Bakal jadi GovTech, Peruri undang inovator teknologi dukung sektor publik

“Perpaduan antara pemerintahan dan teknologi, GovTech, adalah hal yang sangat powerful untuk merevolusi cara kita melakukan tata kelola pemerintahan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” kata Dwina Septiani Wijaya, Direktur Utama Peruri, saat memberikan pidato kunci pada seminar bertajuk “Public Services Reimagined: GovTech Solutions for a Better Tomorrow” di Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurut Dwina, perusahaan menyambut positif penugasan sebagai GovTech Indonesia dan siap untuk meleverasi solusi inovatif di wilayah pemerintahan dan sektor publik. GovTech akan meningkatkan efisiensi dalam proses tata kelola pemerintahan dan memberikan pelayanan publik yang seamless, transparan dan cepat. 

“Produk inovasi yang dihasilkan oleh GovTech bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi warga negara dengan pemerintah dengan lebih baik sehingga pemerintah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat,” ungkap Dwina.

Dalam mengemban tugasnya sebagai GovTech, Peruri akan fokus pada tiga aspek terpenting, yaitu pelayanan publik yang berpusat pada warga (citizen-centric), platform yang dapat diakses secara universal (universally accessible), dan sinergi seluruh lembaga pemerintah (whole of government approach) untuk memodernisasi sektor publik.

Setelah melalui pembahasan intensif lintas kementerian dan lembaga, pemerintah akhirnya menunjuk Perum Peruri untuk menjalankan fungsi kantor pemerintahan digital (GovTech Indonesia). Keputusan ini telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo dan segera dilegalisasi melalui Peraturan Presiden yang akan diterbitkan pada 2024. 

Keputusan menunjuk Peruri, menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, karena BUMN ini berhasil bertransformasi dengan cepat dari perusahaan konvensional menjadi perusahaan modern yang bergerak di bidang teknologi digital.

Peruri kumpulkan inovator di regulatory sandbox

Untuk mendukung organisasi menjalankan fungsi GovTech, Peruri meluncurkan Peruri Sandbox sebagai wadah pengembangan inovasi bagi para inovator termasuk startup untuk mendorong percepatan transformasi digital di sektor publik.

Direktur Digital Business Peruri, Farah Fitria Rahmayanti, mengatakan Peruri Sandbox merupakan playground bagi para inovator dan para enabler ekosistem digital untuk dapat berkontribusi, bereksperimen, dan berbagi gagasannya untuk mendukung sektor publik.

“Kami membuka kesempatan seluas-luasnya bagi para inovator perorangan, startup, pembuat software, atau siapapun yang mempunyai gagasan cemerlang membantu pemerintah meningkatkan layanannya kepada warga,” kata Farah kepada GovInsider.

Fokus Peruri Sandbox akan diarahkan kepada layanan-layanan publik prioritas seperti identitas digital, digitalisasi pendidikan dan kesehatan, hingga pembayaran digital. Proses mentoring akan melibatkan sejumlah stakeholder sektor publik seperti Kementerian BUMN, Bank Indonesia, Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, dan para sponsor ataupun perusahaan pendanaan.

Lewat regulatory sandbox, Peruri akan menjadi jembatan yang menghubungkan para inovator dengan pemerintah dan perusahaan untuk memastikan setiap inovasi yang dihasilkan akan mendapatkan regulasi yang relevan.

Menurut Farah, Inovator dapat menyampaikan masukan-masukan tentang regulasi kepada pemerintah. Pemerintah juga dapat melihat apakah regulasi sudah match atau belum dengan kebutuhan pihak inovator dan sektor swasta. Jika regulasi dinilai belum cocok, maka proses bisnis bisa disederhanakan.

“Ketika bicara inovasi maka kita bicara continous improvement dan user journey. Regulasi akan menyesuaikan. Bisa ditambah atau dipangkas tergantung pada kebutuhan inovator di dalam ekosistem,” dia melanjutkan.

Program Peruri Sandbox akan berlangsung selama 5 bulan, mulai dari proses onboarding hingga proses inkubasi. Setiap peserta akan diminta untuk menguji inovasi mereka di lingkungan sandbox dalam skala terbatas. Sebelum memasuki tahap inkubasi, para peserta harus melalui proses registrasi, presentasi, seleksi hingga proses mentoring pada tahapan akhir.

Transformasi Peruri menjadi perusahaan digital security

Peruri merupakan salah satu contoh BUMN yang sukses melakukan transformasi. Selama puluhan tahun, Peruri hanya dikenal sebagai perusahaan pencetak uang kertas dan uang logam untuk alat transaksi. Namun, seiring meningkatnya transaksi non tunai (cashless) perusahaan langsung bertransformasi dari perusahaan security printing ke perusahaan digital security.

Farah menceritakan bagaimana proses transformasi digital di Peruri yang tak mudah. “Kami mencetak uang kertas di saat segala sesuatu sudah serba digital. Banyak yang mengatakan kami menjalankan sebuah sunset industry. Maka, kami beradaptasi dengan menghasilkan produk yang hybrid. Tetap mencetak uang, namun membuka peluang bisnis digital.”

Dalam lima tahun terakhir, Peruri meluncurkan beberapa produk digital security seperti e-materai untuk dokumen resmi administrasi pemerintahan dan layanan publik, Peruri Code untuk keaslian dan keamanan produk, Peruri Sign untuk menjamin kerahasiaan data dan keamanan dokumen, serta Peruri Graph sebagai strategi privasi dan keamanan siber yang komprehensif.

Dalam waktu dekat, Peruri juga akan meluncurkan aplikasi digital yang sesuai dengan penugasan GovTech seperti paspor elektronik dan sertifikat tanah elektronik.

“Mengapa ‘security first’ menjadi ide utama lini produk-produk kami? Karena kami bermula dari bisnis percetakan uang, maka kami memahami betul bahwa keaslian dan keamanan menjadi yang utama. Di perusahaan lain security adalah hal nomor sekian, sementara di Peruri security adalah inti bisnis,” Farah menjelaskan.

Menurut Farah, penugasan Peruri sebagai GovTech Indonesia akan mendorong transformasi digital di perusahaan menuju level berikutnya. Ada dua hal yang perlu disiapkan, yaitu memperkuat sistem teknologi di Peruri dan meningkatkan kapasitas internal pegawai Peruri untuk bisa menjalankan penugasan.

Tantangannya ada pada budaya digitalisasi di organisasi. Kapasitas sistem dapat diperkuat dengan adopsi teknologi-teknologi terbaru. Namun, peningkatan kompetensi digital para pegawai harus berproses lewat pendidikan dan pelatihan. “Kata kuncinya adalah perubahan mindset. Kita dapat melakukan apapun apabila kita memiliki tekad dan kemauan,” tutup Farah.