Memperbarui tata kelola menuju negara digital

Tata kelola pemerintahan pada dasarnya selalu berkaitan dengan kontrak sosial antara warga negara dan negara, di mana yang pertama menyerahkan sebagian kendali dan kebebasannya sebagai imbalan atas keamanan dan stabilitas. 

Inilah sebabnya Managing Director Global Government Technology Centre Berlin (GGTC), Manuel Kilian, memandang tata kelola sektor publik bukan sekadar fungsi administratif, melainkan sebagai “sistem operasi” dalam masyarakat. 

Kilian merupakan salah satu pembicara di Festival of Innovation 2026 yang diselenggarakan oleh GovInsider, yang akan dimulai pada 3 Maret 2026.

GGTC sendiri merupakan hub World Economic Forum (WEF) yang membantu pemerintah di seluruh dunia beralih dari sekadar berdiskusi menuju implementasi Govtech sebagai infrastruktur publik bersama secara global. 

Berbicara kepada GovInsider, Kilian mencatat bahwa transformasi digital dan Govtech kini telah menjadi bagian integral dari kontrak sosial antara negara dan warganya, bukan lagi sekadar instansi tambahan. 

“Negara digital” yang muncul akibat digitalisasi layanan publik, menurutnya, harus diperlakukan sebagai cabang pemerintahan yang fundamental, layaknya pertahanan atau keuangan, lengkap dengan teori dan praktisi ahlinya sendiri. 

Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini semakin banyak menjalankan tata kelola melalui sistem identitas, jalur pembayaran digital, lapisan berbagi data, dan platform layanan digital, yang memediasi bagaimana masyarakat mengakses hak dan layanan mereka. 

“Hal ini menjadikan infrastruktur digital dan tata kelola digital sebagai fondasi dari bagaimana sistem operasi masyarakat benar-benar berjalan,” ujarnya. 

Meski demikian, ia mengakui bahwa “sistem operasi” tersebut masih jauh dari sempurna. Jalan ke depan, menurutnya, adalah memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan sistem, bukan sekadar mengotomatisasinya. 

Risiko jika tidak mengimplementasikan teknologi 

Risiko inovasi memang nyata, tetapi risiko tidak melakukan apa pun sering kali lebih besar.

Menurut Kilian, ketika mempertimbangkan risiko adopsi identitas digital atau kecerdasan artifisial (AI), kita juga harus mempertimbangkan risiko bertahan dengan sistem yang ada saat ini. 

Ia menambahkan bahwa pemerintah dapat memperbaiki ketidaksempurnaan dalam sistem digital yang sudah berjalan. 

Pertanyaan kunci yang perlu diajukan para pembuat kebijakan adalah: “Bagaimana teknologi dapat membantu mengurangi bias, meningkatkan keadilan, dan membuat layanan negara lebih andal serta berorientasi pada warga?”  

“Jika pemerintah memperlakukan perangkat digital sebagai tuas untuk meningkatkan sistem operasi masyarakat, alih-alih sebagai proyek terpisah atau pelengkap regulasi belaka, mereka dapat memperkuat kontrak sosial dan menghadirkan negara yang lebih capable dan dipercaya,” katanya. 

Pemerintah perlu memperlakukan pemerintahan digital sebagai produk yang hidup, bukan sekadar sebuah proyek infrastruktur yang hanya dibangun satu kali.

Secara tradisional, banyak pemerintah yang terbiasa membangun “monumen”,  sebuah sistem besar yang memakan waktu bertahun-tahun untuk dirancang dan diwujudkan. 

“Pola pikir seperti itu tidak cocok untuk perangkat lunak,” tegasnya. 

Bekerja secara iteratif 

Kilian menekankan bahwa pemerintah perlu mengerjakan proyek secara iteratif: meluncurkan lebih awal, melakukan perbaikan berkelanjutan, dan tetap fleksibel seiring perkembangan teknologi serta kebutuhan warga.

Sebuah layanan pemerintah tidak pernah benar-benar selesai setelah diluncurkan. Pekerjaan sesungguhnya dimulai ketika layanan tersebut digunakan masyarakat.

Ia juga menyebut bahwa faktor keberhasilan lain dalam implementasi Govtech adalah kemauan untuk menangani hambatan birokrasi. 

“Anda tidak bisa membangun layanan digital yang baik di atas birokrasi yang berantakan dan usang. Banyak upaya reformasi terlalu sempit fokus pada sistem TI, tetapi mengabaikan aturan era kertas dan tanggung jawab yang terfragmentasi di bawahnya,” ujarnya. 

Mengambil contoh Singapura dan Uni Emirat Arab, Kilian mengatakan kedua negara tersebut berhasil merampingkan proses dan institusi sekaligus melakukan digitalisasi. 

