Memperkuat peran perempuan dalam ekonomi digital lewat “wellbeing economy”

Perempuan mengelola sekitar 64 persen pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.  

Namun, akses terhadap rekening bank atau dompet digital saja tidak lagi cukup dijadikan tolok ukur keberhasilan inklusi keuangan. 

Pertanyaannya kini bergeser pada apakah akses tersebut benar-benar membantu perempuan mengambil keputusan ekonomi yang lebih baik. 

Isu ini menjadi pembahasan utama dalam panel bertajuk "The Wellbeing Economy: The Role of Women in Fintech for Economic Growth" pada acara Indonesia Digital Bank Summit (IDBS) 2026 di Jakarta, 7 Juli.

Panel ini menghadirkan Deputi Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Vivi Yulaswati; Wakil Direktur Utama Bank BNI Alexandra Askandar; Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital Raline Shah; serta Senior Manager Public Policy and Business Development Pluang Dessy Bonita. 

Sesi yang seluruh pembicaranya perempuan ini dimoderatori oleh Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank BRI, Elsa Febiola Aryanti. 

Manusia sebagai pusat pembangunan 

Menurut Vivi Yulaswati, konsep wellbeing economy menawarkan cara pandang berbeda dari pendekatan pembangunan konvensional yang berfokus pada pertumbuhan output ekonomi semata. 

"Kita tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki kapasitas memanfaatkan peluang yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan," katanya.

Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, dan mempertanyakan apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar menghasilkan kehidupan yang lebih baik, kesempatan yang lebih setara, dan kesejahteraan yang lebih merata. 

Dalam kerangka ini, teknologi dinilai penting bukan karena menghubungkan masyarakat dengan layanan, melainkan karena mampu menciptakan kesempatan yang setara bagi semua orang untuk berkembang, kata Vivi. 

Ia menambahkan, ketika perempuan memiliki akses sekaligus kemampuan memanfaatkan layanan keuangan secara produktif, dampaknya dirasakan tidak hanya oleh rumah tangga, tetapi juga perekonomian nasional secara keseluruhan. 

"Pemberdayaan perempuan bukan hanya agenda kesetaraan, tetapi bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif," ujarnya. 

Meski begitu, Vivi menekankan bahwa transformasi digital tidak secara otomatis menghapus hambatan struktural yang selama ini dihadapi perempuan, mulai dari kesenjangan pendapatan, beban kerja domestik yang tidak proporsional, hingga rendahnya representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan. 

"Teknologi hanyalah alat. Dampaknya bergantung pada bagaimana kita membangun ekosistem yang inklusif dan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan," ujarnya, seraya menambahkan bahwa strategi pemerintah perlu bergerak melampaui pembangunan infrastruktur dan konektivitas semata. 

Sebelumnya, GovInsider melaporkan pentingnya perempuan pengusaha menguasai jaringan, disamping akses teknologi dan finansial. 

Perbankan sebagai mitra pertumbuhan 

Alexandra Askandar menggarisbawahi upaya industri jasa keuangan bertransformasi dari sekadar penyedia layanan menjadi mitra pertumbuhan jangka panjang bagi nasabah.

Menurutnya, perempuan memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional, baik sebagai pengelola keuangan keluarga maupun pelaku usaha.  

Karena itu, layanan keuangan digital perlu dirancang untuk mendukung kebutuhan perempuan di setiap tahap perjalanan finansial mereka, mulai dari menabung, memperoleh pembiayaan, hingga memperluas pasar. 

"Bank tidak cukup hanya menyediakan pembiayaan, tapi harus mampu mendampingi pelaku usaha agar dapat berkembang secara berkelanjutan," ujarnya. 

Alexandra menambahkan, masa depan industri keuangan tidak hanya ditentukan oleh transaksi, tetapi juga ditentukan oleh ekosistem keuangan yang mumpuni dan kepercayaan nasabah.  

Untuk mendukung komitmen itu, Bank BNI telah meluncurkan program BNI Xpora yang menghubungkan pelaku UMKM dengan pembiayaan, pendampingan bisnis, akses pasar internasional, hingga peluang ekspor. 

BNI juga memperkuat transformasi digital melalui aplikasi Wondr by BNI untuk menghadirkan pengalaman layanan yang lebih sederhana, mudah diakses dan terintegrasi. 

Literasi digital sebagai "infrastruktur baru" 

Raline Shah menyoroti pertumbuhan akses digital yang diikuti dengan sejumlah tantangan baru, seperti penipuan, penyalahgunaan data, hingga maraknya pinjaman ilegal.

Karena itu, ia menganggap literasi digital menjadi sama pentingnya dengan akses digital itu sendiri. 

"Literasi digital bukan hanya soal kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga memahami risiko, menjaga keamanan data, dan mengambil keputusan yang tepat di ruang digital," ujarnya. 

Melalui Gerakan Nasional Literasi Digital Kementerian Komdigi yang mencakup empat pilar (digital skills, digital ethics, digital safety, dan digital culture), pemerintah berupaya memperluas partisipasi perempuan. Bukan hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai inovator, pendiri startup, dan pemimpin di sektor digital.

"Semakin banyak perempuan yang terlibat dalam inovasi digital, semakin besar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif," kata Raline seraya menambahkan pemerintah terus berusaha menjangkau kelompok yang selama ini belum terlayani, termasuk perempuan di daerah tertinggal dan ibu rumah tangga. 

Dessy Bonita menambahkan bahwa platform FinTech turut mengambil peran sebagai mitra edukasi. 

"Membantu masyarakat memahami risiko investasi serta membangun kebiasaan finansial yang sehat menjadi sama pentingnya dengan menyediakan produk keuangan," katanya.