Inovasi adalah tentang meningkatkan kualitas hidup, bukan sekadar tren atau teknologi
By Amit Roy Choudhury
Dalam pidato kunci di Festival of Innovation yang diselenggarakan oleh GovInsider, Menteri Negara Senior di Kantor Perdana Menteri, Desmond Tan, menegaskan bahwa inovasi tidak pernah mengikuti jalur yang linear dan bahwa yang berinovasi adalah manusia, bukan sistem atau kebijakan.

Menteri Negara Senior di Kantor Perdana Menteri sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal National Trades Union Congress (NTUC), Desmond Tan, menyampaikan pidato kunci pada pembukaan Festival of Innovation 2026 yang diselenggarakan oleh GovInsider. Foto: GovInsider.
Mengapa sektor publik berinovasi?
Sektor publik berinovasi untuk meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepercayaan, dan menghadirkan hasil yang benar-benar bermakna bagi warga dan pekerja.
Hal ini disampaikan dalam pidato pembukaan di acara Festival of Innovation (FOI) pada 3 Maret di Singapura.
Desmond Tan, yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal National Trades Union Congress (NTUC), menambahkan bahwa inovasi pemerintah tidak pernah bertujuan sekadar menghadirkan hal baru demi kebaruan itu sendiri. Kemajuan pun tidak pernah berjalan lurus, melainkan disertai dinamika naik dan turun.
FOI 2026 yang berlangsung selama dua hari mempertemukan praktisi sektor publik dari seluruh dunia untuk berdiskusi dan membuka banyak peluang jejaring.
Lebih dari 2.200 peserta mendaftar untuk festival ini, termasuk 322 peserta internasional dari 28 negara.
Para peserta mewakili 421 instansi pemerintah dari berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, pertahanan, sains, teknologi, hingga ekonomi digital.
Inovasi adalah proses berkelanjutan
Dalam pidatonya, Menteri menegaskan bahwa inovasi merupakan proses yang berkelanjutan.
Ia mencontohkan bahwa lebih dari satu dekade lalu, Singapura bereksperimen dengan transportasi publik sesuai permintaan melalui Beeline.
“Meski pada awalnya menghasilkan minat dan ekspektasi yang besar, inisiatif tersebut pada akhirnya dihentikan.
“Namun inovasi tidak berhenti; sebaliknya, kami belajar dan beradaptasi, dan hari ini kami terus mengeksplorasi model transportasi baru, termasuk kendaraan otonom,” ujarnya.
Pelajaran pentingnya adalah bahwa tidak semua inovasi akan berhasil.
“Namun jika kita berhenti mencoba, atau jika kita lebih takut gagal daripada menghargai proses belajar, maka dampak publik akan terhenti,” kata Tan.
AI sebagai prioritas strategis
Menteri menambahkan bahwa keseimbangan antara ambisi dan tujuan ini juga tercermin dalam pendekatan Singapura terhadap kecerdasan buatan (AI).
Di tingkat nasional, Singapura mengambil langkah tegas untuk membentuk bagaimana AI diadopsi dan diatur.
Ia menyatakan bahwa AI kini menjadi prioritas strategis bagi Singapura. National AI Strategy 2.0 menetapkan visi yang jelas untuk memanfaatkan AI demi kepentingan publik, baik bagi Singapura maupun dunia.
“Bergerak dari aspirasi ke eksekusi, Dewan AI Nasional yang baru diumumkan dan dipimpin oleh Perdana Menteri Lawrence Wong akan memberikan kepemimpinan dan koordinasi yang jelas dalam riset, regulasi, dan promosi investasi,” ujar Tan.
Sistem tidak berinovasi, manusialah yang berinovasi
Menteri menekankan bahwa meskipun teknologi mengubah cara pemerintah beroperasi, pendorong terpenting transformasi adalah manusia.
“Sistem tidak berinovasi. Kebijakan tidak berinovasi. Manusialah yang berinovasi.”
Ia menambahkan bahwa kepemimpinan saat ini berarti membawa orang-orang untuk ikut dalam perjalanan perubahan. Di NTUC, keyakinan ini menjadi panduan dalam mendukung pekerja, termasuk aparatur publik, agar tetap relevan di dunia yang digerakkan oleh AI.
