Pidato anggaran 2026, PM Singapura fokus AI dan misi ‘whole of government’
By James Yau
Prioritas nasional tahun ini berpusat pada misi kecerdasan artifisial (AI) sektoral, penyelarasan yang lebih erat antara kebutuhan tenaga kerja dan keterampilan, serta dukungan yang lebih besar terhadap partisipasi masyarakat.

Perdana Menteri Singapurs Lawrence Wong menyampaikan pidato kenegaraan pada 12 Februari. Foto: Gov.sg.
Pidato pembacaraan anggaran selalu menjadi momentum pemerintah Singapura dalam memperbarui strategi.
Pada pidato pembacaan anggaran pertama dalam masa pemerintahan barunya, Perdana Menteri Lawrence Wong menyoroti bahwa saat ini Singapura dihantui ketidakpastian ekonomi, perombakan pekerjaan, dan potensi disrupsi akibat kecerdasan artifisial (AI).
Yang paling mencolok dari agenda tahunan ini bukanlah besaran dana yang dialokasikan untuk setiap kementerian, melainkan instansi mana yang akan bertanggung jawab atas penggunaannya.
Selama bertahun-tahun, frasa “whole-of-government (WOG)” menjadi jargon populer di kalangan kelompok strategi dan satuan tugas, namun kesulitan (dan masih terus berjuang) mengatasi gesekan akibat silo vertikal, fragmentasi data, dan hambatan regulasi.
Dari misi AI hingga penggabungan lembaga, serangkaian pengumuman yang disampaikan PM Wong kemarin tampaknya menandai berakhirnya era silo dan dimulainya tata kelola berbasis misi.
Misi AI sektoral
PM Wong menyatakan bahwa AI akan menjadi keunggulan strategis bagi Singapura yang dapat membantu mengatasi kendala struktural seperti populasi yang menua, keterbatasan sumber daya alam, dan pasar tenaga kerja yang ketat.
Keunggulan Singapura, tambahnya, bukan pada pembangunan model frontier terbesar, melainkan pada penerapan AI secara “efektif, bertanggung jawab, dan cepat”.
Hal ini melatarbelakangi peluncuran serangkaian “Misi AI Nasional” untuk mendorong transformasi berbasis AI di sektor-sektor kunci, termasuk keuangan, kesehatan, konektivitas, dan manufaktur canggih.
Sebuah Dewan AI Nasional baru, yang dipimpin langsung oleh PM Wong, akan dibentuk untuk mengoordinasikan penyelarasan lintas pemerintah dalam bidang riset dan pengembangan, regulasi, serta investasi.
Dengan menempatkan inisiatif ini langsung di bawah kewenangan Perdana Menteri, pemerintah memberi sinyal bahwa AI bukan lagi domain vertikal yang dikelola semata oleh lembaga teknologi seperti GovTech Singapore atau Infocomm Media Development Authority (IMDA).
Sebaliknya, AI diposisikan sebagai lapisan horizontal yang harus menembus setiap kementerian.
Dari WOG menuju whole-of-society, pesannya berpusat pada AI untuk produktivitas dan pertumbuhan.
Hal ini akan mendorong perluasan Lorong AI, pusat komunitas yang dibentuk oleh Kementerian Pengembangan Digital dan Informasi (MDDI) pada Januari 2025 – yang akan berpindah dari sebuah ruko di Chinatown ke taman AI yang mapan di One-North.
Klaster baru ini diharapkan mampu mengkatalisasi ide, membangun kolaborasi, dan menerjemahkan inisiatif AI menjadi solusi praktis bagi dunia usaha dan layanan publik.
“SkillsForce Singapore”
Di era perubahan teknologi yang semakin cepat dan transisi pekerjaan yang lebih intens, sistem harus bekerja lebih terpadu agar tercapai penyelarasan yang lebih kuat, ujar PM Wong.
SkillsFuture Singapore dan Workforce Singapore akan digabungkan menjadi sebuah badan hukum baru, mengikuti rekomendasi Komite Peninjau Strategi Ekonomi (ESR) untuk meninjau organisasi pekerjaan dan dukungan keterampilan.
Saat ini, kedua lembaga tersebut berada di bawah kementerian yang berbeda – SSG di bawah Kementerian Pendidikan dan WSG di bawah Kementerian Tenaga Kerja.
Penggabungan ini menempatkan lembaga baru tersebut di bawah kewenangan bersama sebagai pusat layanan terpadu untuk pelatihan keterampilan, bimbingan karier, dan pencocokan pekerjaan.
Dengan langkah ini, pemerintah memberi sinyal kepada warga bahwa fungsi-fungsi tersebut bukanlah dua hal yang terpisah.
Selain itu, anggaran 2026 juga dapat menjadi indikasi arah konsolidasi rantai layanan di berbagai layanan pemerintah lainnya.
Peta jalan nasional seperti Healthier SG dan Forward SG telah bergerak menuju upaya lintas lembaga dan implementasi lintas sektor seperti kesehatan, pendidikan anak usia dini, dan bantuan sosial.
Informasi lebih lanjut diharapkan disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Menteri Ketenagakerjaan pada sidang Committee of Supply bulan Maret.
Kolaborasi pemerintah-warga
Salah satu sorotan dalam pidato anggaran tahun ini adalah bagaimana warga Singapura dapat berkontribusi terhadap kebutuhan komunitas.
Dengan melibatkan warga dalam tahap perancangan layanan, pendekatan co-creation dapat berjalan beriringan dengan intervensi WOG untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
Dana SG Partnership Fund senilai S$50 (setara Rp650 miliar) juta telah diluncurkan untuk mengkatalisasi inisiatif akar rumput yang berkelanjutan dan berdampak.
Dana baru ini menyediakan tingkatan pendanaan yang berbeda dalam berbagai jangka waktu, termasuk hibah hingga S$1 juta (Rp13 miliar) untuk proyek-proyek besar multi-tahun.
Inisiatif ini berkembang dari Our Singapore Fund yang sejak diperkenalkan pada 2016 telah mendukung lebih dari 800 proyek akar rumput, termasuk inisiatif kesiapan kota dan kesiapan digital.
Singapore Government Partnerships Office yang diluncurkan pada 2024 dimaksudkan sebagai titik pusat bagi warga Singapura untuk mengajukan ide dan bermitra dalam proyek komunitas guna memperdalam kolaborasi pemerintah-warga.
Anggaran ini juga memuat rencana pemerintah untuk membuka lebih banyak ruang bagi kaum muda agar terlibat dalam membentuk masa depan Singapura.
Putaran berikutnya dari Youth Panels tahun ini, yang dipimpin oleh National Youth Council, akan memungkinkan lebih banyak anak muda untuk tampil dan membawa perubahan.
Informasi lebih lanjut diharapkan disampaikan oleh Menteri Kebudayaan, Komunitas, dan Pemuda pada sidang Committee of Supply.
Apa lagi yang dibutuhkan untuk hasil WOG?
Ketika anggaran 2026 menetapkan arah tahun ini, tantangan sesungguhnya bersifat kultural.
Anggaran tersebut mengalokasikan miliaran dolar untuk AI dan penggabungan struktural, namun keberhasilan misi-misi ini bergantung pada aparatur publik yang harus menavigasi era layanan publik baru yang menuntut talenta “bilingual” - yakni mahir dalam kebijakan sekaligus teknologi.
Pesan bagi para pejabat publik adalah: Jangan hanya melihat bagaimana anggaran departemen Anda berubah. Lihatlah siapa mitra baru Anda.