Untuk meniru kedua negara itu, pemerintah harus menempatkan pengalaman pengguna (UX) di pusat, bukan merancang layanan demi kenyamanan administratif birokrasi.  

Contoh pendekatan ini dapat dilihat pada aplikasi Diia di Ukraina, yang secara sengaja dirancang agar layanan pemerintah menarik, intuitif, dan kompetitif dengan aplikasi konsumen terbaik, yang pada akhirnya menandai pergeseran dari “bekerja untuk kami” menjadi “bekerja untuk masyarakat”. 

Adopsi, bukan peluncuran, sebagai ukuran keberhasilan 

Kilian menegaskan bahwa ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah tingkat adopsi pengguna, bukan sekadar peluncuran. 

Secara historis, pemerintah sering merayakan peluncuran portal, aplikasi, atau platform, meskipun tingkat penggunaannya rendah atau terfragmentasi. Negara digital modern, katanya, harus dinilai dari berapa banyak warga dan pelaku usaha benar-benar menggunakan layanan tersebut, seberapa sering, dan seberapa puas mereka. 

Dalam konteks ini, ia mendorong kolaborasi publik–swasta yang lebih mendalam dalam membangun produk Govtech. 

Sektor swasta secara struktural berfokus pada adopsi dan pendapatan, serta memiliki keahlian dalam proses onboarding, keterlibatan pengguna, dan pertumbuhan yang sering kali belum dimiliki instansi sektor publik. 

Namun, kemitraan ini harus seimbang, bukan penyerahan penuh. Ia mengingatkan adanya kekhawatiran mendalam terkait kedaulatan data, privasi, dan ketergantungan berlebihan pada vendor eksternal. 

Tantangan sesungguhnya bagi pemerintah adalah menentukan di spektrum mana mereka ingin berada – antara kendali penuh secara internal dan alih daya secara luas – serta bergerak secara sadar dan terinformasi, bukan sekadar mengikuti arus. 

Ini termasuk dengan menggunakan arsitektur multi-cloud, menyimpan data sensitif di yurisdiksi yang jelas, dan memisahkan mana yang harus tetap berdaulat dan mana yang dapat dikelola di platform komersial.  

Jika dilakukan dengan baik, kemitraan semacam ini memungkinkan pemerintah memanfaatkan inovasi yang muncul dari sektor swasta, sambil tetap belajar secara internal dan mempertahankan kendali strategis atas bagian paling krusial dari negara digital. 

Contoh implementasi Govtech yang berhasil 

Kilian menyebut Singpass sebagai contoh implementasi Govtech yang sukses.

Menurutnya, Singpass menunjukkan bagaimana negara dapat membangun dan mengelola infrastruktur publik digital inti secara mandiri. 

Ia menyoroti betapa luasnya penggunaan Singpass dalam perekonomian Singapura, sebagai bukti kapasitas Govtech internal yang kuat. 

“Singpass menjadi model infrastruktur digital yang dipimpin negara, kuat secara teknis, diadopsi secara luas, dan terintegrasi erat dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa fondasi yang dirancang dengan baik dan dapat digunakan kembali adalah dasar tata kelola digital modern,” tambahnya. 

Ia juga mencontohkan platform identitas digital India, Aadhaar, sebagai ilustrasi kuat bagaimana infrastruktur publik digital dapat berskala besar ketika dibangun sebagai komponen inti yang dapat digunakan kembali. 

India mampu membangun sistem identitas nasional yang mencakup 1,4 miliar penduduk karena perangkat lunak, setelah dibangun, dapat diperluas dengan biaya marjinal yang hampir nol. 

Menurutnya, Aadhaar bersama India Stack dan Unified Payments Interface (UPI) menunjukkan logika membangun lapisan fondasi seperti identitas dan pembayaran digital secara terpusat dan dengan standar tinggi, lalu membukanya secara luas ke seluruh ekosistem. 

Pendekatan ini berlawanan dengan praktik instansi yang kerap membangun layanan digital yang “ala kadarnya” dan terkotak-kotak. Infrastruktur publik digital yang dirancang dengan arsitektur baik dapat menjadi tulang punggung layanan pemerintah sekaligus inovasi sektor swasta. 

Kilian menutup dengan menegaskan bahwa dengan menggabungkan DPI yang kokoh, desain berorientasi pengguna, dan kemitraan sektor swasta, pemerintah tidak hanya dapat mengejar ketertinggalan dalam AI dan inovasi teknologi lainnya. 

Mereka bahkan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap tata kelola dan memperbarui kontrak sosial dengan warga negara.