Risza Damayanti, Analis Kebijakan, Kementerian PANRB

1) Apa arti pelayanan publik bagi Anda? Dapatkah Anda menceritakan lebih lanjut tentang peran Anda?  

Setiap kali merefleksikan arti pelayanan publik, saya selalu kembali pada alasan awal mengapa saya memilih berkontribusi di pemerintahan: untuk mengabdi kepada rakyat Indonesia. Bagi saya pribadi, pelayanan publik adalah bentuk nyata bagaimana negara hadir dan berpihak pada rakyat.  

Lanskap politik dan rencana pembangunan teknokratik boleh saja dinamis dan terus berubah, namun kompas kita harus tetap sama: kepentingan masyarakat adalah yang utama. Itulah mengapa inklusivitas, kemudahan, keamanan, dan pelayanan yang berbasis pada kebutuhan pengguna menjadi esensi utama. Apa pun peran yang saya emban, tujuannya adalah berusaha memberikan apa yang dibutuhkan rakyat, dan membangun perubahan itu bersama rakyat. 

Makna pelayanan publik inilah yang menjadi kompas bagi saya dalam menjalankan peran sebagai analis kebijakan transformasi digital pemerintah. Saya memiliki peran dalam menyusun strategi dan kebijakan terkait digital government, dengan fokus utama saya adalah bagaimana transformasi digital dapat memberikan nilai manfaat bagi pengguna layanan digital pemerintah: masyarakat (G2C), pelaku usaha (G2B), instansi pemerintah (G2G), dan pegawai pemerintah itu sendiri (G2E).  

Saat ini, kebijakan yang tengah Pemerintah Indonesia rancang berfokus pada paradigma baru, yaitu menghadirkan kepuasan pengguna melalui keterpaduan layanan digital dengan pendekatan siklus hidup manusia (human lifecycle approach). Kita ingin memastikan bahwa negara benar-benar hadir di setiap fase kehidupan warganya.

Transformasi inilah yang mendasari tugas utama saya sekarang: menjadi bagian dari tim inti pemrakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemerintah Digital, sebuah langkah strategis untuk memperbarui dan menggantikan Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang ada saat ini. 

2) Ceritakan proyek penting yang Anda pelopori. Apa dampaknya terhadap masyarakat? 

Salah satu proyek penting yang saya pimpin adalah merumuskan rangkaian Keputusan Menteri PANRB terkait aplikasi umum dan prioritas nasional—mulai dari sektor perencanaan pembangunan, manajemen aset negara, perdagangan, hingga yang saat ini sedang kami susun, yaitu ekosistem layanan digital manajemen aparatur sipil negara. 

Tujuan mendasar dari penetapan aplikasi umum ini adalah untuk mengeliminasi fragmentasi sistem melalui standardisasi, interoperabilitas, dan bagi pakai infrastruktur antar-instansi.  

Dampak nyatanya ada dua. Bagi masyarakat, mereka akan menikmati pelayanan publik yang jauh lebih mudah dan ringkas karena semuanya terintegrasi dalam satu ekosistem, bukan terpisah-pisah di berbagai aplikasi.  

Bagi pemerintah, ini menghentikan pemborosan anggaran belanja IT karena instansi tidak boleh lagi membuat aplikasi sendiri-sendiri yang fungsinya sama. 

3) Sebagai profesional muda, bagaimana latar belakang atau perspektif unik Anda memberikan solusi yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang lain di organisasi Anda?  

Menurut saya perspektif yang saya akan sampaikan lebih kepada perspektif yang saya coba terus gaungkan, bukan karena tidak ada orang lain memikirkannya dalam organisasi di mana saya bekerja saat ini. Saya selalu mencoba menyuarakan satu perspektif: esensi transformasi digital adalah jangan sampai kebijakan transformasi digital terjebak karena tren (FOMO), lalu lupa pada problem statement yang ingin diselesaikan. Kita harus menyembuhkan akar masalah, bukan sekadar meredakan gejalanya.  

