Jawa Barat dorong digitalisasi layanan publik lewat aplikasi Sapawarga

Artikel ini merupakan bagian dari inisiatif Pemerintahan Digital GovInsider, yang bertujuan untuk menampilkan kisah-kisah dari lembaga-lembaga pemerintahan digital di seluruh dunia. Klik untuk melihat peta interaktif kami dan hubungi editorial@govinsider.asia jika Anda ingin berkontribusi. 

Platform andalan Provinsi Jawa Barat, Sapawarga, memungkinkan warga untuk melakukan transaksi dengan pemerintah (person-to-government) seperti membayar pajak hingga memesan tiket perjalanan atau tiket wahana wisata secara elektronik melalui pembayaran digital yang terhubung dengan Bank BJB (bank pemerintah provinsi Jawa Barat).

Aplikasi ini telah diunduh oleh 3,6 juta warga untuk mencari tahu informasi mengenai pelayanan publik di Jawa Barat, membayar pajak, dan membeli e-ticket untuk memasuki wahana wisata milik pemerintah di Jawa Barat. 

“Pada awalnya, Sapawarga dikembangkan untuk melayani warga yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor, namun saat ini fitur-fiturnya telah dikembangkan untuk membeli tiket wisata, bahkan akses untuk mendapatkan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, atau administrasi kependudukan," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Ika Mardiah. 

Platform Sapawarga dikembangkan oleh Jabar Digital Service, sebuah unit teknologi di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang ditugaskan secara khusus untuk mendesain dan mengembangkan aplikasi-aplikasi layanan publik dengan memanfaatkan data dan teknologi terbaru.

Dengan jumlah penduduk mencapai 48 juta jiwa pada tahun 2023, Ika menyadari bahwa digitalisasi adalah "hal penting yang harus dilakukan agar pelayanan pemerintah lebih cepat dan efisien". 

Kepada GovInsider, Ika Mardiah berbagi tentang perjalanan digitalisasi di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dalam memanfaatkan platform digital untuk menyelenggarakan layanan publik yang lebih baik kepada warga.

Mengembangkan X-Road sendiri 

Ika menjelaskan, saat ini Jabar Digital Service sedang mengembangkan platform pertukaran data di lingkup Provinsi Jawa Barat yang bernama ‘Jabar X-Road’, yang memungkinkan interoperabilitas data yang lebih luas, termasuk dengan pemain swasta dan lembaga pemerintah di luar Provinsi Jawa Barat. 

Pengembangan platform pertukaran data untuk merespons permintaan dari pelaku ekonomi non pemerintah yang tertarik ingin bergabung ke dalam ekosistem Sapawarga. 

Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat  telah melakukan pertukaran data dengan Bank BJB untuk kepentingan pembayaran pajak dan ke depannya peluang ini akan dibuka untuk penyedia jasa keuangan swasta.  

Terkait dengan keamanan data, Ika menjelaskan bahwa platform ini menggunakan teknologi blockchain yang memungkinkan data-data dikelola secara aman dan transparan. “Keamanan data menjadi concern kami mengingat terjadinya insiden peretasan Pusat Data Nasional pemerintah pusat yang terjadi beberapa waktu lalu,” Ika melanjutkan.

Berlangganan buletin GovInsider di sini 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengembangkan X-Road versi mereka sendiri dengan mempelajari kesuksesan X-Road di Estonia dan lewat model-model yang dapat dipelajari dari buku-buku dan penelitian ilmiah, serta melakukan serangkaian studi banding.  

“Belajar dan melakukan riset adalah kunci utama inovasi di tengah kemampuan kita yang amat terbatas. Saya selalu mengarahkan teman-teman [Jabar Digital Services] untuk melakukan inovasi tanpa menyusun mata anggaran baru. 

Memanfaatkan cloud untuk mendukung proyek digitalisasi 

Provinsi Jawa Barat menggunakan cloud untuk menyimpan data dan mengembangkan platform pemerintahan digital seperti Sapawarga dan platform pertukaran data Jabar X-Road. Sejak 2019, Jawa Barat memiliki infrastruktur cloud sendiri bernama Jabar Cloud yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat.

Menurut Ika, cloud telah meningkatkan efisiensi dan jaminan keamanan, serta memberikan kelincahan yang dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi yang berdampak positif kepada kehidupan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menggunakan cloud sebagai sarana penyimpanan data yang digunakan secara bersama-sama oleh dinas-dinas atau instansi pemerintahan lainnya di Jawa Barat, baik secara horizontal maupun vertikal. 

Ika mengatakan, salah satu tantangan yang dihadapinya dalam mengadopsi cloud di lingkup Provinsi Jawa Barat ialah anggaran yang terbatas serta tantangan lintas lembaga, di mana tidak semua pimpinan instansi memiliki komitmen yang sama dalam menerapkan pentingnya menjaga protokol keamanan data sesuai dengan peraturan pemerintah.

“Sering kali kami [Jabar Digital Service] memberikan pendampingan teknis kepada dinas-dinas tertentu agar tim mereka lebih mahir menggunakan cloud. Beban kerja memang bertambah, tapi kami ingin seluruh instansi di Jawa Barat ini maju bersama-sama.” 

AI membantu keputusan berbasis data 

Provinsi Jawa Barat mendorong pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) untuk sektor publik untuk mengambil keputusan berbasis data, mengolah data, dan meningkatkan penyampaian layanan publik.

Jabar Command Centre memiliki dashboard yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk memantau kinerja dan mengatasi masalah-masalah yang dialami masyarakat seperti stunting, penyebaran wabah atau kemacetan lalu lintas. 

Sebagai contoh, lewat dashboard ini pengambil kebijakan dapat mencari tahu di mana lokasi dengan angka stunting tertinggi, apa penyebabnya, dan apa langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini dengan segera.

AI juga digunakan untuk membuat model yang dapat mencari tahu jenis karir apa yang paling tepat bagi seorang siswa berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. 

Algoritma AI akan secara cerdas memberikan menganalisa data, membaca pola dan memberikan rekomendasi karir yang tepat baginya di masa depan. Saat in pilot project sedang dilaksanakan di Kota Sumedang, Jawa Barat. 

Di bidang pelayanan publik, Sapawarga kini juga telah dilengkapi dengan fitur text to voice yang memudahkan pengguna disabilitas untuk mengakses berbagai layanan di dalam aplikasi.

“Kami berharap Sapawarga digunakan 10 juta pengguna pada tahun depan, namun kami tetap akan fokus pada mereka yang kurang terlayani seperti kelompok disabilitas dan warga lansia,” ujar Ika.

Berlangganan buletin GovInsider di sini  

SDM sebagai aset utama 

Ika memandang teknologi sebagai hal krusial untuk layanan publik yang lebih baik dan memudahkan urusan-urusan warga. Namun, aset utamanya terletak pada manusia yang menggunakannya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin memastikan bahwa pengguna teknologi memanfaatkan perangkat-perangkat ini untuk tujuan baik dan menjamin keamanannya. 

Dalam hal keamanan data, penyelenggara sistem elektronik di Jawa Barat harus mengutamakan protokol keamanan terutama setelah adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).  

“Kami harus dengan sungguh-sungguh menjamin keamanan data pribadi yang dikelola oleh tim digital. Keamanan data bukan hanya tentang menjaga sistem yang dikelola, melainkan soal bagaimana menjaga reputasi,” tutup Ika.