“Membumikan” ruang angkasa ke dalam kebijakan sehari-hari untuk publik

Dukungan publik terhadap investasi antariksa bervariasi di Asia Tenggara, dan pemerintah di kawasan ini mulai berfokus menjalin isu antariksa ke dalam kebijakan sehari-hari. 

Bagi Indonesia, antariksa adalah alat bertahan hidup untuk sektor pertanian dan penanggulangan bencana, sementara Singapura masih berupaya membuat manfaat antariksa terasa nyata bagi warganya. 

Menurut Deputy Executive Director Office for Space Technology and Industry (OSTIn), Tiana Desker, masyarakat dengan mudah mengaitkan antariksa dengan navigasi, layanan ride-hailing, dan pengiriman barang, namun kurang menyadari penerapannya dalam tata kelola pemerintahan. 

Desker menyampaikan hal tersebut dalam panel “Space for Everyone, Everyday: How Space Impacts Daily Lives in Southeast Asia” bersama para pembicara dari badan antariksa ASEAN lainnya, awal Februari lalu di Singapura.

Panel tersebut membahas cara-cara mengintegrasikan antariksa secara lebih baik ke dalam kebijakan pemerintah serta memperkuat kolaborasi regional. 

1. Membangun kapasitas pengguna di berbagai tingkatan 

Pembicara dari Thailand, Indonesia, dan Malaysia menekankan peran pemerintah dalam membangun kapasitas masyarakat agar mampu memanfaatkan layanan berbasis antariksa di sektor masing-masing.

Selain membuka akses wawasan data di berbagai tingkat (mulai dari kementerian, pemerintah daerah, warga hingga startup), Deputy Executive Director Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (GISTDA) Dr Siriluk Prukpitikul mengatakan lembaganya menyediakan pelatihan bagi petani, manajer kebencanaan, perencana wilayah pesisir, dan perencana kota untuk memanfaatkan data. 

Direktur Jenderal Malaysian Space Agency (MYSA) Dato Azlikamil Napiah menyoroti bagaimana penggunaan citra satelit setiap hari telah membantu petani padi dan nelayan di negaranya dengan menyediakan data presisi yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. 

“Sebelum mereka melaut untuk menjalankan tugasnya, mereka sudah diberikan data dan lokasi spesifik ke mana harus pergi,” ujarnya, menegaskan bahwa teknologi yang ada sebenarnya dapat bermanfaat bagi banyak orang, namun belum semua mengetahui cara memanfaatkannya. 

2. Menciptakan solusi dan nilai bersama pengguna 

Dr Prukpitikul dari GISTDA dan Direktur Eksekutif Indonesian Space Agency (INASA) pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Dr Erna Sri Adiningsih, menekankan pentingnya kolaborasi dengan generasi muda, universitas, dan sektor swasta untuk bersama-sama menciptakan use case baru dari data satelit.

Salah satu contohnya adalah sistem pemantauan lingkungan BRIN yang memanfaatkan data pengamatan bumi (earth observation/EO), yang bertujuan menjembatani kesenjangan antara citra berteknologi tinggi dan partisipasi masyarakat lokal. 

Dengan menggandeng institusi akademik dan masyarakat setempat, lembaga ini memungkinkan warga melaporkan langsung ke dalam sistem, menjadikan verifikasi lokal sebagai alat untuk menyempurnakan data pengamatan bumi. 

Lintas negara, badan antariksa juga dapat berkolaborasi mengembangkan platform agar data lebih mudah diakses oleh beragam pengguna, tidak hanya ilmuwan data. 

Salah satu contohnya adalah dashboard pengamatan bumi yang dikembangkan bersama oleh Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), European Space Agency (ESA), dan National Aeronautics and Space Administration (NASA), yang ditujukan untuk digunakan oleh mahasiswa dan peneliti. 

3. Menyelaraskan prioritas bersama untuk memperdalam kolaborasi regional 

Sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Filipina mendorong Deklarasi ASEAN tentang Kerja Sama Antariksa, ujar Deputy Director General for Space Science and Technology (DDG-SST) Philippine Space Agency (PhilSA), Dr Gay Jane P. Perez.

Kerangka tingkat tinggi tersebut akan mengakui “tantangan bersama [di kawasan] yang dapat diatasi melalui solusi antariksa, yang kemudian akan menentukan jalur kolaborasi spesifik untuk ditempuh di masa depan,” jelasnya. 

Dalam respons kebencanaan, telah ada jaringan seperti Sentinel Asia dan International Charter on Space and Major Disasters yang memungkinkan berbagi data dan produk bernilai tambah secara cepat dan rutin saat bencana alam terjadi. 

Isu lintas batas lain yang dihadapi bersama di kawasan ini meliputi pemantauan aktivitas maritim, kemacetan pelabuhan, penanggulangan penangkapan ikan ilegal, pembalakan atau pertambangan liar, serta polusi udara.

Dato Napiah dari MYSA menegaskan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan komitmen iklim sebagai prioritas bersama kawasan. 

Untuk langkah konkret kolaborasi regional, Dr Prukpitikul dari GISTDA mengemukakan gagasan platform interoperabel yang memungkinkan akses dan berbagi data di kawasan. 

“Penting juga memiliki aturan yang jelas, terutama terkait penggunaan data, lisensi, dan kolaborasi dengan sektor swasta, agar startup dapat mengembangkan aplikasi di atas data satelit,” ujarnya.

Desker dari OSTIn menambahkan bahwa pertukaran kebijakan menjadi jalur kolaborasi potensial lainnya, khususnya untuk menciptakan koordinasi bagi komunitas bisnis yang beroperasi di seluruh Asia.

Seiring rencana Singapura meluncurkan badan antariksa nasionalnya, ia menekankan bahwa negara tersebut tengah mengarah pada pengembangan yang pro-bisnis, disertai standar terkait keselamatan dan keberlanjutan antariksa.