Infrastruktur Publik Digital (DPI) bakal jadi “tol langit” layanan publik - Global DPI Summit 

Selama pandemi Covid-19, negara-negara yang telah membangun sistem identitas dan pembayaran digital yang kuat mampu mentransfer manfaat kepada penerima manfaat tiga kali lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara yang tidak memiliki sistem dasar ini, kata Wakil Presiden Bank Dunia untuk Transformasi Digital, Sangbu Kim, pada panel pembukaan Global DPI Summit yang diadakan di Kairo pada awal bulan ini.  

Inilah salah satu alasan mengapa Bank Dunia akan segera meluncurkan program DPI global, katanya. Program ini akan melengkapi inisiatif yang sudah ada seperti Identification for Development Programme (ID4D) dan program pembayaran Government-to-Person (G2Px), yang memberikan dukungan keuangan dan teknis kepada negara-negara untuk membangun sistem identitas dan pembayaran digital yang tepercaya.  

Tema utama dari KTT perdana ini, yang dihadiri oleh lebih dari 700 ahli DPI dari 100 negara, adalah bahwa tantangan konektivitas berikutnya yang harus dipecahkan oleh para inovator global adalah infrastruktur publik digital (DPI).  

Pada pertemuan tersebut, para pemimpin berbicara tentang tren yang muncul dalam DPI, mulai dari relevansinya dengan aksi iklim hingga peran sektor swasta dalam memungkinkan ekosistem DPI.  

“Konektivitas, atau hanya sekadar membuat orang terhubung dengan Internet, tidaklah cukup,” kata Wakil Sekretaris Jenderal International Telecommunication Union (ITU), Tomas Lamanauskas dalam diskusi panel pembuka. Sebaliknya, DPI dapat segera berfungsi sebagai perekat yang menyatukan komunitas global, memungkinkan pembayaran lintas batas, penyediaan layanan yang lebih baik, dan pembangunan ekonomi.  

Perspektif ini juga disampaikan oleh Utusan Sekretaris Jenderal PBB untuk Teknologi, Amandeep Singh Gill, yang mengatakan, “Kita harus beralih dari paradigma konektivitas ke paradigma infrastruktur publik digital.” Selama panel, Gill berbicara tentang perlunya membangun kemitraan, memastikan bahwa inisiatif DPI bersifat inklusif, dan bahwa para pemimpin secara aktif memitigasi potensi risiko yang mungkin timbul dari sistem tersebut. 

Berlangganan Bulletin GovInsider untuk mendapatkan informasi terbaru inovasi sektor publik.

Mengatasi tantangan berskala populasi  

“Ini tidak sama dengan konektivitas, tetapi ini adalah cara berpikir tentang infrastruktur berskala populasi yang memungkinkan Anda untuk menggabungkan jalur publik dengan inovasi swasta - dengan kata lain, pendekatan masyarakat terhadap teknologi,” kata Nandan Nilekani dalam paparan keynote utama. 

Nilekani adalah mantan ketua Otoritas Identifikasi Unik India (UIDAI), dan mengawasi program identitas digital India, Aadhaar, yang juga merupakan proyek identitas digital terbesar di dunia.  

Bersama dengan program pembayaran digital India, Unified Payments Interface (UPI), Aadhaar memfasilitasi distribusi bantuan tunai total US$5 miliar kepada warga yang membutuhkan di beberapa bulan pertama masa pandemi Covid-19, menurut World Economic Forum.  

Di pertemuan tersebut, Nilekani berbicara tentang perlunya membangun “lapisan kemampuan horizontal” untuk memungkinkan partisipasi dan inklusi keuangan.  

“DPI... pada dasarnya memungkinkan orang untuk menciptakan tangga aspirasi. Seseorang bisa mendapatkan KTP, mereka bisa menggunakannya untuk membuat rekening bank... mereka bisa memulai usaha kecil. Bisnis kecil itu memiliki jejak digital. Mereka bisa menggunakan jejak tersebut untuk mendapatkan akses ke kredit.”  

