Pentingnya kepemimpinan yang berpusat pada warga di era ketidakpastian

Di dunia di mana ketidakpastian menjadi satu-satunya kepastian, apa langkah terbaik bagi para pemimpin sektor publik dalam perumusan kebijakan? 

Para pembicara dalam panel pembuka Festival of Innovation (FOI) 2026 pada 3 Maret, bertajuk “Governing Through Uncertainty: Innovation, Inclusion and Leadership for the Next Era”, membagikan berbagai perspektif. Namun mereka sepakat bahwa jalan ke depan harus dibangun melalui empati, kepemimpinan yang berpusat pada warga, serta kerangka kerja kolaboratif.

Mantan Wakil Menteri Perdagangan dan Industri Internasional Malaysia (MITI) sekaligus Adjunct Professor di Taylor University, Ong Kian Ming, menegaskan bahwa tata kelola harus dimulai dengan memahami berbagai pemangku kepentingan dan warga negara, serta berempati terhadap kebutuhan mereka sebelum terburu-buru menghadirkan solusi. 

“Tanpa sentuhan manusiawi, bahkan kebijakan yang dirancang dengan baik berisiko kehilangan legitimasi dan gagal menjangkau masyarakat yang seharusnya dilayani,” ujar Ong.  

Deputy Director xDigital di Home Team Science & Technology Agency (HTX), Matthew Chua, yang memoderatori sesi tersebut, menambahkan bahwa untuk memperluas inovasi, para pemimpin sektor publik harus nyaman bekerja secara kolaboratif lintas institusi, terbuka terhadap eksperimen, serta mampu mengubah tekanan persaingan antar lembaga menjadi momentum reformasi. 

Mantan Menteri Negara untuk Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Teknologi Maladewa, Mohamed Shareef, mengatakan bahwa ketidakpastian dahulu merupakan sesuatu yang “dikelola di sekitar kita”, namun kini para pemimpin harus mampu memerintah di tengah ketidakpastian tersebut. 

“Bagi negara kecil seperti Maladewa, itu berarti melakukan dua hal sekaligus: menjadi sangat baik dalam menyediakan layanan hari ini dan memenuhi ekspektasi saat ini, sambil secara bersamaan membangun kapasitas untuk beradaptasi dengan masa depan yang pada dasarnya tidak dapat diprediksi.  

“Siklus perencanaan tradisional tiga atau lima tahun tidak lagi cukup, bahkan bagi mereka seperti saya yang pernah memimpin upaya perencanaan 20 tahun,” ujar Shareef. 

Mengubah siklus perencanaan 

Sejalan dengan Shareef mengenai perlunya mengubah siklus perencanaan pemerintah, Senior Policy Advisor di Tony Blair Institute of Global Change (TBI) Singapura, PeiChin Tay, mengatakan bahwa sebagian besar pemerintahan dibangun untuk era yang lebih panjang.

“Kebijakan masih sering dibuat, diimplementasikan, dan ditinjau dalam siklus multi-tahun, dengan anggaran yang ditetapkan setiap tiga hingga lima tahun. Dalam dunia yang dipenuhi guncangan cepat dan disrupsi yang terus-menerus, pendekatan ini tidak lagi memadai,” ujar Tay.  

Untuk “melompati ketidakpastian”, pemerintah perlu mampu mengidentifikasi masalah sejak dini, bersikap proaktif, serta terus memantau situasi dan hasil kebijakan, tambahnya.  

Tay juga mencatat bahwa teknologi, khususnya kecerdasan artifisial (AI), dapat membantu meningkatkan “deteksi tren, peramalan, dan pemantauan secara real-time”, sehingga proses pembuatan kebijakan dapat bergeser dari evaluasi berkala menjadi penyesuaian yang berlangsung terus-menerus. 

Era disrupsi permanen 

Deputi Sekretaris Jenderal Masyarakat Ekonomi ASEAN, Satvinder Singh, berpendapat bahwa krisis kini bukan lagi kejadian episodik, melainkan kondisi “disrupsi permanen”.

“Alih-alih berpikir dalam siklus pendek, lembaga regional harus menambatkan diri pada perencanaan jangka panjang, seperti ASEAN Community Vision 2045,” ujarnya. 

Singh menjelaskan bahwa untuk menyatukan ASEAN ke dalam Digital Economy Framework Agreement (DEFA) – yang bertujuan membuka manfaat ekonomi hingga US$2 triliun bagi kawasan – para negosiator menggunakan data untuk “menunjukkan nilai ekonominya”.

