Ketika insinyur perangkat lunak menjadi pegawai negeri

Direktur Open Government Products (OGP), Li Hongyi, bukanlah aparatur sipil negara dalam pengertian tradisional. Gaya kerjanya lebih menyerupai para pemimpin teknologi di sektor swasta dari berbagai belahan dunia. 

Ia tidak takut menyampaikan pendapatnya dan ia senang memimpin dari garis depan.  

OGP adalah sebuah divisi di bawah Government Technology Agency of Singapore (GovTech Singapura) yang dibentuk pada Juli 2019 dengan tujuan sebagai “ruang eksperimen” pengembangan teknologi pemerintahan.  

Tim-timnya terbebas dari tekanan birokrasi tradisional sehingga dapat berfokus pada pembuatan prototipe secara cepat serta mengadopsi praktik teknologi dan organisasi terbaik dari perusahaan teknologi swasta terkemuka. 

Kepada GovInsider, Li mengenang bahwa ketika ia memulai OGP, banyak orang bersikeras bahwa pemerintah tidak mungkin membangun produk dengan cara seperti yang dilakukan sektor swasta.  

Alih-alih memperdebatkan hal tersebut, ia memilih membuktikan bahwa hal itu bisa dilakukan. Produk-produk awal seperti data.gov.sg dan Parking.sg menjadi buktinya.

Parking.sg dibangun hanya oleh dua ahli teknologi, tetapi berhasil menjadi aplikasi yang sangat sukses dan dikenal luas oleh masyarakat karena menyelesaikan masalah klasik kehabisan kupon parkir kertas.  

“Kami (OGP) bahkan membangun sistem inti Covid-19 seperti sistem manajemen alur kerja dan sistem janji temu Covid-19, tetapi kritik terus berdatangan dan mengatakan ‘kalian beruntung’, ‘kalian tidak bisa melakukannya lagi’, atau ‘kalian tidak bisa mengerjakan sistem berskala besar’. 

“Fakta bahwa tolok ukur yang selalu bergeser justru merupakan bukti bahwa OGP telah berulang kali menunjukkan bahwa pemerintah dapat meluncurkan produk digital berkualitas tinggi yang dapat direplikasi dalam skala besar,” kata Li.  

Saat ini, OGP telah menghasilkan lebih dari 40 produk dan jumlahnya terus bertambah di berbagai sektor publik.  

Mengadopsi budaya startup 

Li membandingkan model operasional startup modern dengan hierarki pemerintahan tradisional.  

“Tidak akan ada startup yang akan mau bergerak di dalam struktur di mana keputusan dibuat di tingkat atas, lalu secara perlahan diterjemahkan menjadi instruksi di berbagai lapisan, mulai dari deputi, direktur lalu ke bawahnya lagi.”  

“Perusahaan mana pun yang mencoba beroperasi dengan cara seperti ini akan mati dalam waktu seminggu,” ujarnya. 

Startup bereksperimen dengan struktur yang lebih datar dan responsif, serta secara agresif mengadopsi kecerdasan buatan (AI). 

“Implikasinya adalah sektor publik pada akhirnya harus berkembang menuju cara kerja yang lebih terhubung dan berbasis teknologi,” tambahnya. 

Karena itu, bagi Li, inovasi sesungguhnya dalam teknologi pemerintahan bukanlah tentang sistem baru yang terlihat canggih, melainkan tentang “cara kerja yang berbeda”. 

Alih-alih mempertaruhkan proyek TI nasional berskala besar yang dilakukan sekali dan langsung diluncurkan, sektor publik seharusnya berperilaku lebih seperti laboratorium penelitian, yakni “menjalankan banyak eksperimen kecil, belajar dengan cepat dari apa yang gagal, dan hanya memperluas hal-hal yang berhasil.” 

Pasalnya, menurut Li, proyek-proyek pemerintah berskala besar merupakan taruhan berisiko tinggi. 

Sebagai contoh, ia mengatakan bahwa persoalan seperti rekam medis elektronik seharusnya tidak pernah dibingkai sebagai satu sistem nasional terpadu yang harus diselesaikan pada tanggal peluncuran tertentu. Pendekatan tersebut dapat menghilangkan kelincahan dalam mengembangkan berbagai komponennya. 

Alih-alih bertanya, “Apa proyek besar kita?”, pemerintah seharusnya memulai dengan pertanyaan: “Masalah apa yang ingin kita selesaikan, dan apa saja cara untuk menyelesaikannya?” 

Dengan kerangka tersebut, menjadi jelas bahwa persoalan pertama yang perlu diselesaikan adalah bagaimana berbagi data kesehatan secara aman. 

Pemerintah harus mengidentifikasi berbagai pendekatan yang mungkin, seperti standar data rumah sakit, perjanjian berbagi data, dompet kesehatan yang dimiliki pasien, toolkit tervalidasi, atau solusi yang didorong oleh proses pengadaan.  

Namun, pemerintah juga harus menyadari bahwa kita dapat dengan mudah menghasilkan 100 ide yang masuk akal, tetapi hanya sebagian kecil yang benar-benar akan berhasil dalam praktik. 

Pertanyaan utamanya bukan “Sistem besar mana yang harus kita pertaruhkan?”, melainkan “Bagaimana kita dapat memvalidasi atau membatalkan ide-ide ini secepat, semurah, dan seaman mungkin?” 

