Membangun masa depan digital di Halmahera Barat dan Morotai 

Empat tahun lalu, warga Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, harus memanjat pohon hanya untuk mendapatkan sinyal. 

Saat ini, hampir seluruh dari 173 desa di wilayah tersebut sudah terjangkau jaringan telekomunikasi dasar. 

Melalui kemitraan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui skema penyediaan infrastruktur digital oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital (BAKTI Komdigi), wilayah kepulauan yang selama ini identik dengan keterisolasian kini berhasil melakukan transformasi digital di bidang pemerintahan, layanan publik, ekonomi digital, hingga pengembangan talenta lokal. 

BAKTI Komdigi adalah Badan Layanan Umum di bawah kementerian yang bertanggung jawab memperluas akses internet dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).  

Badan ini bekerja sama dengan operator untuk menyediakan akses digital dasar dalam bentuk menara telekomunikasi (BTS), jaringan fiber optik, hingga satelit. 

GovInsider mewawancarai Bupati Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, James Uang; dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfotik) Pulau Morotai, Maluku Utara, Nasrudin Padoma, tentang bagaimana upaya tersebut dapat mendukung perjalanan transformasi digital di wilayah masing-masing. 

Dari blank spot ke promosi digital

Halmahera Barat memulai perjalanan transformasi digitalnya dari titik nol: menghadirkan sinyal seluler di wilayah berpenduduk lebih dari 138 ribu jiwa. 

“Pada 2020, jaringan di wilayah kami hampir belum ada. Kadang-kadang warga harus memanjat pohon untuk mencari sinyal,” ujar Bupati James Uang.  

Sejak awal masa jabatannya, James langsung mendorong intervensi dari pemerintah pusat. Ia mengaku telah bertemu langsung dengan Menteri Komdigi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.  

Hasilnya, sebanyak 62 menara telekomunikasi dibangun dengan dukungan pemerintah pusat. Upaya ini kemudian diperkuat melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Telkom dan Komdigi, yang menambah sekitar 15 menara baru. 

Dalam waktu empat tahun, wilayah yang sebelumnya blank spot kini memiliki akses komunikasi dasar yang relatif merata. 

“Sekarang 173 desa sudah terjangkau jaringan. Walaupun belum semuanya bisa video call, setidaknya sudah bisa telepon,” katanya.  

Ia menyebut program ini sebagai “Halbar Berdering”.  

“Daerah-daerah yang dulu dianggap terisolasi, sekarang perlahan sudah terjangkau. Sudah ada internet masuk ke sekolah dan kantor kecamatan,” kata James, seraya menambahkan pemerintah daerah bekerja sama dengan swasta kini membangun infrastruktur kabel optik untuk meningkatkan kualitas jaringan.  

Bagi James, konektivitas bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga kesiapan masyarakat dalam memanfaatkannya.  

Karena itu, program Halbar Berdering kini dikembangkan untuk menyediakan pelatihan dan penguatan kapasitas digital masyarakat.  

“Di era digital seperti ini, masyarakat, khususnya anak-anak, harus bisa menguasai teknologi. Telepon pintar bukan hanya untuk komunikasi, tapi bisa menjadi alat kreatif dan membuat konten [media sosial],” ia menambahkan.  

Bupati juga menyinggung potensi pariwisata di Halmahera Barat yang terkenal dengan keindahan alamnya dan berharap penguasaan teknologi digital dapat membantu promosi pariwisata daerah. 

Mendorong digitalisasi tata kelola pemerintahan  

Dengan meningkatnya akses digital, Halmahera Barat kini mulai mengadopsi digitalisasi tata kelola pemerintahan.  

Layanan kepegawaian, pengelolaan data, hingga sistem pajak dan retribusi kini telah beralih ke platform digital. Seluruh proses dilakukan secara online, sejalan dengan dorongan dari pemerintah pusat.  

“Sekarang semua sudah berbasis sistem online, baik data kepegawaian maupun retribusi dan pajak. Ini sangat membantu dalam pengelolaan pemerintahan,” ujar James.  

Sistem pengelolaan keuangan daerah kini juga telah terintegrasi dengan sistem Kementerian Dalam Negeri, memungkinkan setiap transaksi dipantau secara real time.

“Setiap satu rupiah yang kita keluarkan bisa dipantau. Ini bagian dari upaya transparansi dan untuk mencegah kebocoran anggaran,” tambahnya.  

Digitalisasi juga memperkuat sistem manajemen aparatur sipil negara. Proses seperti mutasi pegawai kini dilakukan melalui aplikasi yang terhubung langsung dengan sistem nasional, memungkinkan setiap pegawai mengakses rekam jejak dan informasi administratif secara transparan.  

Membangun tata kelola layanan publik 

Bagi Kepala Dinas Kominfotik Pulau Morotai, Nasrudin Padoma, konektivitas adalah salah satu prasyarat utama untuk menghadirkan layanan dasar secara merata kepada lebih dari 83 ribu warga. Karena itu, ia bersinergi dengan BAKTI Komdigi dalam penyediaan akses internet gratis untuk masyarakat. 

Dengan jaringan yang lebih andal, layanan pemerintahan dapat menjangkau hingga tingkat desa, sekaligus membuka peluang ekonomi digital bagi UMKM serta memperluas akses pendidikan dan layanan kesehatan. 

“Internet bukan hanya soal koneksi, tapi ruang bagi masyarakat untuk belajar, berusaha, dan berinovasi,” kata Nasrudin. 

Jauh sebelum itu, pulau yang pernah menjadi basis pertahanan Jepang semasa Perang Pasifik ini mengalami keterbatasan akses internet, pasokan listrik yang belum stabil, serta infrastruktur pendukung yang belum merata. 

Ia membagikan perjalanan transformasi digital Pulau Morotai yang dimulai dari pembenahan tata kelola pemerintah.  

Alih-alih langsung mengadopsi sistem digital berskala besar, fokus diarahkan pada penataan struktur organisasi, pemetaan sumber daya manusia, dan penguatan kanal komunikasi publik.  

“Untuk saat ini program difokuskan pada fungsi kehumasan, penguatan layanan informasi publik melalui website dan media sosial pemerintah daerah,” ia mencatat. 

Selanjutnya, pemerintah kabupaten mulai menyiapkan langkah integrasi sistem melalui inisiatif Satu Data Morotai, penguatan tata kelola digital, hingga pembentukan tim tanggap insiden siber. 

Memperkuat talenta digital lokal  

Berbicara dalam acara pelatihan pembuatan konten dari ponsel pintar yang diselenggarakan BAKTI Komdigi dan TEMPO Impresario pada 14 April di Pulau Morotai, Direktur Utama BAKTI Komdigi, Fadhilah Mathar, mengatakan bahwa pihaknya terus berkomitmen untuk menyediakan akses digital yang merata di seluruh Indonesia.  

Namun, ia menyoroti bahwa tantangan terbesar di wilayah 3T bukan hanya membangun jaringan, tetapi bagaimana memastikan investasi pusat dapat diterjemahkan menjadi potensi yang nyata di tingkat lokal.  

“Fase berikutnya dari transformasi digital tidak cukup hanya memperluas jaringan, tetapi juga memberdayakan masyarakat sebagai pengguna sekaligus pencipta,” kata Fadhilah. 

Fadhilah menyoroti bagaimana pelatihan pembuatan konten digital dapat mendorong generasi muda lokal untuk berperan sebagai duta digital. 

“Digitalisasi harus menjadi jembatan yang menghubungkan potensi lokal dengan dunia,” katanya.