Indonesia perluas pembangunan pusat data ke wilayah Timur

Indonesia ingin memperluas peta industri pusat data (data center) yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa-Bali ke wilayah Timur Indonesia.  

Langkah ini diharapkan dapat mendorong pemerataan infrastruktur digital, penopang ekonomi digital and perkembangan kecerdasan artifisial (AI), sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu hub data center di Asia. 

Ketua Tim Kerja Perumusan Strategi dan Kebijakan Peta Jalan Penyelenggaraan Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Benny Elian, mengatakan bahwa pemerintah sedang mengidentifikasi sejumlah lokasi baru di luar pusat-pusat pembangunan pusat data yang sudah ada. 

“Indonesia memiliki modal besar untuk mengembangkan industri pusat data. Hanya saja masih banyak PR kalau mau menjadi yang terbaik,” ujar Benny dalam diskusi panel “Powering the future: Are we ready to become the next Asia’s data centre hub?” pada 28 Agustus di Jakarta. 

Menurut Benny, dalam dokumen Roadmap Pengembangan Infrastruktur Digital 2026-2030 yang baru diluncurkan Kementerian Komdigi dan Bappenas, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan baru pusat data yang dibangun di luar pusat-pusat pembangunan yang sudah ada, salah satunya di wilayah Timur Indonesia. 

Saat ini terdapat sekitar 150 pusat data di Indonesia, dengan 137 fasilitas berada di Pulau Jawa-Bali. Dari jumlah itu, 60 fasilitas di antaranya berada di Provinsi Jawa Barat dan 50 berada di Provinsi Jakarta. 

“Kita melihat beberapa lokasi yang kita inginkan di luar Jakarta dan Pulau Jawa,” kata Benny, seraya menambahkan bahwa penentuan lokasi baru didiskusikan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). 

Mengkaji peluang kawasan khusus pusat data 

Menurut Benny, langkah pemerintah memperluas pembangunan ke wilayah Timur bukan sekadar memindahkan fasilitas ke lokasi baru, namun juga telah mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih luas ke wilayah yang selama ini memiliki potensi besar namun belum dikembangkan secara optimal.

Meski demikian, mengakui bahwa membangun pusat data baru membutuhkan perencanaan yang lebih terkoordinasi dan akan melibatkan kolaborasi dari lebih banyak pihak. 

“Salah satu [pendekatan] yang akan kita lakukan adalah bagaimana pembangunan pusat data ini terintegrasi dalam satu kawasan khusus,” ujarnya. 

Dengan pendekatan ini, pemerintah memastikan bahwa lokasi baru tersebut tidak hanya memiliki lahan, tetapi juga mendapatkan pasokan energi dan konektivitas yang dibutuhkan operator.  

Vice President Acquisition, Pelanggan dan Layanan Khusus PLN, Fauzi Arubusman, mengatakan PLN saat ini melayani kebutuhan listrik pusat data sekitar 3.000 MW yang sudah berjalan.

Seiring dengan skala pertumbuhan pusat data yang begitu pesat, ia menyebut permintaan itu berpotensi melonjak lebih dari tiga kali lipat.  

“Permintaan kapasitas yang sudah masuk ke kami kurang lebih 9.220 MW,” ujar Fauzi. 

Bagi PLN, untuk memenuhi kebutuhan tersebut tantangannya bukan sekadar pada menyiapkan kapasitas pembangkit, tetapi juga membangun jaringan transmisi dan distribusi untuk menghubungkan sumber listrik dengan kawasan pusat data. 

“Penentuan lokasi sejak awal dapat membantu PLN merencanakan kebutuhan infrastruktur energi dengan lebih baik,” ia menambahkan. 

Fauzi juga menyinggung lokasi baru di wilayah Timur yang kaya atas sumber energi terbarukan dapat menjadi daya tarik investor. 

Untuk memenuhi aturan pusat data hijau (green data center), PLN menyediakan layanan Green Energy as a Service (GEAS) bagi pelanggan korporasi yang membutuhkan energi hijau.  

Sejumlah proyek energi terbarukan telah didedikasikan untuk konsumen korporat melalui skema GEAS Dedicated Source, termasuk berbagai proyek pembangkit tenaga surya. 

Tantangan ekosistem rantai pasok 

Sejumlah panelis dari sektor swasta membahas tantangan rantai pasok pembangunan pusat data di wilayah Timur Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia (APPI) Yohanes Purnawan Widjaja mengatakan Indonesia sudah memiliki basis industri lokal yang dapat menjadi bagian dari rantai pasok dengan sekitar 15 pabrik trafo dan 48 pabrik kabel.  

Sejumlah produsen bahkan telah mengekspor produknya ke Malaysia, Singapura dan Amerika Serikat.  

Namun, dengan pembangunan semakin menyebar ke wilayah Timur, kemampuan rantai pasok untuk mendukung proyek di lokasi yang lebih jauh juga akan menjadi pertimbangan.  

“Ini mencakup bukan hanya ketersediaan peralatan, tetapi juga kemampuan menyediakan layanan dan dukungan teknis secara berkelanjutan,” ujarnya. 

Kebutuhan serupa berlaku untuk sumber daya manusia. 

Laurensius Then, Senior Sales Director Singapura, Indonesia, Brunei dan Timor-Leste Uptime Institute, menilai Indonesia sudah memiliki kemampuan yang cukup baik dalam membangun pusat data dan berada pada level yang kompetitif dengan Malaysia.  

Namun, kemampuan membangun fasilitas perlu diikuti kemampuan mengoperasikannya.  

“Kita bisa membangun, tapi resource untuk mengoperasikannya belum mencukupi. Karena itu, kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni menjadi sangat penting,” ujarnya.  

Operator membutuhkan tenaga profesional untuk menangani berbagai tahapan, mulai dari contracting dan commissioning hingga pengoperasian fasilitas.  

Hal ini berarti perluasan pusat data ke wilayah Timur juga harus dibarengi dengan pembangunan kapasitas lokal.  

Tanpa sumber daya manusia dan ekosistem industri yang memadai, pembangunan fasilitas baru dapat menghadapi tantangan dalam mempertahankan keandalan operasionalnya di masa depan.