Ibu Kota Nusantara bakal jadi kota cerdas yang didukung teknologi

Nusantara akan dirancang sebagai ibu kota pertama di dunia dengan konsep "smart forest city". Proyek ambisius ini akan merelokasi pusat pemerintahan Indonesia dari ibu kota saat ini, Jakarta, yang dianggap sudah terlalu padat penduduk. Ibu kota masa depan dibangun di atas area hutan seluas lebih dari 250.000 hektare (tiga kali lebih luas dari Jakarta) di jantung Pulau Kalimantan. 

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemindahan ibu kota ini bertujuan "untuk mencapai pemerataan ekonomi dan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di luar Pulau Jawa". Ibu kota akan dipindahkan secara bertahap dari tahun 2024 hingga 2045. Kawasan inti pemerintahan akan selesai tahun ini dan diresmikan pada upacara Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024.  

Nusantara akan menggabungkan beberapa elemen termasuk digitalisasi, keberlanjutan, ketahanan, dan inklusi. GovInsider mewawancarai Tonny Setiono, Direktur Ekosistem Digital di Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital, Otoritas Ibu Kota Nusantara (IKN), mengenai langkah-langkah yang diambil oleh badan tersebut untuk mewujudkan kota pintar yang didukung teknologi. 

Apa visi anda tentang transformasi digital di kota cerdas IKN? 

Transformasi digital yang akan diimplementasikan di Ibu Kota Nusantara akan mengacu pada Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara. Blueprint memberikan pandangan menyeluruh tentang bagaimana sebuah IKN dibentuk. 

Dokumen ini tidak hanya memuat rencana-rencana pembangunan fisik sebuah kota, tetapi juga menciptakan masa depan di mana teknologi, manusia, dan lingkungan hidup saling mendukung, serta menjadikan Nusantara tempat yang nyaman dan menarik untuk dihuni. Dokumen juga mewajibkan pembangunan kota memenuhi unsur terintegrasi, terbuka, inklusif, serta berkelanjutan.  

Blueprint Kota Cerdas Nusantara meliputi beberapa aspek: 1) smart industry and human resources yang menargetkan pengembangan ekonomi berbasis teknologi dan inovasi; 2) smart governance yang mengedepankan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan produktivitas dan memudahkan investasi; 3)  smart living, yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup melalui lingkungan yang aman dan sehat; 4) smart transportation and mobility untuk aksesibilitas warga dan efisiensi transportasi; 5) smart built infrastructure and environment dengan memanfaatkan teknologi yang berbasis pada kenyamanan warga; dan 6) smart natural resources and energy yang fokus pada penggunaan sumber daya alam dan energi secara berkelanjutan.  

Apa saja infrastruktur digital yang akan diinstalasi di IKN? 

Jaringan telekomunikasi berkecepatan tinggi akan diinstalasi di Nusantara, meliputi jaringan tetap kabel optik dan jaringan nirkabel untuk mendukung transmisi data yang dapat diandalkan. Teknologi jaringan telekomunikasi 5G juga akan diandalkan untuk yang mendukung konektivitas yang cepat antara berbagai perangkat dan sistem kota cerdas. 

Kemudian penyediaan infrastruktur pusat data yang berfungsi sebagai tempat pengolahan dan penyimpanan data yang akan mendukung berbagai layanan publik.

Saat ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang membangun Pusat Data Nasional terbesar untuk menunjang kebutuhan digital kota cerdas seperti teknologi Big Data, Internet of Things (IoT) hingga berbagai pemrosesan kecerdasan artifisial (AI). 

Bagaimana dengan pemanfaatan IoT dan AI sebagai solusi kota cerdas? 

Pemanfaatan analisis IoT dan AI akan memainkan peran penting dalam menjadikan IKN sebagai kota cerdas yang mendukung produktivitas. Hadirnya teknologi-teknologi terbaru akan memberikan kemudahan dalam proses pengumpulan data dan mendukung kami dalam melakukan pengambilan keputusan yang berdasarkan data.  

Sebagai contoh, IKN akan menyediakan bus otonom yang diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan penumpang di titik-titik tertentu, untuk tahap awal akan diuji coba di Kawasan Inti Pemerintahan. Dengan didukung jaringan 5G, bus tanpa awak akan bergerak secara otomatis untuk menjemput penumpang setelah membaca data keterisian halte.   

AI akan membantu memberikan pengaturan terbaik sehingga penumpang tidak perlu menunggu bus datang lebih lama dan penumpang mendapatkan kepastian dan efisiensi waktu yang lebih baik. Data-data mengenai jumlah penumpang dan keterisian halte yang dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu akan diolah melalui analisa Big Data untuk memperbaiki sistem. 

Saat ini, Otorita IKN juga sedang menyusun Pusat Kendali dan Komando Terintegrasi (ICCC). Pusat Kendali akan memasang sensor-sensor dan kamera pengawas yang didukung oleh AI untuk memudahkan pemantauan aktivitas perkotaan.

Sistem ini menggabungkan sistem video CCTV untuk pemantauan keamanan dan sistem pemantauan lalu lintas. Dengan sistem ini, pelayanan kegawatdaruratan dan aduan masyarakat akan direspons lebih cepat oleh petugas. Selain itu, ICCC juga berperan dalam mitigasi dan respons kebencanaan, dengan memanfaatkan analisis data untuk memprediksi dan merespons bencana alam. 

Seperti apa rencana pemerintahan digital yang akan diimplementasikan di Nusantara? 

IKN akan menjadi kota di mana pelayanan publik dimudahkan melalui solusi-solusi digital. Interaksi antara pemerintah dan warga akan lebih optimal lewat aplikasi-aplikasi yang akan kami kembangkan, seperti smart city app, one stop public service, dan helpdesk system. Layanan aplikasi kota cerdas direncanakan dapat mengintegrasikan pelayanan publik multisektor seperti kesehatan, keamanan dan transportasi. 

Masyarakat juga dapat terlibat aktif dalam proses perencanaan, pembangunan, serta penyampaian laporan dan keluhan di lingkungan IKN melalui aplikasi. Pelaku bisnis juga akan diakomodasi dengan aplikasi sistem perizinan bisnis terpadu untuk memudahkan pelaksanaan dan pemberian izin bisnis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Apa saja tantangan pengembangan ekosistem digital di Nusantara dan bagaimana mengatasinya?  

Tantangan utama dalam pengembangan ekosistem digital di IKN ialah dependensi terhadap infrastruktur dasar. Pembangunan Terowongan Multi Utilitas (MUT), yang di dalamnya memuat kabel-kabel optik, memerlukan waktu sebelum dapat dioperasikan dengan baik. Karena itu, diperlukan upaya percepatan yang dikerjakan dan dikoordinasikan berbagai pihak dan stakeholders proyek. 

Selain itu, tantangan berikutnya ialah kebijakan. Otorita IKN melalui Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital seyogyanya dapat menerbitkan kebijakan yang mendukung keamanan, kenyamanan, dan keselamatan beragam teknologi yang hendak diterapkan. Koordinasi dan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga juga menjadi penting agar menghindari terjadinya redudansi maupun perbedaan visi dalam pembangunan. 

Berlangganan Bulletin GovInsider untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai inovasi sektor publik.