AI Talent Factory: Strategi Indonesia wujudkan kedaulatan AI

Di tengah semakin meningkatnya adopsi kecerdasan artifisial (AI) secara global, Indonesia menghadapi paradoks. Di satu sisi, masyarakatnya termasuk pengguna AI terbesar di dunia. Namun di sisi lain, kemampuan untuk menciptakan, menyesuaikan, dan menguasai teknologi AI – terutama pada level model dan infrastruktur – masih tertinggal. 

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pusat Pengembangan Talenta Digital pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan AI Talent Factory (AITF) sebagai inisiatif yang dirancang untuk mencetak para praktisi AI (AI practitioners) melalui kolaborasi dengan universitas.  

“AITF berfokus pada bagaimana menyiapkan talenta-talenta terpilih untuk memecahkan masalah nasional dengan teknologi AI yang aktual dan terkini,” kata Kepala Pusat Pengembangan Talenta Digital (PPTD) Kementerian Komunikasi dan Digital, Said Mirza Pahlevi, kepada GovInsider. 

Berbeda dari pendekatan pembelajaran konvensional, AITF membawa mahasiswa langsung ke medan nyata dan mendapatkan pengalaman sebagai perekayasa AI (AI engineers).  

Pada batch pertama bersama Universitas Brawijaya, peserta dihadapkan pada dua use case yang merupakan kebijakan prioritas negara: mendeteksi konten judi online dan mengembangkan digital talent pool.

Para mahasiswa tidak menggunakan model AI yang sudah berbentuk layanan API seperti GPT-4 dan Gemini Pro, melainkan membangun solusi dari fondasi model open-weight yang kemudian dilakukan continued pre-training dan fine tuning sendiri.

“Mereka harus mengumpulkan data sendiri, membersihkan data, melakukan deduplikasi, lalu masuk ke model engineering dan evaluasi,” jelas Mirza.   

Hasilnya pun nyata. Model yang dikembangkan mahasiswa memiliki tingkat akurasi tinggi dan langsung digunakan oleh pemerintah. 

“Dari ratusan domain yang terdeteksi berdasarkan teks dan gambar URL-nya, sekitar 90 persen benar merupakan situs atau domain yang terafiliasi dengan judi online,” kata Mirza, sembari menambahkan bahwa semua data itu akan digunakan sebagai dasar Kementerian melakukan take down.

Ke depan, model yang sama akan diperluas untuk mencari solusi di kementerian lainnya baru ke industri. Namun untuk saat ini, “kami ingin pemerintah dulu yang mendapatkan manfaatnya.” 

Mengembangkan ekosistem talenta AI nasional 

Bagi Mirza, kekuatan AITF terletak pada dampak ekosistemnya. Mahasiswa mendapat pengalaman rekayasa AI tingkat lanjut, dosen terdorong memperbarui kompetensi, dan institusi mulai berinvestasi pada infrastruktur.

“Kami ingin mengajak universitas agar lebih aware bahwa teknologi AI itu sudah sejauh ini, sehingga dosen-dosennya mulai belajar, institusinya mulai berpikir GPU, dan risetnya bergerak ke large language model dan visual language model,” katanya. 

Dampak ini mulai terlihat. Universitas Brawijaya kini menjalankan batch kedua AITF dengan mengonversi AITF menjadi mata kuliah khusus.

Tahun 2026, AITF akan diperluas ke universitas lainnya seperti Institut Teknologi Sepuluh November dan Universitas Gadjah Mada dengan use case berbeda seperti perlindungan anak di ruang digital dan pembelajaran berbasis AI yang adaptif.

Meski demikian, Mirza menekankan bahwa ini bukan proyek yang diserahkan ke universitas. Pemerintah dan universitas bekerja sama dengan landasan rasa memiliki dan menggunakan anggaran bersama. 

“GPU kami sediakan, universitas juga harus sediakan. Kita harus bekerja sama untuk membentuk ekosistem.” 

Dalam AITF, pemerintah juga menggandeng diaspora dan mitra internasional. Salah satu mentornya datang dari Google DeepMind, sementara Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) turut menghadirkan pakar AI dari Universitas Tokyo. 

Berlangganan bulletin GovInsider di sini. 

Menyiapkan fondasi: AI developer untuk semua  

Kementerian Komunikasi dan Digital memproyeksikan bahwa Indonesia membutuhkan 12 juta talenta digital hingga 2030, sementara pasokan dari pendidikan formal diperkirakan hanya 9,3 juta orang. Artinya, terdapat kekurangan sekitar 3 juta talenta digital yang harus ditutup melalui berbagai skema pelatihan.

Kesenjangan ini menjadi semakin tajam di sektor AI. Dalam buku putih peta jalan AI nasional, pemerintah menargetkan untuk mencetak 100.000 talenta AI per tahun, yang dibagi ke dalam beberapa level: AI user, AI developer, AI practitioner, hingga AI specialist.

“Target ini sangat menantang. Maka, strateginya tidak bisa konvensional.” 

Untuk mencetak lebih banyak praktisi dan spesialis AI, PPTD menyadari bahwa program AITF saja tidak cukup dan membutuhkan fondasi yang lebih luas luas.  

Di sinilah peran AI Learning Journey berbasis platform Digital Talent Scholarship menjadi penting, kata Mirza. 

Menurutnya, AI Learning Journey merupakan platform pembelajaran daring yang dapat diakses publik secara mandiri (self-paced learning). Pembelajaran ini dirancang berjenjang, mulai dari tingkat basic, intermediate, hingga advanced, dan peserta bebas memilih level yang sesuai dengan kebutuhannya.

Pada tahun ini, PPTD menargetkan jumlah peserta AI Learning Journey mencapai 30.000 orang.

Pembelajaran daring dipilih untuk mengejar kuantitas, mengingat besarnya cakupan wilayah target yang diinginkan, serta menghindari kesenjangan keahlian AI (AI skill divide), tambahnya. 

Untuk menjaga kualitas pembelajaran, Mirza mengatakan bahwa materi disusun menyerupai textbook digital dengan kombinasi teks, video interaktif, evaluasi, serta sesi live bersama para ahli. Khusus untuk peserta level lanjutan, ujian telah dilengkapi dengan proctoring berbasis kamera dan sistem deteksi kecurangan. 

Pendekatan produsen-agnostik 

Menurut Mirza, program AI Learning Journey menggunakan pendekatan produsen-agnostik, dengan membekali peserta dengan pemahaman AI yang bersifat umum dan tidak bergantung pada teknologi vendor tertentu.

“Seluruh fondasi dikembangkan dan dikelola langsung oleh pemerintah. Setelah peserta menyelesaikan tahap tertentu, barulah mereka boleh mengikuti learning path atau materi yang disediakan mitra.” 

Pendekatan ini, menurutnya, penting untuk memastikan talenta AI Indonesia memiliki pengetahuan global dan lintas platform, bukan sekadar mahir pada satu ekosistem.  

Setelah fondasi terbentuk, peserta dapat mengakses jalur mitra, baik dari Google, Microsoft, ataupun perusahaan teknologi global lainnya untuk mendapatkan sertifikasi industri sebagai insentif tambahan. 

Menutup wawancara, Mirza menyoroti pentingnya dukungan kebijakan dan infrastruktur nasional agar Indonesia semakin berdaulat di sektor AI dan mengatasi tantangan investasi untuk mengembangkan model AI sendiri. 

“Sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur harus berjalan beriringan. Kami di PPTD fokus di sektor SDM-nya.”