Di Indonesia, dengan tingkat kematangan instansi pemerintah untuk melakukan transformasi digital serta kondisi masyarakat dan geografis yang sangat bervariasi, kita tidak bisa memakai satu formula untuk semua konteks (one size fits all). Itulah mengapa evaluasi berkala akan kebijakan dan layanan digital serta mekanisme uji coba terbatas (sandboxing) menjadi penting.

Bagi saya, transformasi digital pemerintah harus dimaknai secara utuh: berorientasi pada hasil nyata bagi pengguna, memiliki tujuan yang jelas, serta didukung oleh mitigasi risiko yang kuat. 

4) Apa strategi Anda untuk menjaga energi kreatif saat menghadapi birokrasi?  

Strategi saya bertumpu pada menjaga growth mindset. Agar tidak terjebak dalam rutinitas, saya selalu berupaya untuk tetap penasaran dan terbuka pada hal-hal baru. Bagi saya, indikator utama dalam bekerja adalah memastikan adanya pertumbuhan kapasitas diri serta ruang yang sehat untuk aktualisasi.  

Selaras dengan bidang yang saya tekuni saat ini, yaitu transformasi digital pemerintah, saya melihat digitalisasi bukan sekadar adopsi teknologi sebagai satu-satunya solusi pelayanan publik, melainkan sebuah pintu masuk untuk mengeksplorasi pendekatan-pendekatan inovatif yang belum pernah dilakukan sebelumnya. 

5) Jika Anda dapat memilih satu hal investasi mendasar guna mempercepat transformasi sektor publik, apa yang akan Anda pilih dan apa alasannya? 

Pilihan saya jatuh pada investasi arsitektur regulasi yang adaptif. Kita semua tahu bahwa fondasi utama dari transformasi sektor publik terletak pada talenta yang cakap dan berani—bukan semata-mata pada kecanggihan teknologi. Sayangnya, ruang gerak talenta digital di sektor publik saat ini masih sering terhambat oleh aturan yang belum sepenuhnya selaras. 

Itulah mengapa penyelarasan regulasi adalah investasi mendasar yang paling mendesak. Regulasi yang harmonis akan memberikan kepastian hukum, sehingga mampu mendorong talenta di pemerintahan untuk berkolaborasi dan mengeksekusi gagasan inovatif mereka secara aman, legal, dan berdampak masif. 

6) Apa ambisi terbesar Anda dalam perjalanan karier di pelayanan publik?  

Bagi saya, ambisi bukan tentang posisi atau jabatan yang diraih, melainkan seberapa besar legacy dan kebermanfaatan yang bisa kita tinggalkan. Cita-cita besar adalah pelayanan publik proaktif dapat diterapkan secara lebih masif di Indonesia.

Kita ingin mewujudkan kondisi di mana negara mampu mengantisipasi kebutuhan masyarakat bahkan sebelum mereka memintanya, sehingga negara benar-benar hadir secara utuh mendampingi rakyat.  

Sebagai contoh konkret, saat seorang anak lahir di rumah sakit, sistem digital pemerintah secara proaktif langsung menerbitkan Nomor Induk Kependudukan baru, memperbarui dokumen Kartu Keluarga orang tuanya, sekaligus mengaktifkan jaminan kesehatannya secara otomatis. Orang tua tidak perlu lagi direpotkan untuk datang dan mengurus ke berbagai instansi.  

Di sinilah peran penting bidang digital government yang saya tekuni: mengoptimalkan pertukaran data lintas instansi sebagai motor penggerak untuk menghadirkan pelayanan publik yang seutuhnya proaktif. 

7) Apa "nilai universal" yang mengikat semua orang di lingkungan kerja Anda – dari magang hingga direktur – dan bagaimana Anda memanfaatkannya untuk mendorong kolaborasi?  