Data tersebut menunjukkan bahwa ekonomi dengan pendapatan lebih rendah justru akan memperoleh manfaat terbesar secara per kapita. 

“Pendekatan berbasis bukti ini membalik narasi dari ‘manfaat ini hanya untuk anggota yang lebih maju’ menjadi ‘ini mengangkat semua pihak’, sehingga sepuluh negara dapat bergerak maju tanpa meminta pengecualian atau potongan,” kata Singh. 

Kedaulatan kognitif 

Terkait apa yang harus dilakukan negara kecil dan kurang berkembang, Shareef mengatakan bahwa kepemimpinan politik perlu menerapkan apa yang ia sebut sebagai “kedaulatan kognitif”. 

Ia menjelaskan bahwa arsitektur bantuan bagi negara kecil yang ditawarkan oleh lembaga multilateral sering kali menghadirkan mitra eksternal dengan solusi yang sudah dipoles dan dikemas rapi. 

“Meskipun sering kali brilian, hal ini dapat membuat pemerintah menyerahkan proses berpikirnya kepada pihak luar, sehingga berpotensi pemerintah tersebut kehilangan kemampuannya untuk menentukan masa depan mereka sendiri,” ujar Shareef. 

Ia menambahkan bahwa negara kecil harus tetap waspada terhadap siapa yang melakukan proses berpikir, apa yang sedang dibangun, serta “di tangan siapa inovasi tersebut pada akhirnya dikendalikan”. 

Menurutnya, kedaulatan di era AI bukan hanya tentang pusat data atau model teknologi, tetapi tentang mempertahankan “kemampuan untuk berpikir dan memilih secara mandiri”. 

Kecil bukan berarti lemah  

Shareef juga menantang anggapan bahwa ukuran kecil merupakan hambatan bagi inovasi.

“Jika sebuah negara tidak lebih besar dari kota menengah di tempat lain, seluruh negara dapat diperlakukan sebagai laboratorium uji coba dan bergerak lebih lincah dan bereksperimen pada skala yang tidak dapat dilakukan negara besar,” katanya. 

Karena itu, pertanyaan bagi negara kecil bukanlah bagaimana meniru ekonomi besar, tetapi bagaimana “membingkai ulang ukuran kecil sebagai kekuatan” dengan berinovasi secara lebih terarah.  

Hal ini membutuhkan pemahaman yang jelas tentang apa yang sedang dibangun dan dilindungi oleh negara tersebut, serta merancang institusi yang mampu beradaptasi dengan dunia yang berubah cepat. 

“Negara kecil tidak perlu berinovasi dengan ambisi yang lebih rendah—mereka hanya perlu melakukannya dengan lebih sengaja dan sesuai dengan kepentingan mereka sendiri,” tambah Shareef. 

Pusat pemerintahan yang menaungi inovasi 

Tay dari TBI mengamati bahwa pemerintah yang berhasil melembagakan inovasi biasanya memiliki mandat kuat dari pimpinan tertinggi, yang kemudian menciptakan efek berantai di seluruh pemerintahan. 

“Hal ini sering melibatkan penempatan upaya nasional terkait AI atau transformasi digital di pusat pemerintahan seperti Kantor Perdana Menteri atau Kantor Kabinet. Upaya ini kemudian diintegrasikan ke dalam mesin utama pembuat kebijakan, bukan memperlakukannya sebagai proyek percontohan di satu kementerian teknologi informasi atau laboratorium inovasi,” ujar Tay.  

Tanpa fondasi digital dan organisasi yang tepat, proyek percontohan akan tetap menjadi proyek percontohan dan tidak pernah berkembang ke skala nasional, tambahnya. 

Senada dengan Tay, Ong dari Taylor University menegaskan bahwa inovasi di pemerintahan lebih banyak didorong oleh pola pikir dan perilaku, bukan sekadar teknologi. 

Para pembuat kebijakan perlu memiliki fleksibilitas kewirausahaan, kemauan untuk bekerja lintas perbedaan politik, memanfaatkan keahlian eksternal, serta kemampuan berkomunikasi secara autentik dengan semua pemangku kepentingan. 

Para panelis akhirnya sepakat bahwa aparatur sipil negara yang berdaya dan berlandaskan nilai, serta didukung kerja sama regional, merupakan kunci untuk membangun institusi yang tangguh menghadapi masa depan yang tidak terduga.