Presiden AS Joe Biden terbitkan perintah eksekutif bangun infrastruktur AI skala besar 

By Si Ying Thian

Pemerintah juga membidik pusat data domestik untuk memanfaatkan AI demi keamanan nasional, mengembangkan sistem AI yang aman dan terjamin, serta mengurangi ketergantungan pada negara lain.

Presiden AS Joe Biden menandatangani perintah eksekutif tentang AI yang aman, terjamin, dan dapat dipercaya. Foto: Publikasi resmi Gedung Putih oleh Adam Schultz.

Amerika Serikat (AS) telah menjadi pemimpin global dalam inovasi kecerdasan buatan (AI), sebagai pionir aplikasi-aplikasi berbasis AI dan banyaknya kepemilikan model bahasa besar (LLM) yang digunakan banyak orang di seluruh dunia. Namun, inovasi ini sebagian besar dipimpin oleh perusahaan teknologi swasta.


Presiden AS Joe Biden telah mengeluarkan perintah eksekutif yang mengatur tentang bagaimana pembangunan “infrastruktur AI generasi berikutnya” yang meningkatkan daya saing ekonomi, keamanan nasional, keamanan AI, dan energi bersih, kemarin (14/1). Upaya ini dilakukan untuk memajukan AI yang diinisasi oleh pemerintah. 


Beberapa poin dalam perintah eksekutif tersebut termasuk membangun pusat data berskala besar untuk melatih dan mengoperasikan model AI; proyek energi bersih untuk mendukung penggunaan AI; dan memberlakukan persyaratan dan perlindungan utama bagi para pengembang AI di lokasi-lokasi tersebut.  


Rencana ini akan melibatkan Departemen Pertahanan AS (DOD), Departemen Energi (DOE), Departemen Dalam Negeri, Departemen Perdagangan, dan Departemen Luar Negeri.


Berlangganan bulettin GovInsider di sini

Pusat data domestik dan teknologi energi bersih 


Dengan AI yang terjalin di hampir semua sektor ekonomi, peran pemerintah dalam membangun infrastruktur AI yang aman menjadi semakin penting untuk menjaga daya saing ekonomi negara.  


“AI siap memberikan dampak yang besar bagi perekonomian kita..., dan ini terlalu penting untuk dialihdayakan,” ujar Biden.

  

Dia menyoroti alasan di balik dukungannya terhadap pendirian pusat data domestik untuk melatih dan mengoperasikan model AI.  


Hal ini termasuk mencegah musuh mengakses sistem ini karena dapat merugikan keamanan nasional, memanfaatkan AI untuk meningkatkan keamanan nasional, serta mengembangkan sistem AI yang aman dan terlindungi.  


AS juga melihat peluang untuk memajukan teknologi energi bersih untuk memenuhi permintaan energi AI, kata pernyataan itu.    


Pernyataan tersebut juga menyoroti pentingnya memastikan bahwa harga listrik tetap murah bagi konsumen meskipun ada peningkatan permintaan energi dari pusat data baru ini.   


“Pengembang yang terpilih untuk membangun infrastruktur AI diharuskan untuk membayar semua biaya pembangunan dan pengoperasian infrastruktur AI sehingga pengembangan ini tidak menaikkan harga listrik bagi konsumen,” ungkap Biden.  


Departemen Perdagangan selanjutnya akan membantu para pengembang dengan memastikan bahwa skema keuangan, seperti program jaminan pinjaman, tersedia bagi para pengembang untuk mendapatkan komponen-komponen yang penting untuk pengembangan infrastruktur AI di situs-situs ini.  


Berlangganan bulettin GovInsider di sini 

Lembaga pemerintah bisa sewakan lahan untuk pusat data AI  


Lewat perintah eksekutif ini, lembaga pemerintah di AS dapat menyewakan lahan federal kepada sektor swasta untuk pusat data dan fasilitas energi bersih, memfasilitasi interkoneksi infrastruktur ke jaringan listrik, mendukung pengembang dalam memenuhi persyaratan, dan memajukan pengembangan transmisi di sekitar lokasi.  


DOD dan DOE akan bertanggung jawab untuk melaksanakan sebagian besar rencana yang disoroti dalam perintah tersebut. 


Sebagai contoh, kedua departemen tersebut telah ditugaskan untuk memilih lokasi-lokasi federal bagi sektor swasta untuk membangun pusat data dan fasilitas tenaga listrik bersih, dan mengadakan tender kompetitif untuk menyewa lokasi-lokasi tersebut.  


Dalam menilai lokasi-lokasi tersebut, kedua lembaga tersebut harus mempertimbangkan seberapa mudahnya lokasi-lokasi tersebut diakses oleh infrastruktur transmisi berkapasitas tinggi, dan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat, lingkungan alam, dan sumber daya komersial.


Perintah tersebut juga menguraikan kewajiban kontrak yang akan diberlakukan oleh kedua departemen kepada para pengembang di lokasi milik pemerintah federal, dengan klausul seperti kewajiban menggunakan energi bersih, menjaga keselamatan dan keamanan AI, standar tenaga kerja, hingga pembelian produk yang diproduksi di dalam negeri.

  

Terkait infrastruktur energi bersih, Departemen Dalam Negeri akan mengidentifikasi lahan-lahan yang cocok untuk energi bersih, sembari meningkatkan proses perizinan untuk proyek-proyek panas bumi. DOE akan terus mengeksplorasi pendistribusian sumber daya energi, memajukan sumber energi bersih, dan penyebaran energi nuklir yang aman dan bertanggung jawab.



Artikel ini diterjemahkan dari Bahasa Inggris pada laman ini.