Menguatkan pemerintahan digital dengan DPI dan ‘open source’

Tokoh di balik sistem identitas digital terbesar di dunia Aadhaar, Nandan Nilekani, meraih penghargaan Lifetime Achievement Award pada acara Future of Government Awards 2024 yang diselenggarakan secara virtual pada tanggal 20 Maret lalu.

Penghargaan ini diberikan kepada pemimpin dan inovator digital yang merupakan "pelopor dalam pemerintahan digital," menurut situs web penghargaan tersebut. 

Penghargaan Future of Government Awards diselenggarakan oleh United Nations Development Programme (UNDP), Public Digital, dan Amazon Web Services (AWS) Institute.  

Sebelum menerima penghargaannya, Nilekani – yang juga merupakan salah satu pendiri Infosys – melakukan wawancara dengan Direktur Transformasi Pemerintah AWS, Liam Maxwell, mengenai tren pemerintahan digital yang ia lihat.

Berlangganan bulletin GovInsider di sini. 

Tetap sederhana dan terbuka 

"Anda harus mendapatkan momentum yang tepat di awal. Jika tidak ada momentum, Anda tidak akan pernah mendapatkannya kembali," ujar Nilekani, menyoroti perlunya menjaga desain pengguna tetap sederhana dan memberi insentif kepada pengguna untuk mengadopsi.  

Dia memperingatkan pemerintah digital tentang kecenderungan untuk "melemparkan segalanya ke dalam wastafel dapur untuk membuang masalah, yang kemudian menjadi sangat berat sehingga tenggelam karena beratnya sendiri." 

Dari sisi teknologi, ini adalah tentang menjaga desain pengguna tetap minimalis dengan beberapa bidang dan pendaftaran yang cukup sederhana, kata Nilekani. 

Sementara dari sisi bisnis, tim di belakang Aadhaar harus memastikan bahwa harus ada insentif bagi orang-orang untuk mau menggunakan Aadhaar.  

Seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Indonesia, Aadhaar adalah nomor identifikasi individu 12 digit yang dikeluarkan oleh Otoritas Identifikasi Unik India (UIDAI) atas nama Pemerintah India. Nomor ini berfungsi sebagai bukti identitas yang sah bagi warga negara India.  

"Identitas digital ini memungkinkan para pengguna untuk membuka rekening bank, mendapatkan koneksi seluler dan menarik uang," ia berbagi beberapa contoh.  

Nilekani juga menyoroti bahwa Aadhaar menghindari "menginjak kaki orang lain", yaitu lembaga-lembaga pemerintah yang sudah ada.

Aadhaar berfokus pada penyediaan verifikasi identitas dasar – misalnya, memverifikasi bahwa John adalah John – tanpa melanggar fungsi spesifik dari departemen lain seperti penerbitan paspor yang dikelola oleh lembaga lain.  

Merancang Aadhaar sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API) terbuka juga membantu, jelasnya, dengan menambahkan bahwa hal ini memungkinkan Aadhaar untuk diintegrasikan dengan aplikasi perangkat lunak lainnya dan bertukar informasi.

Memberdayakan rakyat lewat Infrastruktur publik digital (DPI) 

Nilekani menunjukkan adanya pengakuan global yang semakin meningkat akan perlunya infrastruktur publik digital (DPI) yang dirancang secara strategis untuk memastikan kedaulatan.    

Pada dasarnya, DPI adalah "arsitektur yang memungkinkan pelapisan kemampuan yang satu di atas yang lain," tambahnya.

Di Afrika, ia menyoroti bahwa masing-masing negara tidak hanya mengembangkan DPI dan mengakui manfaatnya, tetapi kawasan ini juga mengeksplorasi potensi infrastruktur digital pan-Afrika untuk menyatukan layanan di seluruh negara.  

Nilekani telah memainkan peran kunci dalam membangun DPI di India. Setelah Aadhaar, kontribusi besarnya yang lain adalah meluncurkan Unified Payments Interface (UPI), yang merupakan sebuah platform arsitektur terbuka yang memungkinkan bank-bank untuk mengembangkan aplikasi dan layanan mereka sendiri di atasnya.

Pada bulan Juni lalu, UPI memiliki lebih dari 350 juta pengguna aktif di India dan lebih dari 340 juta kode QR di berbagai lokasi pedagang untuk memfasilitasi pembayaran digital.

Ekosistem ini juga telah mengintegrasikan lebih dari 77 aplikasi seluler termasuk Google Pay, Amazon Pay, dengan lebih dari 550 bank yang terintegrasi ke dalam kerangka kerja UPI.

Memanfaatkan 'open source' untuk kedaulatan 

Nilekani juga merupakan pendukung utama platform open source, melihat kemampuannya untuk mempercepat transformasi digital bagi pemerintah.

"Tidak ada obligasi yang mengikat dengan ini. [Negara-negara] bisa mempertahankan kedaulatan mereka, dan mereka memiliki kode sumbernya. Jadi, ada banyak pemikiran tentang bagaimana membuat pemerintah merasa nyaman dalam menerapkan teknologi tanpa merasa terkungkung," jelasnya.

Ia mencontohkan Modular Open-Source Identity Platform (MOSIP), sebuah platform sumber terbuka yang memungkinkan negara-negara untuk membangun identitas digital mereka.  

MOSIP muncul dari sebuah universitas riset di Bangalore, dan saat ini telah diadopsi di 26 negara di Afrika, Asia Pasifik, Amerika Latin, dan Karibia, menurut situs webnya.  

Produk sumber terbuka, atau barang publik digital (DPG), telah memiliki posisi yang kuat dalam penghargaan Future of Government dalam beberapa tahun terakhir. Anda bisa melihat daftar lengkap pemenang di situs web mereka.