Ia mencatat bahwa ketika pekerja didukung dan memiliki kejelasan tujuan, kepemimpinan akan muncul di setiap tingkat organisasi.
Sebagai contoh, ia menyebut Sutarsan Jaganathan, trainer utama di Otoritas Imigrasi Singapura (ICA), yang berinisiatif mentransformasi cara petugas belajar melalui pembelajaran adaptif dan microlearning, serta memanfaatkan teknologi seperti Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR).
Menurut Menteri, contoh tersebut menunjukkan bahwa alat paling kuat dalam setiap transformasi bukanlah teknologi, melainkan pola pikir yang berlandaskan rasa ingin tahu, empati, dan kemampuan beradaptasi. Inilah yang direpresentasikan oleh FOI.
“Tahun ini, FOI menerima 270 pengajuan penghargaan, meningkat signifikan 60 persen dibandingkan tahun lalu, dengan hampir setengahnya berasal dari luar negeri. Tersebar dalam 13 kategori, pengajuan ini mencerminkan solusi nyata, bukan sekadar ide teoretis,” ujarnya.
Para pemenang penghargaan diumumkan pada hari kedua FOI, 4 Maret.
Mengelola pemerintahan di tengah ketidakpastian
Panel pembuka FOI tahun ini bertajuk Governing Through Uncertainty: Innovation, Inclusion and Leadership for the Next Era, yang membahas berbagai isu luas yang diangkat oleh Menteri.
Panel tersebut dimoderatori oleh Matthew Chua dari Home Team Science & Technology Agency (HTX) dan menghadirkan sejumlah pembicara, termasuk mantan Wakil Menteri Perdagangan dan Industri Malaysia sekaligus Adjunct Professor di Taylor University, Ong Kian Ming, Penasihat Kebijakan Senior Tony Blair Institute for Global Change Singapura, PeiChin Tay, mantan Menteri Negara Maladewa untuk Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Teknologi, Mohamed Shareef, serta Deputi Sekjen ASEAN untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN, Satvinder Singh.
Para pembicara secara umum sepakat bahwa mengelola pemerintahan di tengah ketidakpastian membutuhkan empati dan kepemimpinan yang berpusat pada warga, dipadukan dengan kolaborasi untuk mengelola perubahan ekonomi dan teknologi.
Ketika seluruh aparatur publik dipandu oleh nilai untuk menciptakan dampak, kemajuan akan terjadi secara organik dan institusi menjadi lebih bersedia untuk berubah, ujar para panelis.
Mereka menekankan bahwa di seluruh ASEAN dan kawasan lainnya, pemerintah perlu bersikap fleksibel dan adaptif.
Para pemimpin pemerintahan harus memahami kebutuhan para pemangku kepentingan, menunjukkan nilai publik yang jelas, serta berkomunikasi secara autentik dan lugas terutama kepada generasi muda.
Mereka juga menyoroti bahwa inovasi di pemerintahan perlu dilembagakan melalui mandat politik yang kuat, koordinasi lintas pemerintah, serta infrastruktur “keras” dan “lunak”, termasuk kepercayaan.
Bagi negara kecil dan dengan sumber daya terbatas seperti Maladewa, para panelis menekankan pentingnya kemitraan, lompatan siklus teknologi (leapfrogging), serta “kedaulatan kognitif” agar tetap dapat mengendalikan pilihan strategisnya sendiri.
Kedaulatan kognitif adalah kemampuan untuk berpikir secara mandiri, mempertanyakan asumsi, dan menahan ide-ide yang bertentangan secara bersamaan untuk menciptakan makna dari kekacauan.
Para panelis sepakat bahwa aparatur publik yang berdaya, digerakkan oleh nilai, dan didukung oleh kerja sama regional merupakan kunci untuk membangun institusi yang tangguh dalam menghadapi masa depan yang tak terduga.
Wawasan berbasis AI dari seluruh sesi FOI 2026, termasuk panel ini, dapat diakses melalui tautan ini.