Kuasai mineral kritis, Indonesia bisa masuk rantai pasok AI global

Di tengah perlombaan kecerdasan artifisial (AI) yang semakin dipengaruhi oleh persaingan ekonomi dan geopolitik, pemerintah melihat peluang Indonesia bukan semata pada penggunaan AI, melainkan pada penguasaan infrastruktur, rantai pasok, hingga talenta. 

Pesan tersebut disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dalam pidato pengantarnya di acara Kesiapan Infrastruktur, Regulasi dan Dampak Sosial-Ekonomi AI yang diselenggarakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Indonesia FinTech Society (IFSoc) di Jakarta pada 14 Juli.

"Isu AI ini tidak semata teknologi saja, tapi sudah berkembang menjadi isu ekonomi sampai dengan geopolitik ... Kita perlu kolaborasi banyak pihak agar tidak ketinggalan," ujarnya. 

Menurut Nezar, penggunaan AI di Indonesia memang terus meningkat. Teknologi ini telah dimanfaatkan di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi hingga jasa keuangan.  

Nezar mengutip data kementeriannya yang menyatakan lebih dari 90 persen pengguna internet di Indonesia telah mengadopsi AI, menjadikannya sebagai negara pengguna AI terbanyak kedua di dunia setelah India.  

Namun, tingginya penggunaan AI tidak akan banyak berarti apabila Indonesia hanya menjadi konsumen teknologi.  

Yang jauh lebih penting adalah bagaimana membawa Indonesia masuk ke dalam industri AI global itu sendiri, tambahnya. 

Pertarungan sesungguhnya ada pada infrastruktur  

Bagi Nezar, persaingan AI sesungguhnya berlangsung pada lapisan infrastruktur yang menopang teknologi tersebut, mulai dari pusat data, GPU, chip semikonduktor, jaringan telekomunikasi, pasokan listrik, hingga talenta yang mampu mengembangkan AI.  

"Perbincangan soal AI di masa lalu lebih banyak berbicara soal aplikasi dan platform, tapi kita melupakan satu hal yang sangat strategis, yaitu infrastruktur," katanya. 

Indonesia, menurutnya, tidak mungkin bersaing secara langsung dengan Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang telah menguasai segalanya mulai dari kapasitas komputasi, teknologi semikonduktor, hingga model AI Frontier terbaik. 

Peluang Indonesia justru berada pada bagian lain dari rantai pasok AI, yaitu penguasaan atas mineral kritis.   

Indonesia memiliki cadangan pasir silika yang besar sebagai bahan baku utama pembuatan wafer silikon yang menjadi fondasi industri semikonduktor. 

Negara ini juga merupakan produsen nikel terbesar di dunia. 

"Kita berpikir nikel ini hanya untuk baterai. Tapi ternyata dalam industri AI, terutama untuk pembangunan supercomputer dan infrastruktur AI, ada mineral-mineral strategis yang dibutuhkan."

Salah satunya adalah indium, material penting bagi industri semikonduktor dan konektivitas optik berkecepatan tinggi yang merupakan produk sampingan dari proses pengolahan nikel. 

Namun, tantangan sesungguhnya bukan hanya karena memiliki mineral kritis tersebut, melainkan mengolahnya menjadi produk bernilai tambah tinggi yang dibutuhkan industri global, dia menambahkan. 

Pelajaran dari Batam 

Nezar menilai kemampuan Indonesia dalam membangun industri manufaktur berteknologi tinggi yang mampu menghasilkan nilai tambah masih jauh dari yang diharapkan. 

Ia pun menceritakan pengalamannya mengunjungi sebuah pabrik semikonduktor di Batam, Kepulauan Riau, yang memasok komponen bagi industri otomotif global. 

Meski proses produksi dilakukan di Indonesia, hampir seluruh komponen bernilai tinggi masih diimpor dari luar negeri. 

"Saya tanya salah satu pekerja apakah benang emasnya dari Indonesia? Ia menjawab: 'Maaf bapak, bukan'." 

Material sederhana seperti kawat emas mikroskopis yang digunakan untuk menyambungkan chip pun masih diproduksi di Jepang menggunakan teknologi dan lisensi asing. 

"Saya tanya lagi, jadi mana bagian-bagian yang dibuat di Indonesia? 'Nggak ada, bapak." 

Bagi Nezar, pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa Indonesia terlalu lama berfokus pada aktivitas ekonomi yang kurang menghasilkan nilai tambah dan menyerahkannya kepada negara lain. 

"Itu adalah moment of truth, bahwa kita mungkin selama ini sibuk bermain di hilir, tapi melupakan hulu." 

Mencari "choke point" Indonesia 

Menurut Nezar, negara yang memegang kendali dalam industri teknologi global bukan selalu negara terbesar, melainkan mereka yang memiliki choke point atau titik kendali yang membuat negara lain bergantung kepadanya. 

Taiwan, misalnya, menjadi pusat manufaktur chip paling maju di dunia. Belanda menguasai teknologi litografi melalui Advanced Semiconductor Materials Lithography (ASML).  

"Siapa yang akan mengontrol jalur supply chain ini adalah negara-negara yang bisa menciptakan choke point." 

Indonesia, menurutnya, perlu menemukan titik strategisnya sendiri, terutama melalui hilirisasi mineral kritis yang dibutuhkan industri semikonduktor dan AI. 

Hanya dengan ini Indonesia menjadi bagian yang tak tergantikan dalam rantai pasok global, alih-alih hanya menjadi pengguna teknologi. 

Kualitas talenta AI sebagai wajah negara 

Selain infrastruktur dan industri, Nezar menyoroti kualitas talenta akan menjadi penentu daya saing suatu negara dalam perlombaan AI global. 

Ia mencontohkan bagaimana talenta di Tiongkok mampu mengatasi pembatasan ekspor GPU melalui inovasi algoritma dan efisiensi komputasi yang ekstrem sehingga menghasilkan kemampuan AI yang mampu bersaing dengan raksasa-raksasa teknologi AS, namun dengan sumber daya yang lebih minim. 

"Ini adalah bukti bahwa perang tidak hanya terletak pada infrastruktur, tetapi juga di sisi talenta."  

Karena itu, Ia menegaskan bahwa fokus pengembangan talenta Indonesia ke depan tidak lagi diarahkan pada kemampuan pemrograman dasar yang sudah bisa dilakukan oleh AI. 

Indonesia perlu mengembangkan talenta yang mampu mengembangkan model AI, mengoptimalkan algoritma, serta menciptakan inovasi yang dapat bersaing secara global, ia menambahkan. 

Nezar mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah menyusun Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Nasional AI dan Peraturan Presiden tentang Etika AI untuk memastikan bahwa Indonesia tidak kehilangan peluang untuk terlibat dalam ekosistem strategis AI global. 

Aturan setingkat Undang-Undang itu juga bertujuan untuk mengantisipasi berbagai risiko baru yang muncul dari perkembangan AI, mulai dari penipuan, serangan siber otomatis, hingga komputasi kuantum.