Saya melihat kompetensi dan integritas sebagai fondasi dasar. Kompetensi mengubah ide menjadi eksekusi yang konkret, tepat, dan bermakna. Sementara itu, integritas adalah jangkar yang membangun komitmen dan kepercayaan. Bagi saya dampak dari kompetensi dan integritas akan berlipat ganda jika digerakkan melalui kolaborasi. Karena kolaborasi menyatukan visi dan langkah dan menghapus sekat-sekat birokrasi.  

Semangat kolaboratif ini pula yang mendasari perjalanan transformasi digital pemerintah saat ini. Sebab pada akhirnya, esensi dari digital government bukan sekadar mengadopsi teknologi baru, melainkan bagaimana mewujudkan pelayanan publik yang saling terhubung dan seamless melalui kolaborasi nyata dengan multi-stakeholder. 

8) Apa nasihat terbaik yang pernah Anda dapatkan dan ingin Anda sampaikan untuk aparatur sipil generasi berikutnya?  

Dalam pemerintahan, setiap masa membawa karakteristik dan tantangannya sendiri. Apa yang dibutuhkan masyarakat hari ini tentu berbeda dengan masa lalu, dan akan terus berubah di masa depan. Oleh karena itu, kita perlu untuk terus belajar agar mampu menghadirkan pelayanan publik yang adaptif dan relevan dengan dinamika di setiap zaman.  

Sebagai pengingat bagi diri saya pribadi dan ajakan untuk rekan-rekan aparatur sipil negara, mari kita miliki keberanian untuk selalu un-learn dan learn — meninggalkan pola lama yang sudah tidak efektif, membuka diri pada hal baru, dan konsisten meningkatkan kapasitas.  

Perjalanan karier di birokrasi mungkin tidak selalu mudah, tetapi bagi mereka yang terus berusaha dan bertumbuh, jalan untuk memberikan dampak nyata akan selalu terbuka. 

9) Mitos apa yang ingin Anda luruskan tentang aparatur sipil muda?  

Ada mitos yang mengatakan bahwa aparatur sipil muda atau istilahnya "anak bawang" memiliki ruang yang terbatas untuk berkontribusi dan berinovasi, baik karena faktor pengalaman maupun pola birokrasi yang dinilai kaku.  

Namun, pandangan ini menurut saya kurang tepat di masa sekarang.  

Sistem merit-based yang berjalan saat ini telah menyaring individu-individu dengan kapasitas terbaik untuk masuk ke dalam pemerintahan. Kami diberikan ruang bukan sekadar karena faktor usia, melainkan karena gagasan dan kemampuan eksekusi yang kami bawa memang relevan dengan kebutuhan perubahan. 

10) Tulis surat untuk diri Anda di masa depan pada tahun 2035. 

Halo diriku di tahun 2035,

Saat kamu membaca surat ini, kuharap kamu masih merawat semangat hari ini. Ingatlah selalu bahwa mengabdi di pemerintahan bukanlah tentang mengejar posisi atau kenyamanan, melainkan tentang purpose — tentang legacy yang ingin diberikan, tentang jejak kebaikan yang ingin ditinggalkan.

Mari selalu ingat bahwa jabatan, pangkat, dan tempatmu berkarya hari ini hanyalah alat (means), bukan tujuan akhir (end).  

Kutitipkan pesan ini: Di mana pun kamu berada nanti, berjanjilah untuk tidak menjadi asing dengan filosofimu dulu. Jangan biarkan rutinitas memadamkan kreativitasmu. Apakah kamu masih menjaga growth mindset? Kuharap kamu tetap menjadi sosok yang terus memiliki rasa penasaran yang besar dan keberanian untuk mengeksekusi ide inovatif secara kolaboratif, dan selalu bermanfaat dalam memberikan pelayanan publik yang seutuhnya bagi masyarakat.

Jangan kehilangan arah.  

Peluk erat tujuanmu.  

Dari dirimu di tahun 2026