ancaman, menganalisis data dan memberikan rekomendasi. Namun, ketika keputusan menyangkut penggunaan kekuatan, tanggung jawab tidak dapat sepenuhnya dialihkan kepada sistem otomatis.  

“Keputusan yang berkaitan langsung dengan penggunaan kekuatan, khususnya penggunaan senjata yang dapat menimbulkan korban, tetap perlu memiliki kendali dan tanggung jawab manusia yang jelas,” ujar Rico.  

Artinya, pengembangan AI untuk pertahanan perlu berjalan bersama dengan tata kelola. Pengujian sistem, keamanan, pencatatan proses pengambilan keputusan dan kejelasan pihak yang bertanggung jawab menjadi bagian dari ekosistem tersebut.   

Berikutnya adalah peningkatan kapasitas personel.  

“Penguatan sumber daya manusia dan pelatihan juga penting karena teknologi hanya efektif jika didukung oleh organisasi dan personel yang mampu mengoperasikannya,” kata Rico.  

Hal ini menjadi semakin penting ketika sistem pertahanan bergerak dari penggunaan perangkat secara individual menuju lingkungan informasi yang terintegrasi.  

Operator radar, analis intelijen, spesialis siber dan pimpinan dapat menggunakan informasi yang sama untuk kebutuhan yang berbeda, tambahnya.  

Dari pengadaan alutsista menuju penguasaan teknologi  

Modernisasi pertahanan juga membawa konsekuensi pada cara Indonesia membangun kemampuan teknologi pertahanan.

Menurut Brigjen Rico, Indonesia masih membutuhkan pengadaan luar negeri untuk kebutuhan yang belum dapat dipenuhi di dalam negeri.  

“Meski demikian, pengadaan itu seharusnya sekaligus digunakan untuk membangun kemampuan dalam negeri melalui offset, alih teknologi, pelatihan sumber daya manusia, riset bersama, dan peningkatan kemampuan pemeliharaan.”  

Ia memberikan contoh kerja sama Indonesia dengan Prancis dan Italia dalam program Fregate Europeenne Multi-Mission (FREMM) yang mencakup program ofset untuk peningkatan kemampuan industri pertahanan nasional, serta pembangunan kapal selam Scorpene di PT PAL yang disertai alih teknologi dari Naval Group, Prancis.   

“Ukuran keberhasilan pengadaan tidak hanya jumlah alutsista yang diterima, tetapi juga kemampuan teknologi dan SDM yang benar-benar dikuasai di dalam negeri,” kata Rico.  

Ia juga menjelaskan bahwa transformasi digital di Kementerian Pertahanan diarahkan untuk membangun ekosistem digital pertahanan yang menyatukan data perencanaan, pengadaan, hingga distribusi logistik dalam satu platform terintegrasi, sehingga rantai distribusi logistik pertahanan berjalan lebih cepat.  

Di dalam ekosistem ini, AI dimanfaatkan untuk memprediksi konsumsi logistik dan memproyeksikan kebutuhan material, sehingga potensi krisis dapat diantisipasi dan rute distribusi dapat dioptimalkan.  

Sistem Informasi Geografis (GIS) memetakan pusat logistik dan jalur distribusi antarpulau agar selaras dengan Rencana Wilayah Pertahanan, sementara teknologi pemantauan real-time berbasis IoT dipasang pada sarana dan prasarana angkutan serta pos-pos terluar untuk mendeteksi perkembangan situasi lebih dini dan meningkatkan kesiapsiagaan.