Pelajaran dari digitalisasi perlinsos Banyuwangi untuk diterapkan secara nasional

Program digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) di Banyuwangi, Jawa Timur, menunjukkan bagaimana pendekatan use case berbasis infrastruktur publik digital (DPI) dapat mentransformasi cara pemerintah menyalurkan bantuan (service delivery).

Dalam uji coba awal, proses yang sebelumnya memakan waktu dari 75-200 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit hingga beberapa jam.  

Dalam tiga minggu, lebih dari 359.000 keluarga (sekitar 60 persen populasi Banyuwangi) berhasil mendaftar. 

Pemerintah pun menargetkan pada tahun ini pilot akan diperluas ke 40 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. 

Namun, di balik capaian tersebut, muncul pertanyaan: apakah pendekatan yang berhasil di tingkat lokal ini dapat direplikasi secara efektif di daerah lain dan secara nasional? 

Pertanyaan inilah yang menjadi fokus dalam acara “Diskusi DPI untuk Perlindungan Sosial dan Peluang Investasi” yang diselenggarakan oleh British Embassy in Jakarta bekerja sama dengan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah RI dan Amana Solutions, 15 April di Jakarta.

Acara ini menghadirkan paparan studi, pengalaman implementasi, serta diskusi panel lintas sektor untuk menguji kesiapan scale-up. 

Berikut adalah beberapa pelajaran kunci (key takeaways) dari acara tersebut. 

Memangkas proses, memperluas akses

Studi Social Return on Investment (SROI) yang dipaparkan oleh Alexander Michael Tjahjadi dan Jamilatuzzahro dari Amana Solutions menunjukkan dampak konkret dari pilot Banyuwangi.

Amana Solutions adalah lembaga penasihat strategis yang bergerak pada transformasi ekonomi dan sektor publik. 

Selain memangkas waktu proses secara drastis, setiap Rp1 investasi menghasilkan Rp1,35 manfaat sosial, yang mencakup penghematan waktu, pengurangan beban administrasi, dan peningkatan akses bagi kelompok yang sebelumnya sulit dijangkau. 

Di samping itu, biaya yang dikeluarkan warga untuk melakukan pendaftaran semakin berkurang menjadi hanya Rp0 hingga Rp10.000, yang bermakna signifikan bagi keluarga berpendapatan rendah. 

Meski demikian, studi juga menekankan pentingnya pemerintah melakukan debottlenecking masalah-masalah mendasar sebelum pilot diperluas ke daerah lainnya, di antaranya konektivitas, tata kelola data, keamanan siber, dan fragmentasi sistem.

Studi juga menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas agen atau fasilitator di tingkat masyarakat adalah faktor kunci, bukan sekadar pelengkap.   

Menyatukan problem statement 

Bagi pemerintah, kunci keberhasilan pilot Banyuwangi terletak pada kejelasan masalah yang ingin diselesaikan.

Dalam kata sambutannya, Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Prioritas Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Tubagus Nugraha, menyoroti dua isu utama program perlindungan sosial yang selama ini ada: kesalahan penargetan di hulu dan distribusi bantuan di hilir.

Ia mengutip hasil studi yang menunjukkan bahwa exclusion error di Banyuwangi mencapai 77 persen, mencerminkan banyak masyarakat yang seharusnya menerima bantuan namun belum terjangkau.  

“Ini adalah problem statement yang saat ini sedang kita perbaiki bersama-sama,” ujarnya. 

Principal Expert DEN Rahmat Danu Andika menambahkan, bantuan sosial dipilih sebagai use case karena masalah salah sasaran adalah “musuh bersama” setiap kementerian.

“Kita tidak memperdebatkan problem statement-nya. Semua setuju misstargeted subsidy memang terjadi,” katanya.

Andika mengapresiasi koleganya di pemerintahan yang aktif dalam inisiatif digital ini dan secara khusus berterima kasih kepada Kementerian Sosial – sebagai lembaga yang diberi mandat atas program-program bantuan sosial – yang bersedia untuk menjadi “laboratorium” uji coba use case DPI ini.   

Membangun di atas fondasi yang sudah ada 

Apabila esensi dari DPI adalah memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia alih-alih membangun dari nol, maka use case perlinsos telah berjalan ke arah yang benar.

Menurut Andika, salah satu terobosan utama keberhasilan pilot ini adalah penggunaan autentikasi biometrik berbasis wajah yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

“Dengan keunggulan cakupan data lebih dari 98 persen populasi, proses pendaftaran dan verifikasi menjadi lebih cepat, tanpa perlu anggaran tambahan untuk alat pemindai sidik jari atau iris,” catat dia. 

Ia menambahkan, sistem pertukaran data lintas instansi yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memungkinkan proses verifikasi kelayakan dilakukan secara lebih transparan.  

Sistem akan menarik data dari berbagai lembaga untuk menentukan apakah seseorang berhak menerima bantuan, dengan tetap menyediakan mekanisme sanggah bagi pendaftar. 

Tantangan utama lebih dari sekadar teknologi 

Dalam sesi panel, ekonom Universitas Gadjah Mada Elan Satriawan menggarisbawahi bahwa meski hasil awal studi SROI amat menjanjikan, namun pemerintah disarankan untuk tidak bergantung pada satu pendekatan.

“SROI mampu menangkap dampak kebijakan sosial, namun ia bukan silver bullet,” katanya. 

Ia mengingatkan bahwa ekspansi yang dilakukan terlalu cepat tanpa memperbaiki keterbatasan metodologi justru berisiko memperbesar kesalahan.

Ia juga menyoroti bahwa meski DPI mampu meningkatkan efisiensi, tetapi tidak otomatis bisa menyelesaikan masalah tata kelola yang lebih kompleks.  

“DPI menyelesaikan plumbing problem, namun koordinasi, ekonomi politik, dan desain kebijakan membutuhkan reformasi tambahan.”

Kolaborasi multisektor 

Dengan rencana ekspansi ke puluhan daerah, kebutuhan akan kolaborasi lintas sektor menjadi semakin penting.

Pada sesi panel, Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Komunikasi dan Informatika, Firlie Ganinduto, menekankan bahwa peran swasta akan krusial, terutama dalam mendukung operasional dan pemeliharaan sistem.  

Namun, ia menyoroti pentingnya kejelasan regulasi dari pemerintah: “Ini investasi jangka panjang. Dunia usaha butuh kepastian aturan main.” 

Dalam sambutannya, Head of Economics and Social Affairs of British Embassy in Jakarta, Samuel Hayes, menggarisbawahi bahwa ekosistem digital yang kuat – yang melibatkan kemitraan publik-swasta – menjadi fondasi untuk memastikan keberlanjutan dan dampak jangka panjang. 

“Pemerintah berperan menetapkan arah dan standar, sementara sektor swasta menghadirkan inovasi dan kapabilitas, mulai dari konektivitas hingga keamanan siber,” katanya.