Merancang infrastruktur publik digital (DPI) yang sensitif gender

Meskipun teknologi dapat membangun “rel” atau fondasi digital, manusialah yang membuat infrastruktur publik digital (digital public infrastructure/DPI) benar-benar berjalan.

Hal tersebut disampaikan oleh Global Lead AI Business Line World Bank, Sharmista Appaya, dalam diskusi panel yang diselenggarakan oleh GovInsider pada 4 Maret di Singapura.

Didukung oleh GovStack, panel "Women Building DPI: From Vision to Delivery" menghadirkan pembicara dari pemerintah dan organisasi multilateral di Asia, Amerika, dan Eropa.

Dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur dan kerangka kebijakan, aspek manusia ternyata mendapatkan perhatian dan pendanaan paling kecil secara global. Padahal manusia merupakan lapisan terpenting bagi keberlanjutan ekosistem digital, kata Appaya.  

Menyambut Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 Maret, berikut beberapa pelajaran utama dari diskusi panel yang menyoroti potensi transformasional dari inisiatif DPI yang dipimpin perempuan dalam mendorong transformasi digital yang lebih inklusif dan berpusat pada manusia.  

Merajut inklusi dari level kebijakan hingga layanan di 'last mile'  

DPI hanya akan efektif sejauh ia mampu menjangkau penggunanya. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memberikan contoh penting tentang bagaimana merancang sistem berdasarkan realitas pengguna dan bukan sebaliknya, mengharapkan pengguna yang menyesuaikan diri dengan sistem.  

Direktur Data untuk Pembangunan dan Pemerintahan Digital Bappenas, Dini Maghfirra, menjelaskan bagaimana timnya menyesuaikan jadwal pengumpulan data dengan rutinitas domestik perempuan, misalnya dengan menghindari waktu pukul 10.00 hingga 12.00 siang ketika banyak perempuan sedang menyiapkan makan siang.

Menurutnya, inklusi harus dirajut tidak hanya pada aspek representasi dalam kebijakan negara, tetapi juga pada desain infrastruktur hingga pelaksanaan di tingkat komunitas.  

“DPI terlihat sangat canggih,” kata Dini, sambil menekankan pentingnya menerapkan sistem hibrida – digital dan fisik – dalam implementasi di lapangan. 

“Kita harus memahami bahwa tidak semua dari 287 juta penduduk Indonesia memiliki ponsel pintar. Yang kami lakukan sekarang adalah memastikan bahwa layanan di last mile dapat dijangkau lewat agen-agen di daerah terpencil,” ujarnya.  

Merancang DPI yang inklusif 

DPI dapat menciptakan siklus inklusi yang saling memperkuat dengan memungkinkan inovasi lokal. Jika desain DPI yang inklusif membuka akses, maka inovasi yang muncul dari DPI dapat menghadirkan dampak nyata bagi kelompok yang selama ini kurang terlayani.  

Appaya dari World Bank mencontohkan solusi inovatif di India yang dipimpin oleh pengusaha perempuan, yang menggunakan data alternatif dan kecerdasan buatan (AI) untuk mengatasi persoalan lama: kurangnya agunan properti bagi perempuan.  

Adalah sebuah fakta bahwa tanah dan rumah sering kali terdaftar atas nama laki-laki, membuat perempuan selama ini kerap terpinggirkan dari akses pinjaman.  

Pertukaran data yang mulus oleh DPI akan membantu pemberi pinjaman melacak kapan usaha kecil milik perempuan memberikan kredit kepada pelanggan dan kapan tagihan tersebut dibayar. 

Ketika digabungkan dengan pemodelan berbasis AI, data alternatif ini dapat membentuk skor kredit yang andal, sehingga perempuan dapat memperoleh pinjaman secara mandiri berdasarkan kinerja usaha mereka, bukan berdasarkan kepemilikan aset. 

“Bagaimana kita bisa berharap merancang DPI yang baik jika orang yang merancangnya bahkan tidak diberi ruang untuk mengurus keluarga mereka?” ujar salah satu pendiri People-Centered Internet, Mei Lin Fung. 

Ia menambahkan bahwa DPI yang inklusif juga harus mempertimbangkan kebutuhan ekonomi perawatan informal termasuk pengasuhan anak dan perawatan orang tua, di mana sebagian besar dikelola oleh perempuan.

Mendorong mentorship dan jaringan informal 

Para pembicara juga menyoroti bagaimana komunikasi informal dan jaringan rekan sejawat seperti grup WhatsApp sering kali memungkinkan pengambilan keputusan lebih cepat dibandingkan saluran formal.

Mengakui bahwa perempuan kerap menghadapi imposter syndrome, pimpinan tim komunikasi di National Information and Community Technology Company Limited (iGovTT) dari Trinidad dan Tobago, Nicole Green, mengatakan bahwa salah satu cara mengatasinya adalah dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan “memberi kembali”.

Ia menambahkan bahwa lembaga dapat menggunakan pendekatan bertahap untuk pemberdayaan: dimulai dari dorongan individual dan program mentorship, kemudian berkembang menjadi kelompok bisnis kolaboratif, hingga pada akhirnya memperoleh pendanaan dan menjadi struktur yang lebih terlembagakan. 

Moderator panel yang juga Penasihat GovStack, Puja Raghavan, berbagi tentang program Women in GovTech Challenge. Saat ini memasuki kohort ketiga, program mentoring tersebut telah menerima 1.370 aplikasi dari 137 negara, dengan 30 persen di antaranya berasal dari Asia.

“Angka-angka ini benar-benar menunjukkan kebutuhan akan program seperti ini,” katanya, seraya menambahkan bahwa program tersebut bertujuan membangun komunitas praktisi DPI di sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat sipil. 

Sebagaimana dicatat oleh Appaya dari World Bank, program mentorship tidak hanya membangun keterampilan, tetapi juga membantu mengatasi fenomena brain drain di tingkat karier menengah, sebuah momentum di mana banyak pegawai perempuan meninggalkan karier mereka sebelum sempat memimpin implementasi DPI.

Ketimbang sekadar meningkatkan jumlah perempuan di bidang teknologi, perancang kebijakan sektor publik perlu secara aktif membangun sistem dukungan di sepanjang jalur karier perempuan, sebagaimana ditekankan oleh Dini maupun Appaya.