Singapura luncurkan Smart Nation versi 2.0, fokus pada AI dan ketahanan

Untuk mengikuti pesatnya perkembangan teknologi, Smart Nation 2.0 Singapura akan menyertakan dana sebesar S$120 juta (setara Rp1,42 triliun) untuk adopsi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan badan baru untuk mengatasi perundungan online (online bullying) dan bahaya lainnya. 

Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Singapura, Lawrence Wong, mengumumkan visi Smart Nation versi 2.0 pada Selasa, 1 Oktober 2024, dengan tiga tujuan utama: Kepercayaan, Pertumbuhan, dan Komunitas. 

“Tujuan-tujuan ini akan berfungsi sebagai kompas, membentuk bagaimana kita menggunakan teknologi untuk meningkatkan kehidupan warga negara dan menciptakan masa depan digital yang berkembang untuk semua,” tambahnya. 

Pengumuman Perdana Menteri Singapura ini merupakan pembaruan besar pada visi Smart Nation yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2014. 

Seperti yang dikatakan oleh Menteri Singapura untuk Pengembangan Digital dan Informasi (MDDI), Josephine Teo, pada bulan Juli lalu, AI merupakan bagian penting dari kebijakan Smart Nation yang telah diperbarui. 

PM Wong mengatakan bahwa lanskap digital saat ini sangat berbeda dengan satu dekade yang lalu “ketika rencana Smart Nation pertama kami diluncurkan”. 

Ia menambahkan bahwa perubahan terbesar adalah AI generatif yang ia gambarkan sebagai teknologi “sekali dalam satu generasi”. 

Berlangganan Bulletin GovInsider untuk mendapatkan informasi terbaru inovasi sektor publik.

Menumbuhkan generasi peneliti baru 

Investasi sebesar S$120 juta dari pemerintah akan digunakan untuk inisiatif “AI untuk Sains”. 

Dipimpin oleh National Research Foundation (NRF), inisiatif “AI for Science” akan berfokus pada pengembangan dan pengadopsian metode dan perangkat AI yang dapat diterapkan di berbagai bidang ilmu pengetahuan untuk meningkatkan produktivitas penelitian dan memajukan penemuan ilmiah. 

Inisiatif ini akan mendanai kolaborasi antara peneliti AI dan pakar domain ilmiah di bidang-bidang tematik yang menarik bagi Singapura, seperti penelitian material canggih dan ilmu biomedis dan kesehatan. 

Dalam konteks ini, ia mengatakan bahwa inisiatif ini akan menumbuhkan generasi baru peneliti interdisipliner yang “bilingual”, atau mahir dalam teknologi AI dan satu atau lebih domain ilmiah. Selain itu, dana ini akan mendukung kolaborasi antara peneliti yang berbasis di Singapura dan mitra internasional untuk mengisi kesenjangan kemampuan dan menyemai keahlian baru di Singapura. 

Sebagai bagian dari upaya inisiatif ini, pemerintah akan meluncurkan Smart Nation Educator Fellowship pada tahun 2025. Program yang berlangsung selama enam bulan ini akan membantu para spesialis senior dan pemimpin guru untuk lebih memahami isu-isu digital terkini. 

Para pendidik kemudian akan dapat menerjemahkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh ke dalam desain kurikulum atau strategi belajar mengajar yang efektif yang dapat mereka bagikan kepada para pendidik lainnya. 

Mulai tahun depan, pemerintah juga akan memperkenalkan modul “AI for Fun” baru yang akan menawarkan kesempatan lebih lanjut kepada para siswa untuk melakukan eksplorasi langsung dan mengutak-atik teknologi, seperti melalui desain prototipe yang menggabungkan AI.  

Berlangganan Bulletin GovInsider untuk mendapatkan informasi terbaru inovasi sektor publik.

Meningkatkan ketahanan infrastruktur 

Pemerintah akan memperkenalkan Undang-Undang Infrastruktur Digital yang baru pada tahun 2025 untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan infrastruktur dan layanan digital utama. 

Mengingat bahwa gangguan tidak selalu disebabkan oleh serangan siber, Perdana Menteri mengatakan bahwa undang-undang yang diusulkan akan melampaui risiko keamanan siber untuk mengatasi risiko ketahanan dan keamanan yang lebih luas di seluruh infrastruktur digital yang penting secara sistematis, mulai dari kesalahan konfigurasi teknis hingga bahaya fisik seperti kebakaran dan kegagalan sistem pendingin. 

Berbicara tentang badan baru untuk keamanan dan jaminan online, PM Wong mengatakan bahwa badan ini akan didukung oleh undang-undang baru untuk meningkatkan perlindungan bagi para korban kejahatan online. 

Undang-undang ini akan memungkinkan para korban untuk mencari ganti rugi perdata terhadap pelaku kejahatan online. 

Badan ini akan bertindak atas nama korban untuk mengarahkan pelaku dan penyedia layanan online agar segera menghentikan kejahatan online, memberikan jaminan tambahan di atas tuas peraturan yang ada dan proses berbasis pengadilan yang tersedia saat ini, katanya. 

Perdana Menteri mencatat bahwa Singapura telah berhasil dengan Smart Nation. “Tetapi kita tidak boleh berpikir bahwa kita telah sampai. Teknologi berkembang dengan cepat, dan lingkungan operasi kita terus berubah. Jadi, kita harus mengimbangi, mengikuti perkembangan terbaru, dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik,” katanya. 

Tidak ada seorang pun yang tertinggal 

PM Wong mengatakan bahwa seiring dengan Singapura menavigasi era digital, “kita harus memastikan bahwa upaya Smart Nation kita memberi manfaat dan mengangkat semua segmen masyarakat”. 

Untuk melakukan hal tersebut, sangat penting untuk menjunjung tinggi “nilai-nilai dan aspirasi bersama kita”, kata Perdana Menteri, dan menambahkan bahwa pemerintah akan memperkuat inklusi digital, “tidak meninggalkan siapa pun”. 

Pemerintah akan terus meluncurkan dan mendukung lebih banyak inisiatif yang “menata ulang dan menghidupkan kembali cara kita terhubung dan budaya kita melalui teknologi”. 

Perdana Menteri menambahkan bahwa Smart Nation 2.0 “merupakan gerakan seluruh bangsa, dengan setiap warga Singapura dan pemangku kepentingan berkontribusi untuk membangun masa depan digital yang berkembang untuk semua”. 

Artikel ini diterjemahkan dari Bahasa Inggris pada laman ini