Apa yang dibutuhkan untuk memajukan inovasi sektor publik?

Pembahasan mengenai inovasi sektor publik biasanya akan mengacu ke adopsi teknologi dan kerangka kebijakan - yang hanya mampu dipahami oleh para pembuatnya. Hal ini terkadang berujung pada kebijakan yang terfragmentasi dan tidak berkelanjutan. 

Namun, dalam sesi panel penutup Festival of Innovation 2026 hari pertama, 3 Maret, di Singapura, para pemimpin sektor publik dari Asia Tenggara menyepakati bahwa babak baru inovasi sektor publik harus bermula dari perubahan cara berpikir pemerintah itu sendiri.

Chief Wellness Officer NHG Singapura, Daniel Fung, mengawali pembahasan dengan menjelaskan dominasi pemerintah dalam perencanaan dan pengendalian kebijakan yang mulai menemui batasnya seiring dunia yang semakin kompleks dan cepat berubah.

“Masa depan lebih tentang mengelola kontrol, tetapi dengan lebih banyak kepercayaan. Kita harus mempercayai masyarakat untuk menciptakan sesuatu yang baik.” 

Pergeseran dari kontrol ke kepercayaan ini, menurut Fung, akan memengaruhi cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat, bekerja sama dengan sektor swasta, serta merancang layanan publik. 

Ia juga menekankan bahwa pemerintah sudah perlu memikirkan ulang pendekatan “program untuk masyarakat” menjadi “sistem yang berfokus pada manusia” yang dibingkai di dalam sebuah kemitraan strategis untuk mengembangkan sistem yang lebih baik bersama-sama. 

Menjadikan inovasi sektor publik keberlanjutan 

Diskusi kemudian bergeser ke bagaimana menjadikan inovasi tidak hanya untuk menyelesaikan masalah mendesak saat ini, tetapi juga menjadikannya berkelanjutan.

President & CEO Malaysian Industry Government Group for High Technology (MIGHT), Rushdi Rahim, menawarkan perspektif keseimbangan yang tepat antara memenuhi kebutuhan saat ini dan merencanakan masa depan.

Menurutnya, 90 persen sektor publik masih berfokus pada penyelesaian masalah mendesak hari ini, bukan pada perencanaan jangka panjang. 

“Babak baru inovasi sektor publik adalah bagaimana menemukan individu yang mampu menyeimbangkan keduanya: mengelola krisis saat ini sekaligus berpikir strategis untuk masa depan,” ujar Rahim.  

Deputy Director pada CIO Office GovTech Singapura, Weijun Chen, menambahkan pemerintah sangat baik dalam membuat inisiatif atau pilot percontohan, tetapi kerap kesulitan untuk membuatnya berkelanjutan. 

Chen menguraikan tiga P (problem, policy, dan people) untuk membuat suatu inovasi berkelanjutan. 

Pertama, pemerintah harus memastikan bahwa masalah yang diangkat benar-benar penting dan memiliki tujuan yang cukup ambisius. 

“Banyak pilot terhenti karena ambisi yang tidak cukup besar. Bahkan ketika berhasil, orang ragu apakah harus dilanjutkan.” 

Kedua, kebijakan dan struktur harus mendukung keberlanjutan. Seringkali, tim operasional tidak dilibatkan sejak awal. Mereka merasa proyek ini seperti dilempar ke mereka untuk dilanjutkan. 

Ketiga, faktor manusia menjadi penentu karena banyak ditemui kasus di mana tim yang menjalankan tahap awal biasanya sangat bersifat "bisnis" tetapi belum tentu cocok untuk operasional jangka panjang.  

“Jadi yang penting adalah bagaimana Anda membawa orang yang tepat untuk mempertahankan – tidak hanya memulai – inisiatif-inisiatif tersebut,” kata Chen. 

Tantangan kolaborasi dan koherensi 

Para pembicara panel kemudian membahas langkah berikutnya di mana kebijakan dan pilot tidak akan bermakna apabila tidak disertai kolaborasi dan koherensi.

Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital Bappenas, Dini Maghfirra, menjelaskan bagaimana pemerintah Indonesia menggunakan sandbox kecerdasan artifisial (AI) dalam program makan bergizi gratis untuk pelajar dan ibu hamil untuk memantau distribusi makanan hingga dampaknya terhadap kesehatan. 

Dengan skala yang begitu besar dan protokol pertukaran data yang tidak seragam, program ini akhirnya bisa berjalan karena kolaborasi lintas kementerian.  

“Memang sulit untuk memulainya. Kami mengumpulkan semua pihak di satu meja dan meminta mereka untuk mengurangi ego sektoral,” ujar Dini.

Group Managing Director Johor Capital Group Malaysia, Mahadhir Aziz, menambahkan bahwa ketika negara telah berinvestasi besar untuk infrastruktur digital, AI dan lembaga baru, yang dibutuhkan berikutnya adalah penyelarasan yang jelas.

“Jika sumber daya, anggaran, dan arah tidak selaras, maka hanya akan menjadi kumpulan inisiatif yang tidak terorganisir,” katanya. 

Ia juga mengingatkan bahwa ambisi harus sejalan dengan kesiapan. Infrastruktur digital, talenta, dan pendanaan harus benar-benar tersedia. Tanpa itu, inovasi hanya akan menjadi wacana. 

Inovasi yang inklusif dan berani mengambil risiko 

Seiring percepatan transformasi digital, para pembicara menegaskan bahwa inovasi harus tetap berpijak pada prinsip inklusi dan keberanian untuk beradaptasi dan mengambil risiko.

Dini menyoroti pentingnya pendekatan berpusat pada manusia dalam setiap inovasi dan mengingatkan bahwa tujuan transformasi digital adalah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. 

“Apabila transformasi digital membuat hidup warga menjadi lebih sulit, apa gunanya transformasi?” 

Mahadhir menggarisbawahi bahwa inovasi harus fokus pada dampak, bukan kepentingan individu atau politik.

“Banyak hal yang bisa diraih apabila tidak seorang pun peduli siapa yang mendapatkan pujian.” 

Chen dan Rahim menekankan bahwa pemerintah tidak memiliki pilihan selain melayani semua lapisan masyarakat. Karena itu, pendekatan desain layanan publik harus memastikan akses, kemampuan, dan rasa aman bagi pengguna.  

Dengan mengetahui siapa yang dilayani, pemerintah memiliki kesiapan untuk menghadapi berbagai kemungkinan dan bukan hanya merespons setelah masalah terjadi. 

Fung menyoroti bahwa inovasi secara inheren mengandung ketidakpastian dan potensi kesalahan. Ia juga menggarisbawahi bahwa budaya sektor publik yang cenderung menghindari risiko justru dapat menghambat pembelajaran. 

“Kemungkinan besar Anda tidak akan mengakui kesalahan tersebut sampai semuanya sudah terlambat.”

Tonton video lengkapnya di sini