Membangun kota cerdas yang berdampak hingga ke tingkat desa

Sejumlah pejabat pemerintah daerah di Indonesia meredefinisikan konsep kota cerdas bukan lagi sebagai proyek teknologi yang ukurannya ditentukan oleh jumlah aplikasi yang dimiliki, melainkan kemampuannya dalam menyelesaikan persoalan warga hingga ke tingkat desa.  

Poin tersebut menjadi benang merah utama dalam acara panel From Local Innovation to Regional Impact di Jakarta 20 Agustus 2026. Panel yang mempertemukan pemimpin daerah dalam membahas praktik kota cerdas ini merupakan bagian dari rangkaian acara JAKI and Fellowship Cities Forum (JFCF) 2026.  

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan, transformasi digital di daerahnya diarahkan untuk tidak hanya sekadar membangun aplikasi, melainkan bagaimana menghasilkan layanan publik yang lebih mudah, cepat dan lebih terasa oleh warga desa.  

"Teknologi digital adalah instrumen. Tujuan akhir kita tetap kesejahteraan rakyat," ujarnya. 

Dony berbagi bahwa transformasi digital di Sumedang berangkat dari upaya memperbaiki cara pemerintah melayani masyarakat. Ketika pertama kali menjabat sebagai bupati, ia mengumpulkan aparatur sipil negara (ASN) dan menanamkan prinsip bahwa birokrasi harus mempermudah urusan warga.  

Pendekatan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam reformasi birokrasi dan pemanfaatan teknologi. 

Salah satu penerapannya terlihat dalam layanan administrasi kependudukan. Sumedang memangkas proses yang sebelumnya dapat memakan waktu hingga enam bulan menjadi maksimal tiga hari.  

Pemerintah Kabupaten juga mengembangkan layanan yang menghubungkan fasilitas kesehatan dengan administrasi kependudukan. Melalui sistem yang disebut “Jampe Harupat”, kelahiran seorang bayi dapat langsung memicu penerbitan empat dokumen kependudukan. 

Dokumen seperti akta kelahiran, kartu keluarga dan Kartu Identitas Anak (KIA) kini dapat dikirim dalam bentuk PDF melalui WhatsApp, sementara KTP elektronik dikirimkan melalui kantor pos.  

“Layanan ini ingin memastikan negara hadir menyambut warga barunya,” tambah Dody. 

Mendorong kebijakan berbasis data  

Pemerintah juga menggunakan data untuk menentukan prioritas kebijakan.

Ketika data menunjukkan hipertensi sebagai salah satu penyakit dengan prevalensi tinggi di Sumedang, misalnya, pemerintah dapat mengarahkan program pada upaya promotif dan preventif.  

“Data yang baik akan mendorong keputusan yang baik. Keputusan yang baik akan mendorong intervensi dan hasil yang baik,” katanya.  

Pendekatan ini juga digunakan untuk menangani persoalan seperti stunting. Melalui sistem e-Simpati, pemerintah dapat melihat data penerima secara by name, by address, sekaligus mengidentifikasi penyebab masalah di setiap desa, apakah terkait sanitasi, kesehatan, kepemilikan asuransi kesehatan, atau persoalan lain.

“Mungkin kota cerdas yang sungguhnya bukan yang paling canggih, melainkan yang paling terasa sampai ke desa,” tambahnya.

Makassar dorong satu ekosistem digital terintegrasi 

Pengalaman serupa disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Roem.

Makassar pernah menghadapi persoalan klasik pemerintah daerah dalam membangun kota cerdas, yaitu terlalu banyak aplikasi yang berjalan secara silo. 

Menurut Roem, perubahan paradigma kini mulai terjadi. Pemerintah daerah tidak lagi seharusnya mengejar status smart city dengan memperbanyak aplikasi.

"Sekarang para pemimpin daerah ini paham bahwa ternyata bukan smart city yang kita kejar, tapi dampak melalui transformasi digital," kata Roem.

Makassar memiliki ratusan aplikasi sebelum kemudian mengembangkan Lontara Plus sebagai super app untuk mengintegrasikan layanan digital warga.  

Melalui platform tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan, mulai dari pembayaran pajak, administrasi kependudukan hingga layanan yang mendorong partisipasi warga dalam menjaga fasilitas umum.  

Konsepnya bukan semata memindahkan layanan ke aplikasi. Pemerintah ingin menjadikan data dan pengaduan warga sebagai dasar pengambilan keputusan. 

Dalam pemaparannya, Roem menunjukkan bahwa jumlah pengaduan masyarakat dapat menjadi sumber informasi untuk membaca persoalan kota. Di Makassar, pengaduan bahkan digunakan untuk mengidentifikasi persoalan seperti lampu jalan dan kebutuhan perbaikan fasilitas publik.  

Dengan demikian, teknologi ditempatkan sebagai alat untuk memperpendek jarak antara pemerintah dan masyarakat, bukan sebagai tujuan pembangunan itu sendiri.

Semarang dan dua inovasi untuk persoalan konkret

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Didik Dwi Hartono membawa pendekatan yang relatif serupa.

Semarang mengembangkan AISA, solusi berbasis AI untuk membantu pemerintah mengelola sampah, serta aplikasi Semarang dalam Genggaman, layanan digital yang dirancang untuk mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan pemerintah. 

Didik menegaskan kedua program tersebut hanyalah contoh dari perjalanan transformasi digital Semarang. Yang lebih penting adalah prinsip yang mendasarinya. 

"Bagi kami, digitalisasi ini akan bermakna apabila pemerintah bisa memberikan pelayanan yang mudah, cepat, responsif, dan berkelanjutan," ujarnya.  

Semarang juga tidak menjadikan jumlah aplikasi sebagai ukuran keberhasilan. Menurut Didik, digitalisasi harus menghubungkan empat elemen, yaitu layanan publik terintegrasi, tata kelola berbasis data, operasi pemerintahan digital, dan partisipasi masyarakat. 

Melalui Semarang dalam Genggaman, masyarakat dapat melihat berbagai informasi dan layanan kota dalam satu platform, termasuk pendidikan, kesehatan, investasi, hingga kanal pengaduan.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa tantangan kota cerdas sebenarnya ialah bagaimana teknologi membantu menyederhanakan hubungan pemerintah dan warga, kata Hartono.  

Kota cerdas untuk menopang pariwisata 

Denpasar memilih mengembangkan kota cerdas berdasarkan karakteristik ekonomi dan sosial daerahnya. 

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar Gede Wirakusuma Wahyudi menjelaskan bahwa Denpasar mengembangkan aplikasi Denpasar Parama Sewaka untuk mendukung konsep smart tourism dan creative hub. 

Pendekatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakter Denpasar sebagai kota yang bertumpu pada pariwisata dan ekonomi kreatif. Kota tersebut memiliki 35 desa adat dan 360 banjar adat yang menjadi bagian penting dari ekosistem budaya dan pariwisata. 

Pemerintah melihat masyarakat lokal, UMKM, hotel, restoran, seni, budaya, kuliner, dan berbagai festival sebagai bagian dari ekosistem yang harus diintegrasikan dalam pengembangan kota cerdas. 

Bagi Gede, forum kota cerdas seperti ini dapat dimanfaatkan sebagai ajang berjejaring dan ruang belajar dua arah.