Telemedicine BPJS Kesehatan kini menjangkau daerah terpencil

“Melalui program telemedicine BPJS kesehatan, setiap penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan dapat menikmati layanan uji coba telemedicine secara gratis di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut,” ungkap Direktur Utama BPJS Kesehatan Dr Ali Ghufron Mukti.

Dr Ghufron bercerita kepada GovInsider tentang bagaimana lembaganya BPJS Kesehatan, penyedia asuransi kesehatan milik pemerintah terbesar, menguji coba layanan telemedicine untuk memastikan penduduk di daerah terpencil bisa mendapatkan pelayanan kesehatan.

Menurutnya, masyarakat di daerah terpencil belum bisa merasakan manfaat telemedicine karena terkendala akses dan biaya. Padahal populasi yang tinggal di kota-kota besar sudah menikmati layanan kesehatan yang cepat dan andal. 

“Ini adalah wujud komitmen BPJS Kesehatan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dengan dukungan teknologi informasi, di samping program JKN dengan sistem konvensional yang sudah berjalan,” ungkap Dr Ghufron menjelaskan tujuan BPJS meluncurkan uji coba telemedicine program JKN.

Selain itu, telemedicine program JKN diharapkan menutupi gap antara rendahnya jumlah tenaga kesehatan dengan tingginya jumlah penduduk. Menurut data Kementerian Kesehatan, rasio dokter umum di Indonesia sebesar 4 per 10.000 penduduk, jauh di bawah rekomendasi WHO 10 per 10.000 penduduk. Di daerah terpencil, rasio itu jauh lebih rendah.

Kendala geografis tak jadi halangan

Masyarakat di daerah terpencil menghadapi kendala geografis yang tidak mudah untuk mengakses layanan kesehatan primer dan mendapatkan pengobatan. Di pedalaman Lebak, Banten, orang harus menempuh jarak hingga 10 kilometer untuk ke puskesmas utama. Di Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara, pasien harus menyeberangi lautan untuk bisa bertemu dokter.

Dimulai sejak Juni 2022, BPJS Kesehatan telah melakukan uji coba layanan telemedicine secara bertahap di 51 fasilitas kesehatan tingkat pertama di daerah terpencil yang tersebar di seluruh Indonesia. Daerah ini mencakup daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

Jika uji coba ini berhasil di seluruh wilayah, maka orang tidak perlu jauh-jauh menghabiskan waktu dan biaya transportasi untuk mendapatkan obat. "Telemedicine program JKN membuat sistem pelayanan kesehatan jadi lebih efisien," Dr Ghufron menambahkan.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan BPJS Kesehatan di 5 wilayah uji coba, 71 persen peserta JKN merasa puas terhadap layanan telemedicine. Sebanyak 87 persen responden merasa kehadiran telemedicine memudahkan mereka memperoleh pelayanan kesehatan. 

“Tak hanya itu, 83,4 persen dari mereka setuju bahwa pelayanan telemedicine mempercepat waktu untuk mendapatkan konsultasi medis dari rumah sakit rujukan,” Dr Ghufron menjelaskan efektivitas telemedicine program JKN.

Dari sisi penyedia layanan kesehatan, 100 persen puskesmas dan rumah sakit spesialis di 5 wilayah mengaku akan menggunakan layanan telemedicine secara berkelanjutan. “Di tahun 2023 ini kami memperluas program telemedicine program JKN dari 51 fasilitas kesehatan menjadi 100 fasilitas kesehatan,” beber Dr Ghufron.

Konsultasi kesehatan lewat JKN Mobile

Untuk mendukung telemedicine program JKN, BPJS Kesehatan telah mengoptimalisasi aplikasi Mobile JKN. Aplikasi ini semula hanya memuat fitur data kepesertaan, informasi tentang lokasi fasilitas kesehatan dan pembayaran iuran peserta JKN, namun sekarang bisa untuk mengakses layanan telemedicine.

Menurut Dr Ghufron, para peserta JKN yang ingin memanfaatkan layanan telemedicine tinggal klik Mobile JKN di ponsel pintarnya masing-masing. Langkah pertama ialah mendaftar telekonsultasi kepada dokter umum. Dokter umum kemudian akan menjawab dan menganalisis kondisi kesehatan pasien.