“Jadi, sebenarnya ada pendekatan yang sangat bijaksana di sini untuk memungkinkan semua orang berpartisipasi.”   

Menurut Bank Pembangunan Asia, India mengalami peningkatan jumlah rekening bank dari 400 juta pada tahun 2014 menjadi 1,4 miliar pada tahun 2023 sebagai dampak implementasi UPI dan Aadhaar. 

Berlangganan Bulletin GovInsider untuk mendapatkan informasi terbaru inovasi sektor publik.    

Warga negara sebagai pusatnya 

Tema lain yang kembali ditegaskan di dalam acara ini adalah pentingnya membangun sistem DPI yang mengutamakan kebutuhan warga negara dan melindungi kepentingan individu.

Hal ini diangkat dalam sesi keynote oleh Co-Chair pada Centre of Digital Public Infrastructure, Pramod Varma, pada hari kedua KTT, di mana ia berbicara tentang visi DPI dengan warga sebagai pusatnya, daripada pandangan “sistem-sentris”.  

“Ketika kami melakukan digitalisasi, kami lupa untuk benar-benar mengajukan pertanyaan mendasar: bagaimana cara agar pengguna dapat memperoleh kendali kembali?” ujarnya.

Alih-alih mengandalkan lembaga pemerintah untuk menjaga berbagai aset data, masa depan DPI akan menjadi sistem yang menempatkan kepemilikan data individu - dalam bentuk kredensial yang dapat diverifikasi - di tangan masing-masing warga negara. 

Pembicara lainnya juga berbicara tentang perlunya memenuhi kebutuhan warga negara dan membangun DPI yang aman yang melayani kepentingan pengguna. 

“Ketika kita melihat perjalanan [Estonia], sebenarnya ini bukan tentang memiliki fondasi digital yang paling kuat. Ini bukan tentang teknologi... Ini adalah tentang membangun visi yang terbuka dan inklusif untuk masyarakat di mana kita semua bisa mendapatkan manfaatnya,” ujar Duta Besar Estonia untuk Urusan Digital, Nele Leosk, pada panel pembuka.   

Estonia mengembangkan platform pertukaran data sumber terbuka, X-Road, yang kini digunakan di lebih dari 20 negara dan merupakan salah satu platform DPI yang paling banyak diadopsi.  

Bulan September juga menjadi saksi terbitnya Kerangka Kerja Perlindungan DPI Universal, seperangkat pedoman yang dapat ditindaklanjuti untuk menerapkan sistem DPI yang aman dan inklusif. 

Mencapai konsensus global 

KTT ini merupakan hasil dari serangkaian pencapaian yang menandakan meningkatnya konsensus global mengenai perlunya membangun sistem DPI yang dapat dioperasikan secara interoperabilitas yang mendukung inklusi dan dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi.   

“Bersama-sama, pada akhirnya pendekatan ini akan memberdayakan individu, melindungi hak-hak mereka, dan menciptakan masa depan digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Chief Digital Officer UNDP, Robert Opp, dalam sebuah pesan yang direkam pada panel pembukaan.  

Baru-baru ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Global Digital Compact, sebuah perjanjian internasional tentang pentingnya teknologi digital dan tata kelola AI untuk pembangunan berkelanjutan.   

Perjanjian ini secara khusus menyoroti peran DPI yang aman, berpusat pada pengguna, dan inklusif dalam memberikan layanan dan berkomitmen pada PBB untuk meningkatkan investasi dalam DPI yang bertanggung jawab.  

Inisiatif 50-in-5 PBB, yang bertujuan untuk membantu 50 negara merancang, meluncurkan, dan meningkatkan proyek DPI mereka pada tahun 2028. PBB juga mengumumkan bahwa 22 negara turut bergabung pada inisiatif ini, dengan anggota baru termasuk Brasil, Kamboja, Prancis, Nigeria, Ukraina, dan Uruguay. 

Artikel ini diterjemahkan dari Bahasa Inggris pada laman ini