Misi BAKTI Komdigi mendorong inklusi digital di Indonesia

Selama satu dekade terakhir, Indonesia telah mempercepat pembangunan konektivitas digital hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).  

Namun, bagi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital (BAKTI Komdigi), keberhasilan transformasi digital tidak diukur dari banyaknya menara BTS atau titik akses internet yang dibangun. 

Yang lebih penting adalah bagaimana konektivitas tersebut mengubah kehidupan masyarakat dan menciptakan kesempatan yang lebih setara bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

"Yang kami bangun bukan hanya infrastruktur telekomunikasi, tetapi kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk tumbuh, berdaya saing, dan menjadi bagian utama dari transformasi digital nasional," kata Direktur Utama BAKTI Komdigi Fadhilah Mathar kepada GovInsider. 

Sebagai badan yang mendapat mandat menghadirkan layanan telekomunikasi di wilayah yang belum layak secara komersial melalui skema Universal Service Obligation (USO), BAKTI memainkan peran penting dalam agenda transformasi digital Indonesia.  

Dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025–2029, lembaga ini diposisikan sebagai enabler yang membangun fondasi konektivitas hingga ke pelosok negeri. 

Bagi Fadhilah, membangun jaringan hanyalah langkah pertama. Tantangan berikutnya adalah memastikan konektivitas tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

"Konektivitas yang telah tersedia harus mampu meningkatkan produktivitas, memperluas akses terhadap layanan dasar, serta membuka peluang ekonomi yang sebelumnya sulit dijangkau," kata Fadhilah. 

Menaklukkan tantangan geografis 

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan yang tidak dimiliki banyak negara lain. Ribuan pulau, kawasan pegunungan, wilayah perbatasan, hingga daerah dengan keterbatasan logistik membuat pembangunan dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi menjadi pekerjaan yang jauh lebih kompleks.

Karena itu, BAKTI menerapkan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik setiap wilayah. Bergantung pada kondisi geografis, lembaga ini mengombinasikan berbagai teknologi, mulai dari jaringan serat optik, microwave link, hingga satelit. 

Pendekatan tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, operator telekomunikasi, komunitas, dunia usaha, serta berbagai mitra pembangunan.

Dalam satu dekade terakhir, BAKTI telah membangun berbagai infrastruktur digital, di antaranya sekitar 6.700 unit BTS 4G di seluruh Indonesia dan sekitar 28.000 titik di wilayah 3T. Selain itu, BAKTI juga membangun jaringan tulang punggung serat optik nasional Palapa Ring sepanjang lebih dari 12.000 km, serta mengoperasikan Satelit Republik Indonesia (Satria)-1 dengan kapasitas 150 Gbps.  

Meski demikian, Fadhilah menilai keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak cukup diukur melalui indikator kuantitas saja. 

"Ketika masyarakat memperoleh akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pelayanan publik, hingga munculnya peluang baru bagi UMKM dan ekonomi lokal, di situlah konektivitas mulai menghasilkan dampak nyata," ungkap Fadhilah. 

Indikator keberhasilan selanjutnya ialah ketika wilayah yang sebelumnya bergantung pada intervensi pemerintah mulai menarik minat operator telekomunikasi untuk membangun jaringan. 

"Artinya, intervensi pemerintah berhasil membuka jalan bagi investasi dan mendorong wilayah tersebut tumbuh secara mandiri," jelasnya. 

Ketika internet mengubah cara seorang ibu belajar 

Bagi Fadhilah, pengalaman yang paling membekas selama memimpin BAKTI bukanlah ketika sebuah infrastruktur digital selesai dibangun, melainkan ketika konektivitas mulai mengubah perilaku masyarakat. 

Ia mengenang kisah seorang ibu rumah tangga di salah satu wilayah yang baru memperoleh akses internet melalui sekolah setempat. Sebelumnya, sang ibu selalu merasa khawatir ketika anak-anaknya meminta bantuan mengerjakan pekerjaan rumah karena keterbatasan pendidikan yang dimilikinya. 

Namun setelah sekolah tersebut memiliki akses internet, ia mulai datang lebih awal sebelum menjemput anak-anaknya. Waktu itu dimanfaatkannya untuk belajar melalui internet agar dapat membantu mereka belajar di rumah. 

Baginya, kisah sederhana tersebut menunjukkan bahwa akses digital bukan sekadar menghadirkan koneksi internet, melainkan membuka kesempatan baru bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas diri, memperluas pengetahuan, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi keluarganya. 

Memastikan akses internet berdampak pada masyarakat 

Setelah internet, yang harus dilakukan berikutnya adalah meningkatkan kapasitas penggunanya dan bagaimana memastikan mereka menggunakannya secara produktif, kata Fadhilah.

"Fokus kami berikutnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat layanan kesehatan, meningkatkan kapasitas UMKM, pertanian dan perikanan, serta pelayanan publik."  

Karena itu, BAKTI terus memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan literasi digital, keterampilan digital, dan pemanfaatan teknologi secara produktif di wilayah 3T. 

GovInsider sebelumnya telah melaporkan bagaimana BAKTI bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat untuk mendukung program "Halbar Berdering" - inisiatif pemerintah lokal dalam menghadirkan layanan internet untuk meningkatkan kapasitas digital warga lokal.  

Selain itu, BAKTI juga bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai untuk meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pemerintah digital. 

Fadhilah berharap, dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang wilayah 3T tidak lagi dikenal karena keterbatasannya, melainkan karena potensi yang berhasil diwujudkan. 

Ia membayangkan masyarakat yang semakin produktif, ekonomi lokal yang berkembang, pelayanan publik yang semakin berkualitas, serta semakin banyak operator telekomunikasi yang melanjutkan pembangunan jaringan secara komersial setelah fondasi yang dibangun BAKTI tersedia. 

"Kami ingin BAKTI diingat bukan hanya sebagai institusi yang membangun infrastruktur telekomunikasi, tetapi sebagai lembaga yang membuka kesempatan, menumbuhkan ekosistem digital, dan memastikan tidak ada satu pun masyarakat Indonesia yang tertinggal," tutup Fadhilah.