Program Perlinsos berbasis AI harus didukung data berkualitas dan terhubung

Kecerdasan artifisial (AI) mulai mengambil peran dalam transformasi layanan perlindungan sosial (Perlinsos) di Indonesia untuk mendukung proses yang selama ini membutuhkan ketelitian tinggi, seperti verifikasi identitas dan penilaian kelayakan penerima bantuan sosial. 

Namun, pemerintah menyadari bahwa AI bukan solusi instan. Sistem secanggih apapun tidak akan menghasilkan keputusan yang lebih baik apabila tidak didukung oleh data yang akurat, mutakhir, dan saling terhubung.  

Karena itu, pemerintah terlebih dahulu membangun interoperabilitas data lintas kementerian, lembaga, dan institusi lain agar berbagai sumber informasi dapat saling terhubung.  

“Salah satu fondasi penting sebetulnya adalah data yang berkualitas. Bagaimana kita bisa memanfaatkan data yang ada di berbagai instansi demi kepentingan pelayanan publik," kata Anggota Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Rahmat Danu Andika. 

Menurutnya, fondasi ini tidak hanya mempercepat proses verifikasi layanan bantuan sosial, tetapi juga memungkinkan pemerintah menilai kelayakan penerima bantuan secara lebih akurat berdasarkan data yang berasal dari berbagai instansi, bukan hanya satu sumber data. 

Dengan fondasi tersebut, AI nantinya dapat menganalisis data yang lebih komprehensif untuk mendukung pengambilan keputusan dalam penyaluran bantuan sosial. 

Menjelang peluncuran nasional program Perlinsos yang akan dilaksanakan akhir tahun ini, Andika berbagi kepada GovInsider mengenai bagaimana pemerintah membangun fondasi interoperabilitas data lintas kementerian untuk mendukung pemanfaatan AI.  

AI memperkuat verifikasi layanan bansos 

Penerapan AI sebenarnya sudah terlihat di tahap pendaftaran di portal Perlinsos.  

"Dengan liveness detection yang didukung model AI, kami memastikan bahwa orang yang mendaftar di portal itu betul-betul orang yang berhak menerimanya," ujar Andika. 

Dengan cara ini, sistem dapat mengurangi risiko penyalahgunaan identitas maupun upaya manipulasi dalam proses pengajuan bantuan sosial. 

Penerapan tersebut menjadi contoh awal bagaimana AI dapat memperkuat layanan publik tanpa sepenuhnya menggantikan proses pengambilan keputusan, tambahnya. 

Potensi AI tidak berhenti pada verifikasi identitas.  

Ketika data antarinstansi sudah semakin terhubung, AI dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lain, termasuk membantu proses penilaian kelayakan penerima bantuan sosial. 

"Begitu data ini sudah interoperable, ke depan layer AI di atasnya bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan," katanya. 

Uji coba interoperabilitas data lintas instansi 

Andika menyoroti tantangan dalam penyaluran bantuan sosial adalah memastikan data penerima benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat saat ini.  

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah menghubungkan data dari berbagai kementerian, lembaga, dan institusi lain, termasuk Perusahaan Listrik Negara (PLN), BPJS Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik (BPS). 

“Ini adalah pertama kalinya kita memanfaatan interoperabilitas data untuk mengukur kelayakan seseorang dalam menerima program bantuan sosial,” kata Andika. 

Uji coba interoperabilitas data ini telah dilaksanakan di Banyuwangi sebelum kemudian diperluas ke lebih dari 40 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. 

Menurut Andika, dengan menggabungkan berbagai sumber informasi, pemerintah memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi masyarakat. AI juga dapat memberikan rekomendasi yang lebih akurat dibandingkan dengan hanya mengandalkan satu sumber data. 

Keterhubungan antarsistem juga mengubah proses pembaruan data.  

Jika sebelumnya sanggahan perlu ditindaklanjuti melalui pengecekan lapangan oleh Kementerian Sosial dan pemerintah daerah, kini masyarakat dapat mengajukan sanggah secara lebih cepat melalui sistem yang sudah terintegrasi dengan BPS. 

“Dampaknya adalah masyarakat jadi bisa mendapatkan transparansi sekaligus kemudahan yang signifikan dibandingkan proses sebelumnya di mana kita menggunakan data yang seringkali sudah outdated dari tiga atau empat tahun lalu.” 

Memastikan tak ada yang tertinggal 

Meski demikian, Andika menyadari bahwa sistem baru pun tetap memiliki keterbatasan.

Perubahan kondisi ekonomi masyarakat dapat terjadi jauh lebih cepat daripada proses pembaruan data sehingga seseorang yang sebenarnya sudah layak menerima bantuan bisa saja belum terekam dalam sistem, atau sebaliknya. 

Karena itu, mekanisme pembaruan data dan ruang bagi masyarakat untuk mengajukan sanggah secara manual tetap menjadi bagian penting dalam proses ini. 

"Ketika seseorang tidak masuk dalam daftar penerima bantuan, harus ada ruang untuk mengetahui alasannya dan memperbaiki data yang digunakan," dia menambahkan. 

Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan bahwa digitalisasi tidak justru menciptakan hambatan baru. Tidak semua warga memiliki perangkat digital, koneksi internet, maupun tingkat literasi teknologi yang sama. 

Karena itu, transformasi layanan publik berbasis AI perlu tetap mempertimbangkan kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses. 

Ukuran utamanya adalah apakah AI mampu membantu pemerintah memahami kondisi masyarakat dengan lebih baik dan memastikan bantuan dapat diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, tutup dia.