Indonesia memiliki 6 ribu pulau berpenghuni yang tersebar dari Aceh hingga Papua, dengan sedikitnya 300 etnik yang hidup secara tradisional dan menempati daerah-daerah terpencil. Namun, tidak semua populasi dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas.

Komunitas etnik yang mayoritas tinggal di daerah terpencil masih kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan primer, disebabkan kurangnya jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.

Setiaji, Chief of Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan, berbagi kepada GovInsider tentang bagaimana pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan kesehatan untuk semua melalui teknologi internet.

“Salah satunya contohnya adalah layanan telehealth bagi suku Baduy. Layanan ini mencakup telemonitoring, tele-obgyn ultrasonogram USG, teleconsultation, serta tele anthropometry (pengukuran tubuh manusia jarak jauh). Dengan adanya layanan ini, warga Baduy yang tinggal di pedalaman dapat tersentuh oleh layanan kesehatan dan diperiksa oleh dokter spesialis,” kata Setiaji.

Jarak bukan halangan untuk menjadi sehat dengan virtual point of care

Suku Baduy tinggal di jantung Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sekitar 120 kilometer dari Jakarta. Kearifan lokal yang diwariskan para leluhur membuat suku Baduy menjalankan aktivitas sehari-hari secara tradisional. Mereka tidak bersekolah di sekolah publik. Pekerjaan sehari-hari mereka adalah bercocok tanam. Aturan adat juga tidak memperbolehkan warga Baduy menggunakan kendaraan bermotor.

Suku Baduy terbagi menjadi dua kelompok, Baduy Luar dan Baduy Dalam, dengan aturan adat yang berbeda. Suku Baduy Dalam tinggal di pelosok, sekitar 2 jam berjalan kaki menyusuri bukit dan sungai dari perbatasan kampung Baduy Luar. Penduduk Baduy Dalam tidak boleh menggunakan listrik, kendaraan bermotor, dan alat-alat elektronik. Sementara penduduk Baduy Luar bersikap lebih moderat dalam mulai beradaptasi dengan dunia luar.

Dalam hal pelayanan kesehatan, suku Baduy biasanya menggunakan pengobatan tradisional dan sebagian lagi mengakses layanan kesehatan modern. Di kampung Baduy tidak ada dokter, bidan atau tenaga kesehatan lainnya.

Jarak tempuh dari kampung Baduy ke Puskesmas Utama terdekat sekitar 10 kilometer dan rumah sakit umum rujukan terdekat jaraknya sekitar 30 kilometer di pusat kota Lebak, Banten.

Kondisi kesehatan di kampung Baduy tergolong kritis. Mengutip Data Klinik Saung Sehat dari Data Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak pada tahun 2021, tercatat 147 anak di Desa Kanekes mengalami stunting, sedikitnya 238 mengidap penyakit kulit, 112 influenza, 8 infeksi bebas luka terbuka dan 4 pasien dengan gangguan jiwa atau ODGJ.

Kesenjangan akses kesehatan dan kurangnya edukasi tentang kegawatdaruratan membuat pemerintah menjemput bola dengan membangun layanan fasilitas kesehatan di Baduy Luar melalui kemajuan teknologi.

“Kami menyebutnya virtual point of care, sebuah pusat layanan kesehatan yang berada di tempat yang terjangkau internet, karena di daerah terpencil banyak sekali blank spot,” ungkap Setiaji.

Program ini sudah berjalan sejak awal 2022, tetapi baru diperkenalkan secara resmi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat berkunjung ke Desa Ciboleger, Baduy Luar, pada 5 Oktober 2022.

Bekerja sama dengan Rumah Sakit Universitas Indonesia dan para relawan, Kementerian Kesehatan “menyulap” Puskesmas Pembantu di kawasan Baduy Luar menjadi fasilitas virtual point of care yang memberikan layanan telemonitoring, teleconsultation, tele-obgyn USG, dan tele anthropometry.

Warga Baduy yang ingin memeriksakan kesehatannya hanya perlu datang ke Puskesmas Pembantu untuk mendapatkan layanan cepat. Mereka kemudian akan dibantu oleh tenaga medis profesional untuk menangani keluhan pasien.

Mengapa tele-obgyn USG?

Menurut Data Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, angka kematian anak dan angka kematian ibu di tempat masyarakat Baduy hidup tersebut tergolong tinggi tiap tahunnya.

Pada tahun 2019, angka kematian bayi mencapai 443 bayi, tahun 2020 menjadi 324 bayi dan di tahun 2021 tercatat 247 bayi.

