Strategi Kemnaker tingkatkan kompetensi angkatan kerja di era digital

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi Industri 4.0 yang semakin terdigitalisasi, ditandai dengan masifnya penggunaan teknologi terbaru seperti automasi, komputerisasi dan kecerdasan artifisial (AI). Angkatan kerja kemudian dituntut untuk adaptif dan meningkatkan keterampilannya agar tetap mampu mengimbangi perkembangan industri.

“Tantangan yang kita hadapi ialah bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten melalui pelatihan-pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri,” kata Akhiruddin,  Koordinator Bidang Evaluasi dan Pelaporan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Tenaga Kerja (Bina Lavotas Kemnaker).

Menurut Akhiruddin, ada tiga transformasi yang terjadi akibat disrupsi teknologi yaitu transformasi keterampilan, transformasi pekerjaan dan transformasi sosial. Saat pandemi Covid-19, transformasi terjadi dengan begitu cepat dan dalam waktu yang bersamaan sehingga mengakibatkan perubahan pola interaksi di dunia kerja, perubahan jenis pekerjaan, hingga hilangnya pekerjaan.

Melalui pengembangan pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi, pemerintah bertujuan menciptakan angkatan kerja yang siap bekerja dengan teknologi, sehingga mereka tetap memiliki daya saing, menguasai keahlian yang dibutuhkan industri dan hak-hak mereka terlindungi atau tidak ter-PHK.

Pelatihan di bidang sektor digital dan teknologi informasi

Menurut Akhiruddin, penguasaan teknologi digital terbaru telah menjadi standar keahlian dan kompetensi tenaga kerja masa kini. Karena itu, pemerintah dalam hal ini Ditjen Bina Lavotas Kemnaker saat ini fokus pada pengembangan program pelatihan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja di era digital.

“Ini termasuk menyediakan program pelatihan keterampilan-keterampilan baru yang banyak dibutuhkan industri saat ini seperti content creator, mobile application & technology, digital marketing, desain grafis, sistem operasi komputer dan lain-lain,” kata dia.

Angkatan kerja dapat mengakses berbagai pelatihan secara gratis di Skillhub, aplikasi pelatihan vokasi milik Kemnaker. Para peserta akan mendapatkan pengetahuan dan pelatihan dari para instruktur dan tenaga pengajar yang kompeten sesuai dengan modul-modul pelatihan terbaru.

“Peserta pelatihan juga akan mendapatkan sertifikasi kompetensi untuk memastikan dan menjamin kualitas tenaga kerja memiliki kompetensi yang dibutuhkan,” Akhiruddin menambahkan.

Semua modul Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang dibuat oleh Ditjen Bina Lavotas Kemnaker dievaluasi setiap tahun dan diimplementasikan secara dinamis sesuai dengan perkembangan kompetensi terkini dan membuka peluang untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja baru di masa depan, misalnya industri hijau atau industri kreatif.

Transformasi balai pelatihan

Di samping melalui platform digital, pelatihan-pelatihan keterampilan juga diselenggarakan secara di 21 Balai Latihan Kerja (BLK) – fasilitas pelatihan vokasi milik pemerintah – yang tersebar 16 provinsi di seluruh Indonesia. Lewat BLK, para peserta akan mendapatkan pelatihan yang lebih intensif berdurasi 1-3 bulan sebelum dinyatakan lulus dan mendapat sertifikat

Menurut Akhiruddin, saat ini pemerintah sedang melakukan transformasi BLK melalui strategi “6R”; reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan, reorientasi sumber daya manusia, revitalisasi fasilitas dan sarana prasarana, rebranding, dan relationship.  

“Transformasi bertujuan untuk mengubah BLK menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan sektor ketenagakerjaan, baik di dalam maupun di luar negeri. Para peserta tidak hanya dibekali keterampilan teknis sesuai sektor industri yang dituju, melainkan turut dibekali dengan berbagai soft skills sehingga menghasilkan lulusan-lulusan yang kompetitif.”

Seluruh pelatihan yang diselenggarakan Kemnaker terbuka untuk setiap angkatan kerja, baik calon tenaga kerja, pekerja yang sudah terserap industri maupun angkatan kerja yang sedang tidak bekerja – tanpa membedakan usia, jenis kelamin ataupun latar belakang sosialnya. Kemnaker juga menyediakan pelatihan-pelatihan bagi angkatan kerja yang termasuk dalam kategori kelompok rentan dan penyandang disabilitas.

Membangun link and match

Sebagai strategi untuk memenuhi kecocokan (link and match) antara pelatihan dengan kebutuhan industri, Kemnaker membentuk Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri (FKLPI).

Forum ini adalah wadah kolaborasi yang mempertemukan penyelenggara pelatihan kerja pemerintah dengan pelaku sektor bisnis dengan tujuan bekerja sama menyelenggarakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan potensi ekonomi di masing-masing provinsi.

Salah satu capaian penting dari kolaborasi FKLPI adalah terwujudnya 100 kios 3 in 1, yaitu program pelatihan yang memberikan 3 manfaat kepada peserta sekaligus; mulai dari upskilling, sertifikasi kerja, hingga penempatan kerja di perusahaan terafiliasi, kata Akhiruddin. FKLPI juga menghasilkan 27 fasilitas Pusat Pengembangan Keterampilan (SDC) yang dibangun oleh swasta.

Kemenaker juga telah meluncurkan portal SIAPkerja, sebagai sebuah ekosistem digital ketenagakerjaan yang menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pencari kerja dan pemberi kerja. Lewat fitur Karirhub, para pencari kerja bisa mencari lowongan pekerjaan berdasarkan jalur karirnya, sementara para pemberi kerja menggunakan fitur ini untuk merekrut tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan.