Rumah Pendidikan yang mendunia dan pelajaran tentang pemerintah digital

Selama bertahun-tahun, kita mengukur keberhasilan transformasi digital pemerintah dengan indikator kuantitatif. Berapa banyak aplikasi yang diluncurkan, seberapa besar anggaran yang dihabiskan, atau seberapa canggih teknologi yang digunakan sering kali menjadi tolok ukur utama. 

Padahal, masyarakat hampir tidak pernah bertanya teknologi apa yang dipakai pemerintah.  

Yang mereka rasakan jauh lebih sederhana: apakah layanan menjadi lebih mudah diakses, lebih cepat, dan benar-benar membantu kehidupan mereka. 

Transformasi digital bukanlah perlombaan membangun aplikasi. Ia adalah upaya membangun kembali hubungan antara negara dan warga melalui layanan publik yang lebih sederhana, lebih manusiawi, dan lebih dapat dipercaya. 

Ketika layanan mudah digunakan, transparan, dan benar-benar menyelesaikan persoalan masyarakat, kepercayaan terhadap institusi negara ikut tumbuh. Sebaliknya, teknologi yang rumit hanya akan menambah jarak antara pemerintah dan warga. 

Pemahaman itulah yang saya renungkan ketika menghadiri World Summit on the Information Society (WSIS) Forum 2026 di Jenewa, Swiss, 9 Juli lalu. 

Ketika platform Rumah Pendidikan diumumkan sebagai Winner (juara pertama) WSIS Prizes 2026 pada kategori e-Government, tentu ada rasa bangga. Ini merupakan kali pertama Indonesia meraih predikat Winner sejak penghargaan yang diinisasi International Telecommunication Union (ITU) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut dimulai pada 2012.  

Sebelumnya, capaian terbaik Indonesia adalah predikat Champion (lima besar terbaik) melalui superaplikasi JAKI pada 2021. 

Presiden Prabowo Subianto secara khusus menyampaikan apresiasinya atas prestasi tersebut dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara 20 Juli. 

Dari digitalisasi ke simplifikasi 

Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau, Indonesia menghadapi tantangan pemerataan pendidikan yang tidak ringan.  

Digitalisasi memang berkembang pesat, tetapi pada satu titik kami juga menyadari sebuah ironi. 

Guru harus membuka berbagai aplikasi untuk mengerjakan tugas yang berbeda. Orang tua kesulitan menemukan layanan yang mereka perlukan. Murid berpindah-pindah platform hanya untuk mengakses kebutuhan belajar. 

Digitalisasi sudah terjadi, namun pengalaman penggunanya belum tentu menjadi lebih sederhana. 

Di sinilah saya belajar bahwa integrasi bukan sekadar menyatukan berbagai sistem. 

Integrasi berarti mengurangi beban administrasi yang selama ini ditanggung masyarakat. Setiap formulir yang diisi berulang, setiap akun yang harus dibuat kembali, setiap data yang diminta berkali-kali sesungguhnya mengambil waktu guru untuk mengajar, waktu orang tua untuk mendampingi anak, dan waktu sekolah untuk berfokus pada pembelajaran. 

Transformasi digital seharusnya mengembalikan waktu itu kepada masyarakat. 

Karena itulah Rumah Pendidikan tidak dirancang sebagai aplikasi baru, melainkan sebagai rumah bersama yang mengintegrasikan berbagai layanan pendidikan bagi guru, murid, orang tua, sekolah, hingga pemerintah daerah. 

Mengapa disebut "Rumah" 

Istilah Rumah Pendidikan pertama kali diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Mu'ti. 

Menurut saya, pilihan kata "rumah" memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar nama sebuah platform. 

Rumah adalah tempat setiap orang merasa diterima, memperoleh dukungan, bertumbuh, dan selalu dapat kembali kapan pun dibutuhkan. 

Filosofi itulah yang kemudian kami terjemahkan menjadi budaya kerja RAMAH – responsif, akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis – sebagai fondasi pengembangan layanan digital kementerian. 

Hingga hari ini, Rumah Pendidikan telah mengintegrasikan 66 layanan pendidikan, digunakan oleh lebih dari 6,9 juta pengguna, mencatat lebih dari 67 juta kunjungan, serta didukung lebih dari 50 mitra strategis.  

Sebanyak 104 ribu guru di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) telah memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, sementara 339 ribu satuan pendidikan di 513 kabupaten/kota menggunakan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data. 

Dari schooling menuju learning 

Perubahan terbesar yang saya rasakan bukanlah perubahan teknologi, melainkan perubahan cara memandang pendidikan.

Selama ini kita terbiasa dengan logika schooling, yaitu pendidikan yang identik dengan gedung sekolah dan jam belajar formal. 

Padahal belajar tidak pernah benar-benar berhenti ketika bel pulang berbunyi. 

Rumah Pendidikan berupaya mendorong cara pandang learning, yaitu belajar sebagai proses sepanjang hayat yang dapat berlangsung di mana saja.  

Dalam paradigma ini, guru tetap menjadi pusat proses pembelajaran, sementara teknologi hadir untuk memperkuat perannya, bukan menggantikannya. 

Di tengah perkembangan kecerdasan artifisial (AI), gagasan ini menjadi semakin penting.  

AI dapat membantu guru menyiapkan materi, menganalisis perkembangan belajar, atau mengurangi pekerjaan administratif. Namun empati, keteladanan, dan hubungan antara guru dan murid tetap tidak tergantikan. 

Karena itu, saya tidak melihat penghargaan WSIS Prizes 2026 sebagai garis akhir perjalanan. 

Sebaliknya, penghargaan tersebut menjadi pengingat bahwa transformasi digital tidak boleh berhenti pada pembangunan aplikasi atau penerapan teknologi baru.  

Tantangan berikutnya justru memastikan bahwa layanan publik terus berkembang, tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan mampu bertahan melampaui pergantian kepemimpinan maupun perubahan teknologi. 

Saya juga percaya bahwa penghargaan internasional hanyalah salah satu bentuk pengakuan. 

Standar keberhasilan yang paling penting tetaplah pengalaman warga sehari-hari. 

Barangkali ukuran keberhasilan transformasi digital sektor pendidikan pada akhirnya sangat sederhana. Ketika masyarakat tidak lagi bertanya aplikasi mana yang harus dibuka, formulir apa yang harus diisi, atau kantor mana yang harus didatangi, melainkan cukup fokus pada tujuan mereka yakni belajar, mengajar, dan berkembang. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Penulis adalah Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia. Sebelumnya ia memimpin Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikdasmen (2024-2026) dan Jakarta Smart City (2019-2023). Ia mendapatkan gelar Doctor of Philosophy di bidang Keamanan Siber dari Universitas Oxford, Inggris.