Inklusivitas dan ‘co-creation’ adalah pilar infrastruktur publik digital (DPI)

Seiring pemerintah mempercepat perjalanan transformasi digitalnya, diskusi mengenai infrastruktur publik digital (digital public infrastructure/DPI) dengan cepat bergeser dari sekadar arsitektur teknis menuju isu inklusi, kepercayaan, dan kegunaan di dunia nyata.  

Dalam sesi panel “Glue of GovTech: Co-Designing Digital Public Infrastructure (DPI) that Reaches the Last Mile” pada acara Festival of Innovation (FOI) 2026 di Singapura, para pembicara berbagi bagaimana merancang sistem digital yang interoperabel, berpusat pada warga, dan tidak meninggalkan siapa pun. 

GovStack Advisor dari Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Puja Raghavan, yang memoderatori sesi tersebut, membuka diskusi dengan sebuah pengingat penting. 

“Digitalisasi tidak selalu sama dengan transformasi. Kita harus membicarakan mereka yang masih terpinggirkan.” 

Director of Multilateral Relations, Data Policy and Partnerships dari Access Partnership, May-Ann Lim, mengatakan bahwa co-creation merupakan salah satu pendekatan paling inklusif untuk melibatkan berbagai pihak. Namun, pendekatan ini tidak harus dilakukan dari awal hingga akhir. 

“Ide untuk menciptakan sesuatu bersama dengan orang-orang yang belum sepenuhnya memahami keseluruhan sistem menimbulkan pertanyaan: pada titik mana kita perlu melibatkan mereka?” ujarnya. 

Alih-alih mendorong partisipasi secara menyeluruh, Lim berargumen bahwa pemerintah perlu secara cermat menentukan di mana co-creation paling bermakna.

Pada lapisan dasar seperti pengadaan infrastruktur atau arsitektur sistem, pendekatan yang lebih tersentralisasi mungkin diperlukan. Namun pada lapisan aplikasi, di mana warga berinteraksi langsung dengan layanan, co-design menjadi sangat krusial. 

“Ada titik-titik tertentu di mana kita benar-benar perlu memahami kebutuhan komunitas secara langsung. Jangan melakukannya dari perspektif top-down,” tambahnya. 

Interoperabilitas lebih dari sekadar teknologi 

Dasun Hegoda, Technical Advisor DPI dari Sri Lanka, menekankan bahwa jika DPI ingin berfungsi sebagai sistem yang utuh, maka interoperabilitas adalah tulang punggungnya.

Ia menjelaskan bahwa interoperabilitas dalam pemerintahan terdiri dari empat lapisan yang saling terkait. Proses ini dimulai dari interoperabilitas hukum, yakni apakah institusi memiliki mandat legal untuk berbagi data. Tanpa fondasi ini, integrasi tidak dapat berjalan. 

Lapisan berikutnya adalah interoperabilitas organisasi, yang penting untuk menyelaraskan alur kerja antar lembaga. 

Tahap selanjutnya adalah interoperabilitas semantik, yang memastikan data dipahami dengan cara yang sama oleh berbagai pihak. Tanpa kesamaan pemahaman ini, pertukaran data justru dapat menimbulkan kebingungan. 

Barulah setelah ketiga lapisan ini terpenuhi, interoperabilitas teknis – melalui aplikasi pemrograman antarmuka (API) dan protokol – dapat berfungsi secara efektif. 

“Pendekatan berlapis ini menunjukkan mengapa banyak inisiatif digital gagal, karena pemerintah sering kali hanya memikirkan lapisan keempat. Padahal, keempat lapisan ini harus ada,” ujarnya. 

Untuk mengatasinya, Hegoda menekankan prinsip-prinsip dasar seperti standar terbuka, model data bersama, serta “security by design” dan “privacy by design.”

“Kita bisa membuka akses data, tetapi bagaimana jika hal itu justru menimbulkan dampak negatif?” katanya, seraya menambahkan bahwa pemantauan berkelanjutan juga penting untuk memastikan sistem berkembang secara aman dan efektif dari waktu ke waktu. 

Memanfaatkan AI publik 

Seiring kecerdasan buatan (AI) semakin terintegrasi dalam sistem nasional, pemerintah dihadapkan pada pilihan mendasar: membangun sendiri atau membeli. 

Head of Partnership, Strategic and Growth AI Singapore, Mark Pereira, berpendapat bahwa AI open-source menawarkan jalan tengah yang penting. 

“Kalau ingin cepat, silakan beli. Kalau ingin membangun untuk jangka panjang secara strategis, bangunlah sendiri.” 

Namun, ia menekankan bahwa keputusan tersebut tidak bersifat biner. Di antara sistem yang sedang dibangun dan membangun dari nol, terdapat “titik optimal” di mana pemerintah dapat mengadaptasi model open-source sesuai kebutuhan lokal.

Pendekatan ini memungkinkan negara-negara, khususnya di Asia Tenggara, untuk tetap relevan dalam lanskap AI yang berkembang pesat.  

“Kita ingin tetap berada di jalur yang maju, tetapi juga membawa preferensi dan perspektif kita sendiri ke dalam AI,” ujarnya.  

Menurutnya, taruhannya sangat besar bagi kawasan yang kurang terwakili dalam dataset global. Ia menyebutkan bahwa kurang dari satu persen data web terbuka mencerminkan konteks Asia Tenggara, sehingga menciptakan ketimpangan struktural dalam cara sistem AI memahami budaya, bahasa, dan masyarakat. 

Dalam konteks ini, AI publik bukan sekadar pilihan teknis, melainkan alat strategis untuk kedaulatan digital dan representasi kawasan. 

Mencegah risiko eksklusi baru

Di akhir panel, diskusi beralih pada bagaimana teknologi canggih jangan sampai justru menciptakan risiko baru dalam bentuk eksklusi. 

Hegoda menekankan bahwa inklusi sejak tahap perancangan harus menjadi fondasi setiap perjalanan transformasi digital, bukan sekadar pemikiran tambahan di akhir.

“Ketika Anda mengimplementasikan transformasi digital, jangan hanya mendengarkan konsultan teknis. Pergilah ke pengguna dan pahami apa saja pain points mereka.” 

Pereira menyoroti pentingnya menggabungkan pembangunan infrastruktur dengan edukasi, karena “tidak ada gunanya membangun AI paling canggih jika ibu saya tidak tahu cara menggunakannya.”

Hal ini membutuhkan investasi dalam peningkatan kesadaran, pelatihan, dan penguatan kapasitas agar transformasi digital benar-benar memberi manfaat bagi semua orang, bukan hanya mereka yang melek digital. 

Lim memberikan contoh nyata dari Singapura, yang menyediakan voucher digital dalam bentuk dokumen yang dicetak dengan kode QR bagi lansia yang tidak dapat menggunakan ponsel pintar. 

Ia menyebutnya sebagai “versi 0,5 dari infrastruktur digital.” 

Pendekatan hibrida seperti ini mungkin tidak sempurna, tetapi sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara ambisi dan realitas. 

“Saya pikir sebagai pemerintah, kita perlu menyeimbangkan kebutuhan untuk serba digital, dengan kondisi masyarakat yang memiliki tingkat literasi digital yang berbeda,” tutupnya. 

Tonton video lengkapnya di sini.