Deputi BSSN: Ketahanan siber adalah bagian dari ketahanan nasional

Ketahanan siber tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata.  

Kebocoran data, gangguan terhadap layanan publik hingga ancaman terhadap rantai pasok digital menunjukkan bahwa keamanan siber telah menjadi bagian dari ketahanan negara.  

"Ketika sebuah sistem elektronik sedang dibangun, maka sejak saat itulah kita harus mengamankannya sebagai bagian dari ketahanan nasional," kata Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber pada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Marsekal Muda TNI Tjahjo Kurniawan. 

Tjahjo berbicara pada acara Securing Digital Transformation in Government: Building Cyber Resilience Through Converged Security yang diselenggarakan GovInsider dan Fortinet di Jakarta pada 11 Agustus. 

Strategi ketahanan siber nasional tidak hanya diarahkan pada adopsi teknologi yang canggih atau lebih canggih, melainkan melalui kolaborasi seluruh elemen kemasyarakatan (whole-of-society), ia menambahkan. 

Tjahjo mengatakan bahwa serangan siber pada dasarnya tidak mungkin sepenuhnya dihindari.   

Karena itu, pemerintah tidak hanya mengandalkan upaya mencegah serangan saja, tetapi juga pada kemampuan mengantisipasi, bertahan, merespons dan memulihkan layanan. 

Tugas pemerintah adalah "memastikan bahwa layanan digital tetap tersedia, dapat dipercaya masyarakat dan mampu pulih dengan cepat ketika terjadi gangguan." 

Pendekatan tersebut juga berkaitan erat dengan digital trust. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap layanan digital pemerintah, transformasi digital akan kehilangan salah satu fondasi utamanya. 

AI sebagai alat pertahanan sekaligus ancaman 

Tjahjo menekankan bahwa perkembangan kecerdasan buatan menambah kompleksitas serangan.  

Di satu sisi, AI dapat membantu organisasi menganalisis jutaan data keamanan dalam waktu singkat, mengenali pola serangan, mengotomatisasi analisis dan mempercepat respons terhadap insiden.

Namun di sisi lain, AI juga memberikan kemampuan baru kepada pelaku ancaman. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk mengotomatisasi serangan, mempercepat eksploitasi dan menghasilkan serangan yang lebih adaptif serta sulit dideteksi. 

“AI harus dilawan dengan AI,” ujar Tjahjo, merujuk pada pentingnya menggunakan teknologi yang sama untuk menghadapi ancaman yang semakin canggih.  

Menurutnya, Indonesia perlu memikirkan dua sisi keamanan AI, yakni security for AI dan AI for security.

Ia juga menyoroti perkembangan dari AI generatif (GenAI) menuju agentic AI, di mana sistem tidak hanya menghasilkan informasi tetapi mulai mampu merencanakan dan menjalankan serangkaian tugas secara lebih otonom.  

Perkembangan ini membuat betapa pentingnya memastikan manusia tetap berada dalam proses pengambilan keputusan, katanya.  

Keamanan bukan hanya urusan tim IT  

Tjahjo menyoroti pentingnya perubahan cara pandang organisasi terhadap tata kelola keamanan.  

Menurutnya, keamanan tidak seharusnya hanya menjadi tanggung jawab unit teknologi informasi. Para eksekutif dan pengambil keputusan juga harus memahami perannya dalam menjaga keamanan organisasi.

Hal tersebut semakin penting karena serangan tidak selalu mengeksploitasi kelemahan teknologi. Faktor manusia juga dapat menjadi titik lemah.  

Tjahjo menyoroti pentingnya budaya keamanan siber, termasuk praktik dasar seperti pengelolaan kredensial dan kata sandi. Teknologi yang kuat tetap dapat dirusak oleh perilaku pengguna yang tidak aman. 

Ia menyinggung insiden gangguan pada pusat data nasional Indonesia dua tahun silam yang menyebabkan sejumlah layanan publik lumpuh dikarenakan kelalaian dalam penggunaan kata kunci.

“Teknologi sekuat apapun apabila tidak diimbangi dengan penguatan literasi keamanan siber akan percuma, karena faktor manusia lebih menentukan daripada teknologi.”  

Karena itu, ia mendorong agar literasi keamanan siber tidak hanya diberikan kepada staf operasional atau teknis, tetapi juga kepada jajaran eksekutif seperti menteri, direktur jenderal, deputi dan para pengambil keputusan senior.  

Membangun ekosistem pertahanan kolektif 

BSSN juga tengah memperkuat kemampuan nasional melalui berbagai inisiatif, termasuk pengembangan pusat pelatihan keamanan siber, laboratorium kriptografi serta kapabilitas yang berkaitan dengan post-quantum cryptography dan quantum key distribution.

Namun, Tjahjo menekankan bahwa pemerintah tidak dapat membangun ketahanan siber sendirian. 

Ancaman siber saat ini melintasi batas organisasi dan sektor. Karena itu, pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas dan mitra internasional perlu berkolaborasi. 

Ia mengibaratkan ekosistem digital sebagai satu rantai keamanan. Ketika satu mata rantai terputus, maka akan meruntuhkan semuanya. 

"Memperkuat satu institusi saja tidak cukup apabila institusi lain yang terhubung dengannya masih memiliki kerentanan," catatnya. 

Maka, adalah hal yang penting bagi setiap organisasi untuk saling bertukar informasi dan bekerja sama dalam mengatasi ancaman.