Perjalanan transformasi digital di Kementerian Keuangan

Transformasi digital di pemerintahan sering kali dipahami sebagai proyek teknologi, seperti  membangun aplikasi baru, memindahkan layanan ke cloud, atau mengintegrasikan sistem antarinstansi. 

Bagi Kepala Pusat Infrastruktur, Layanan dan Keamanan Informasi pada Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan (BATI) Kementerian Keuangan, Ircham Habib, proyek terbesar transformasi digital adalah bagaimana menyatukan proses bisnis, budaya kerja, dan keamanan digital ke dalam satu orkestrasi perubahan yang berjalan beriringan. 

“Transformasi digital [di Kementerian Keuangan] itu never ending story. Selama kebutuhan masyarakat terus berubah, proses transformasi digital tidak akan pernah benar-benar selesai,” ujarnya.

Ircham menyampaikan keynote dalam acara From Compliance to Resilience: Building Sustainable Cyber Resilience in the Public Sector yang diadakan GovInsider dan TrendAI Indonesia di Jakarta pada 7 Mei lalu. 

Ia menjelaskan bahwa digitalisasi di Kemenkeu telah dimulai secara bertahap sejak tahun 2000an, mulai dari pengembangan sistem pembayaran negara, pengelolaan penerimaan, hingga integrasi penganggaran dan pelaksanaan anggaran, dengan tujuan memastikan proses bisnis pemerintah dapat berjalan lebih terintegrasi dan berkelanjutan. 

“Kalau selesai dari satu sistem lalu masih harus bawa kertas ke unit lain, itu tidak ada gunanya,” katanya. 

Orkestrasi transformasi digital 

Menurut Ircham, transformasi digital membutuhkan orkestrasi yang kuat agar seluruh unit dapat bergerak menuju arah yang sama. 

“Ibarat konser musik, kita punya pemain gitar dan pemain piano yang bagus. Tapi kalau main sendiri-sendiri lagunya tidak akan bagus,” katanya. 

Ia kemudian menjelaskan pembentukan BATI di lingkungan Kemenkeu yang menggabungkan berbagai fungsi transformasi ke dalam satu badan. 

Dalam konteks inilah BATI berperan sebagai “dirigen” transformasi digital Kemenkeu yang tidak hanya mengelola teknologi informasi, tetapi juga memastikan proses perubahan lintas unit berjalan terkoordinasi.

Selain itu, fungsi intelijen keuangan juga diperkuat untuk membantu pemerintah membaca dinamika ekonomi dan risiko global yang dapat berdampak pada kondisi fiskal nasional. 

Meninggalkan silo, menyatukan proses bisnis 

Bagi Ircham, digitalisasi tidak akan memberi dampak besar apabila tiap unit masih bekerja dalam silo masing-masing.

Karena itu, fokus utama Kemenkeu bukan hanya membangun aplikasi baru, tetapi menyatukan keseluruhan proses bisnis agar dapat berjalan lebih seamless lintas unit dan instansi.

Salah satu contoh yang ia soroti adalah integrasi antara aplikasi Krisna milik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan sistem SAKTI milik Kemenkeu.

Integrasi tersebut memungkinkan proses perencanaan dan penganggaran berjalan tanpa lagi bergantung pada pertukaran dokumen manual antarinstansi.

Transformasi berikutnya yang tengah disiapkan Kemenkeu adalah pembangunan core system APBN, sebuah sistem terpadu yang menghubungkan seluruh siklus pengelolaan keuangan negara, mulai dari perencanaan hingga pelaporan anggaran. 

“Bicara APBN nanti dari perencanaan sampai pelaporan menjadi satu kesatuan proses,” ujarnya. 

Langkah ini juga diharapkan dapat menyederhanakan birokrasi pengelolaan anggaran yang selama ini dikenal kompleks, terutama untuk proyek teknologi informasi dan komunikasi (TIK). 

Mengatasi tantangan keamanan 

Menurut Ircham, tantangan transformasi digital saat ini semakin kompleks karena pemerintah kini mengelola data dalam skala yang jauh lebih besar dan sensitif. Kondisi tersebut menuntut sistem keamanan dan ketahanan digital yang lebih kuat.

Ia menjelaskan bahwa Kemenkeu menerapkan pendekatan keamanan berlapis, mulai dari perlindungan fisik pusat data, keamanan logis pada infrastruktur teknologi, hingga pengamanan di level pengguna. 

Namun menurutnya, tantangan terbesar justru bukan berada pada teknologi, melainkan manusia. 

“Ancaman keamanan informasi tidak selalu datang dari ransomware atau serangan siber canggih. Dalam banyak kasus, celah justru muncul dari kebiasaan pengguna internal,” katanya. 

Ia mencontohkan praktik berbagi password yang masih kerap terjadi demi mempercepat pekerjaan. Bahkan, menurutnya, hal tersebut terkadang dilakukan oleh pimpinan sendiri kepada staf agar pekerjaan lebih cepat selesai.

Untuk mengurangi risiko tersebut, Kemenkeu mulai menerapkan berbagai kebijakan keamanan seperti kewajiban multi-factor authentication (MFA) hingga pembatasan perangkat yang dapat mengakses sistem internal. 

Meski demikian, Ircham mengakui resistensi pengguna masih menjadi tantangan besar, terutama ketika kebijakan keamanan dianggap mengganggu kenyamanan kerja sehari-hari. 

“Begitu bicara keamanan, biasanya kenyamanan dan kelancaran kerja akan terganggu,” katanya. 

Padahal menurutnya, keamanan dan kenyamanan seharusnya tidak diposisikan sebagai dua hal yang saling bertentangan, melainkan menjadi bagian dari kebiasaan kerja sehari-hari. 

Menggunakan AI untuk memperkuat ketahanan 

Ircham juga menyinggung meningkatnya penggunaan kecerdasan artifisial (AI) di sektor publik. Menurutnya, AI membawa potensi besar untuk meningkatkan efektivitas layanan pemerintah, tetapi juga menghadirkan tantangan baru terkait privasi, perlindungan data pribadi, dan etika penggunaan informasi. 

“AI itu seperti pisau bermata dua,” katanya, seraya menambahkan bahwa organisasi pemerintah perlu jeli melihat peluang penggunaan AI untuk memperkuat ketahanan digital mereka. 

Menutup pidatonya, ia mengingatkan bahwa keamanan tidak boleh lagi diperlakukan sebagai pelengkap dalam proyek digitalisasi pemerintah. 

“Kita bisa membangun sistem yang mempermudah banyak hal. Tapi kalau aspek security-nya tidak diperhatikan, itu seperti menanam bom waktu,” ujarnya.

Di tengah maraknya kasus kebocoran data dan serangan siber, Ircham mendorong adanya kolaborasi yang lebih erat antarinstansi pemerintah untuk saling berbagi pengalaman dan memperkuat ketahanan digital bersama. 

“Tidak perlu terlalu formal. Yang penting kita bisa duduk bersama dan belajar bareng,” tutupnya.