Menteri PANRB: Layanan digital harus terasa dekat di kehidupan masyarakat

Selama bertahun-tahun, transformasi digital pemerintah sering dibicarakan melalui istilah-istilah teknis: interoperabilitas, infrastruktur cloud, atau kecerdasan artifisial (AI). 

Namun bagi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, masyarakat tidak pernah merasakan pemerintah melalui jargon-jargon teknis. 

“Masyarakat tidak bangun pagi sambil memikirkan interoperabilitas. Mereka juga tidak otomatis mempercayai negara hanya karena pemerintah mulai menggunakan AI,” katanya. 

Hal itu disampaikan Rini dalam pidatonya di acara OECD Global Symposium on Open Government 2026 di Seoul, Korea Selatan pada 22 Mei lalu. 

Menurutnya, layanan pemerintah baru dapat dirasakan masyarakat melalui pengalaman yang jauh lebih personal. 

Ia mencontohkan bagaimana layanan pemerintah seharusnya mampu membantu lansia agar tidak lagi kelelahan menghadapi birokrasi. Pencari kerja muda yang akhirnya bisa mengakses peluang lebih cepat karena data pemerintah mulai terhubung. Seorang ibu di desa terpencil yang tidak perlu kehilangan penghasilan harian hanya untuk mengurus dokumen administrasi keluarganya. 

“Inilah momen ketika pemerintah akhirnya terasa hadir,” ujarnya. 

Dengan demikian, transformasi digital pemerintah bukan sekadar proyek modernisasi teknologi, melainkan upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap negara. 

Tantangan Indonesia 

Menurut Rini, tantangan membangun kepercayaan tersebut menjadi semakin kompleks karena skala Indonesia yang sangat besar. 

Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau dan populasi lebih dari 280 juta jiwa, kesenjangan geografis sering kali berujung pada kesenjangan layanan publik.

Karena itu, pemerintah Indonesia mulai melihat transformasi digital sebagai persoalan keadilan sosial, bukan hanya modernisasi birokrasi. 

Selama bertahun-tahun, pemerintah menghadapi masalah digitalisasi yang terfragmentasi. Ribuan aplikasi dan sistem berkembang sendiri-sendiri di berbagai kementerian dan lembaga. 

Akibatnya, masyarakat harus terus mengulang proses yang sama: menyerahkan dokumen berkali-kali, membuat banyak akun, berpindah dari satu kantor ke kantor lain, dan menghadapi sistem yang tidak saling terhubung. 

“Inilah paradoks yang dihadapi banyak negara saat ini. Kita menjadi semakin digital, tetapi apakah kita telah menjadi semakin sederhana?” katanya. 

Karena itu, fase berikutnya dari transformasi digital pemerintah di Indonesia bukan lagi sekadar membangun lebih banyak aplikasi, melainkan menyederhanakan pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan negara. 

Memperkuat infrastruktur publik digital (DPI) 

Untuk menjawab tantangan tersebut, Indonesia saat ini sedang memperkuat infrastruktur publik digitalnya (digital public inifrastructure/DPI).

Pemerintah membangun fondasi digital melalui identitas digital yang kuat, pembayaran digital terintegrasi, pertukaran data yang aman, serta penerapan AI yang bertanggung jawab.

“Yang terpenting adalah, kami memastikan sistem backend ini menciptakan dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat.” 

Salah satu contoh yang disorot adalah transformasi layanan perlindungan sosial (perlinsos) melalui pilot program Banyuwangi, Jawa Timur. Pilot ini telah berhasil dan akan direplikasi ke lebih dari 40 kota/kabupaten lainnya di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, masyarakat rentan harus menghadapi proses verifikasi yang panjang untuk mendapatkan bantuan negara. Sebagian harus menunggu berbulan-bulan hanya untuk mengetahui apakah mereka memenuhi syarat menerima bantuan sosial, sambil tetap mengeluarkan biaya transportasi untuk menyerahkan dokumen.

Dengan menggabungkan fondasi DPI berupa identitas digital dan pertukaran data antarinstansi, proses verifikasi yang sebelumnya memakan waktu antara 75 hingga 200 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Biaya administrasi masyarakat turun drastis, sementara akses terhadap bantuan sosial menjadi jauh lebih cepat. 

“Bagi banyak keluarga, perubahan tersebut berarti berkurangnya tekanan, ketidakpastian, dan beban birokrasi saat mereka sedang berada dalam kondisi rentan,” kata Rini. 

Satu portal untuk semua layanan 

Untuk menyatukan pengalaman masyarakat, Indonesia mengembangkan INAku, portal layanan terintegrasi yang dirancang untuk menyatukan akses masyarakat terhadap layanan pemerintah, kata Rini.

Indonesia juga terus mempercepat implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang kini telah menghubungkan jutaan pengguna dengan berbagai layanan publik penting. 

Di saat yang sama, Indonesia membangun Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai infrastruktur interoperabilitas nasional yang memungkinkan pertukaran data lintas instansi.

Berbagai inisiatif tersebut menjadi fondasi penting bagi transformasi digital pemerintah yang lebih terintegrasi dan berpusat pada kebutuhan masyarakat. 

Ke depan, Indonesia juga terus memperkuat pembangunan GovTech Indonesia sebagai bagian dari upaya menyatukan layanan, data, dan proses bisnis pemerintah dalam satu pendekatan yang lebih terpadu sehingga masyarakat dapat mengakses layanan publik secara lebih sederhana, cepat, dan terhubung. 

“Pemerintah tidak memandang GovTech sekadar sebagai kumpulan platform digital, tetapi sebagai penggerak institusional untuk transformasi menyeluruh (whole-of-government),” kata Rini. 

Pada akhirnya, tujuan transformasi digital tidak hanya soal kenyamanan layanan publik, melainkan upaya membangun negara yang lebih transparan, akuntabel, dan tepercaya. 

Membangun kepercayaan publik 

Menurut Rini, dunia saat ini bukan hanya menghadapi tantangan teknologi, tetapi juga tantangan kepercayaan publik. Karena itu, prinsip pemerintahan terbuka (open government) menjadi semakin penting. 

“Masyarakat tidak bisa diposisikan sebagai konsumen pasif teknologi. Mereka harus menjadi mitra aktif sekaligus co-creator,” tambahnya. 

Hal ini karena tidak ada satu negara pun yang memiliki seluruh jawaban atas tantangan transformasi digital, terutama ketika AI mulai mengubah model pemerintahan di seluruh dunia. 

Rini juga menyinggung pentingnya kolaborasi antarnegara, keterbukaan untuk saling belajar, dan inovasi yang berpusat pada manusia, agar transformasi digital dapat menjadi sesuatu yang benar-benar bermakna. 

Menutup pidatonya, Rini menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak akan diukur dari seberapa canggih algoritma yang dimiliki pemerintah, melainkan apakah sistem yang dibangun mampu membuat pemerintahan menjadi lebih cerdas, lebih adil, lebih cepat sekaligus lebih manusiawi. 

“Transformasi sejati terjadi ketika masyarakat benar-benar merasakan bahwa pemerintah hadir lebih dekat dalam kehidupan mereka, lebih responsif terhadap kesulitan mereka, dan sepenuhnya layak mendapatkan kepercayaan mereka,” tutupnya.