Jika pasien hanya mengalami keluhan ringan, pasien tidak perlu datang ke fasilitas kesehatan. Dokter akan meresepkan obat untuk diproses oleh apotek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. “Pasien tinggal menunggu obat diantarkan ke rumah,” kata dia.

Bagi pasien dengan gejala penyakit berat dan harus mendapatkan penanganan, maka dokter akan merekomendasikan pemeriksaan fisik sesuai dengan alur pelayanan di fasilitas kesehatan.

Bagi peserta BPJS Kesehatan dengan penyakit kronis dan telah melakukan rawat jalan, pemeriksaan rutin tetap dilakukan di fasilitas kesehatan. Kondisi pasien rawat jalan ini akan dievaluasi setiap 4 bulan oleh dokter spesialis.

“Apabila kondisinya sudah cukup stabil atau pasien menginginkan, maka dokter spesialis dapat menyiapkan program telemedicine bagi pasien tersebut,” Dr Ghufron menambahkan.

Hingga tahun 2022 aplikasi Mobile JKN telah digunakan oleh 17,4 juta pengguna di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, 12,7 juta di antaranya telah melakukan layanan telekonsultasi.

Kolaborasi BPJS Kesehatan dengan PT Pos Indonesia

Hal yang harus diperhatikan agar telemedicine program JKN di daerah terpencil ini sukses adalah memastikan pasien yang sudah melakukan konsultasi jarak jauh juga mendapatkan pengobatan.

Sayangnya, biaya pengiriman obat dari distributor ke fasilitas kesehatan dan apotek di daerah terpencil cukup mahal. Ada biaya tambahan untuk mengirimkan obat dari ibu kota provinsi ke kabupaten-kabupaten di sekitarnya dan daerah-daerah pelosok. Jaraknya bisa mencapai puluhan kilometer dan bahkan terpisah di pulau yang berbeda.

Untuk memangkas biaya pengiriman, BPJS Kesehatan melakukan kerjasama dengan PT Pos Indonesia untuk membantu pengiriman obat. PT Pos Indonesia adalah satu-satunya perusahaan logistik negara yang memiliki jaringan terluas hingga ke pelosok Indonesia.

Kurir O-ranger dari PT Pos Indonesia akan menjemput obat di apotek, puskesmas, atau rumah sakit untuk diantarkan ke alamat peserta JKN. Pengiriman paket obat dilakukan secara kolektif 1 hingga 3 kali dalam sepekan tergantung jumlah pemesanan.

“BPJS Kesehatan akan memberikan dukungan pembiayaan dalam bentuk faktur pelayanan kefarmasian tambahan yang dibayar berdasarkan kesepakatan,” ungkap Dr Ghufron.

Penguatan ekosistem telemedicine jadi tantangan

Dr Ghufron mengatakan bahwa uji coba telemedicine program JKN masih berproses untuk mendapatkan hasil maksimal. “Kami masih membutuhkan penguatan ekosistem telemedicine, khususnya di daerah pelosok.”

Penguatan ekosistem itu di antaranya bagaimana mengatasi persoalan bahwa sejumlah puskesmas dan posyandu di daerah terpencil belum terkoneksi internet dan belum melakukan pengolahan data medis yang terstandarisasi. Sistem pencatatan klaim biaya pelayanan kesehatan juga belum sempurna.

Ia berharap kebijakan pemerintah memperluas konektivitas serat optik ke 150.000 titik blank spot akan mengurangi ketimpangan ini. “Kami dan kedeputian wilayah dan kantor cabang BPJS Kesehatan di daerah terus merangkul pemerintah daerah untuk memberikan dukungan terhadap penguatan ekosistem telemedicine,” dia mengungkapkan.

Selain itu, kapasitas sumber daya manusia di fasilitas kesehatan tingkat pertama juga perlu ditingkatkan. Hal ini demi menghindari adanya kesalahan input data yang menyebabkan fraud pada klaim tagihan.