“Ini berarti menjalankan uji coba yang cakupannya terukur dan berisiko rendah dengan pengguna nyata. Misalnya, menguji coba ‘health wallet’ dengan beberapa klinik dokter umum di satu lingkungan, kemudian secara bertahap memperluasnya ke satu departemen rumah sakit, sehingga masalah dapat muncul lebih awal tanpa membahayakan keseluruhan sistem,” ujarnya. 

Open-source adalah pilihan tepat pemerintah 

Sebagai pendukung penggunaan open source dalam proyek-proyek pemerintah, Li mengakui bahwa sering kali sulit meyakinkan para pengambil keputusan bahwa open source adalah pilihan yang tepat.

Perdebatan tersebut tidak selalu dapat diselesaikan secara logis.

Li mencatat bahwa sebagian besar insinyur sudah memahami alasan teknis untuk menggunakan open source. Hambatan sebenarnya adalah kekhawatiran intuitif di kalangan pejabat nonteknis bahwa “terbuka” berarti “kurang aman”. 

Namun, menurutnya, argumen untuk open source tidak dapat dimenangkan melalui memo sepanjang 20 halaman. Argumen tersebut dimenangkan dengan menunjukkan organisasi-organisasi serius dan bereputasi yang telah menggunakan produk open source dengan aman. 

Menurutnya, membangun bukti sosial merupakan cara paling efektif untuk mengubah pola pikir. 

Menanggapi kekhawatiran keamanan yang berulang mengenai open source, Li berpendapat bahwa sistem tertutup dan tidak transparan tidak otomatis menjadi aman hanya karena kodenya disembunyikan. Sebaliknya, sistem tersebut justru dapat menyembunyikan kerentanan yang tidak ditambal selama bertahun-tahun.

Sebaliknya, komponen open source yang digunakan secara luas terus diperiksa oleh komunitas pengguna dan pengembang global. 

Ketika ditemukan celah pada sesuatu seperti PostgreSQL, Li mengatakan bahwa celah tersebut akan segera diketahui dan diperbaiki dengan cepat. Dalam praktiknya, hal ini dapat membuatnya lebih aman dibandingkan sistem yang dibuat khusus dan dikelola oleh tim kecil yang kewalahan. 

Perubahan sifat pekerjaan aparatur sipil negara 

Percakapan kemudian beralih pada adopsi alat-alat AI yang berlangsung cepat di lingkungan layanan sipil Singapura, banyak di antaranya dikembangkan oleh OGP.

Ketika ditanya bagaimana perubahan ini memengaruhi peran tradisional aparatur sipil negara, Li mengatakan bahwa sebagian besar pekerjaan administratif saat ini terdiri dari tugas-tugas berbasis pola yang semakin dapat ditangani oleh AI.  

Namun, ia tidak membayangkan para pejabat hanya duduk mengawasi AI bekerja dan menekan sebuah tombol.  

Akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru untuk merancang dan mengelola sistem tersebut: membuat alur kerja di mana AI menangani tugas-tugas rutin, sementara manusia mengawasi, melakukan kalibrasi, dan turun tangan dalam kasus-kasus kompleks yang berada di luar pola umum.  

Ia memberikan contoh hipotetis mengenai pertanyaan publik, parlemen, atau media kepada seorang Menteri.  

Mendapatkan jawaban yang tepat dapat memakan waktu berminggu-minggu karena pertanyaan harus diberikan konteks, diteliti, disusun, dan disetujui melalui berbagai lapisan.  

Di masa depan, dapat dibangun sebuah alur di mana AI menyusun jawaban berdasarkan data internal, AI kedua memverifikasi klaim dan sumbernya, kemudian Menteri hanya perlu meninjau dan menyetujui jawaban tersebut. Hal ini dapat memangkas waktu penyelesaian dari berminggu-minggu menjadi hitungan menit, ujarnya.  

Ke depan, aparatur sipil negara akan menjadi arsitek dan pengelola sistem, bukan lagi sekadar pemroses permintaan secara manual. 

Tantangan pertumbuhan OGP  

Seiring OGP yang semakin berkembang, Li mengatakan tantangannya juga berubah: bukan lagi membuktikan bahwa model tersebut berhasil, melainkan bagaimana memperluasnya.

Ia mencatat bahwa pendekatan tim pendiri yang hanya terdiri dari lima orang tidak dapat direplikasi sepenuhnya dalam skala yang lebih besar.  

Ketika OGP mencapai 50 hingga 60 staf, semua orang masih melapor langsung kepadanya. Menurutnya, pengaturan tersebut sudah tidak lagi efisien. 

Dari sisi jumlah tenaga kerja, OGP kini telah berkembang menjadi hampir 200 pegawai, dengan jumlah staf yang kira-kira berlipat ganda antara 2024 dan 2026.  

Kini, fokusnya bukan lagi membangun satu unit besar yang dikendalikan secara ketat, melainkan “mereplikasi kondisi yang membuat tim awal menjadi efektif”.  

Artinya, OGP menciptakan tim-tim kecil yang semiotonom dengan kecepatan dan rasa kepemilikan seperti startup, alih-alih bergantung pada mereka di tingkat teratas.  

Li menambahkan bahwa OGP beroperasi lebih seperti inkubator daripada perusahaan.  

Organisasi ini merekrut talenta-talenta terbaik, memberikan otonomi dan dukungan kepada tim, lalu membiarkan berbagai kelompok mengejar peluang secara paralel.  

Tujuannya adalah “memaksimalkan luas permukaan intelektual” di seluruh organisasi, bukan memaksa semua orang mengikuti satu strategi yang terpusat.