Sementara angka kematian ibu pada tahun 2019 mencapai 35 orang, di tahun 2020 turun menjadi 43 orang dan tercatat sampai September 2021 mencapai 39 orang.

Kemenkes juga menemukan ada prevalensi kejadian ‘plasenta previa’ (plasenta terletak rendah sehingga menutupi leher rahim), kehamilan di luar janin dan stunting (kurang gizi). Ada juga beberapa temuan kelahiran bayi abnormal. “Kami berharap dengan adanya telemonitoring dan teleconsultation, kesehatan ibu dan bayi dapat dipantau sejak dini sebelum situasi jadi memburuk,” Setiaji melanjutkan.

Setelah pasien melakukan pemeriksaan di Puskesmas Pembantu, informasi kesehatan pasien akan diproses oleh operator dan hasilnya dapat langsung terbaca oleh sistem teknologi informasi di Rumah Sakit Universitas Indonesia atau fasilitas kesehatan lainnya, sehingga dapat segera dilakukan diagnostik.

Konsultasi dilakukan secara langsung dengan dokter spesialis di Jakarta dibantu oleh operator petugas kesehatan di Puskesmas Pembantu. Jika ditemukan masalah serius, maka pasien yang bersangkutan segera dibawa ke Rumah Sakit rujukan untuk diambil tindakan.

Setiaji mengakui ada tantangan yang dihadapi saat melakukan promosi kesehatan kepada masyarakat Baduy. Warga Baduy Luar lebih terbuka terhadap dunia luar dan mudah untuk didekati, tetapi masyarakat Baduy Dalam cukup sulit. Mereka tidak diperbolehkan berada di luar radius 7 kilometer dari kampung.

“Sehingga jika ada yang membutuhkan pertolongan medis, kami harus meyakinkan para ketua adat dan tokoh masyarakat untuk membawa pasien Baduy Dalam ke fasilitas kesehatan terdekat,” tambahnya.

Akses kesehatan yang sama bagi setiap warga negara

Adalah fakta bahwa sistem pelayanan kesehatan di Indonesia belum merata, baik dari sisi akses masyarakat maupun kapasitas system kesehatan. Menurut data Kementerian Kesehatan, rasio tenaga kesehatan di Indonesia berada di angka 0,68 per seribu populasi, jauh di bawah standar WHO 1 per seribu populasi. Rasio itu akan jauh lebih kecil lagi jika diterapkan di daerah terpencil.

“Layanan telehealth di Baduy adalah suatu terobosan bagaimana pemerintah menjamin pemenuhan hak dasar warga negara. Orang-orang yang tinggal di area terpencil bisa dipantau kondisi kesehatannya oleh dokter di perkotaan atau di tempat lain,” kata Setiaji.

Pekerjaan berikutnya adalah memperluas implementasi virtual point of care ke sejumlah titik yang jauh dari pusat layanan kesehatan primer. Misalnya di kepulauan Maluku, Nusa Tenggara, Papua, dan di daerah perbatasan Kalimantan.

Sebelum melangkah ke sana, pemerintah perlu menyiapkan beberapa hal. Yang pertama ialah membuat regulasi formal tentang telehealth dan telemedicine. Regulasi yang ada saat ini hanya digunakan untuk darurat penanganan pandemi covid-19 dan belum mencakup sistem kesehatan yang lebih luas. Termasuk menyiapkan aturan yang mengakomodasi kebutuhan penyedia layanan telehealth dan telemedicine.

Kedua, menyediakan koneksi internet di seluruh penjuru negeri. Kesenjangan digital di Indonesia masih tinggi, baik dalam konteks regional maupun global. Merujuk laporan Economist Intelligence Unit’s (EIU) Inclusive Internet Index tahun 2020 dan Network Readiness Index tahun 2019, Indonesia berada di posisi ke 6 dari 8 negara ASEAN yang disurvei.

Di tahun 2019, 94 juta orang Indonesia masih belum dapat mengakses internet melalui gawai dan lebih sedikit lagi yang dapat memperoleh akses internet berkecepatan tinggi. Sekitar 80% dari jumlah tersebut berlokasi di wilayah pedesaan.

Kementerian Kesehatan akan berkolaborasi dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo untuk menyediakan akses internet berbasis satelit di fasilitas-fasilitas kesehatan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

“Setelah infrastruktur digital dipenuhi, selanjutnya menyiapkan sumber daya manusianya. Pemerintah akan mengundang pihak universitas dan relawan untuk memberikan pelatihan digital bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah tersebut,” tutup dia.

Upaya ini diharapkan dapat memenuhi hak kesehatan warga Baduy sesuai konstitusi dan hak asasi manusia setiap individu.