Tiga langkah ini bakal jadikan Indonesia “the next hub” data center Asia

Indonesia punya banyak potensi untuk menjadi “the next hub” pusat data di Asia, kata Bambang Dwi Anggono, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Indonesia punya sumber energi, air dan lahan yang melimpah, 200 juta lebih pengguna internet, serta ekosistem industri digital yang semakin berkembang. Namun, Indonesia baru menyumbang 159 Megawatt (15%) dari kapasitas total 1.100 Megawatt di ASEAN.

“Itulah mengapa berbagai keunggulan yang kita miliki dipadukan dengan aksi yang tepat agar Indonesia mampu mengambil porsi lebih besar dalam pasar regional,” kata Bambang saat berbicara pada diskusi panel Digital Transformation Indonesia Conference & Expo 2023 yang diselenggarakan di Jakarta pada Juli lalu.

Peningkatan kapasitas pusat data dibutuhkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi digital serta menopang layanan e-government. Karena itu, tiga rencana aksi sedang dijalankan. 

Tiga langkah mendorong industri pusat data

Pertama, pemerintah akan menyediakan insentif yang atraktif bagi investor. Menurut Bambang, pemerintah akan memberikan subsidi listrik karena banyak pelaku bisnis infrastruktur internet yang mengeluhkan kestabilan pasokan dan harga yang kurang kompetitif. Alur insentif bisa diberikan langsung kepada industri pusat data atau diberikan kepada otoritas kawasan ekonomi yang menjadi tempat di mana pusat data itu dibangun.

“Insentif ini akan memicu efek domino dalam jangka panjang, diantaranya meningkatkan kapasitas ekosistem ekonomi digital, tumbuhnya industri digital, hingga penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang lebih baik,” Bambang melanjutkan.

Aksi yang kedua adalah menambah jumlah kawasan ekonomi khusus yang diperuntukkan bagi fasilitas pusat data. Saat ini pemerintah telah membangun Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa (Nongsa Digital Park) di Pulau Batam dengan kapasitas pusat data terpasang ditargetkan mencapai 500 Megawatt yang berasal dari 11 proyek, diantaranya Telkom Indonesia, First Nongsa One Hong Kong dan Princeton Digital Group Singapura.

Selain Nongsa, pemerintah juga sedang menyiapkan kawasan industri baru di Kalimantan timur, yang merupakan lokasi dibangunnya Ibu Kota Nusantara. “Pemerintah telah mendapatkan lahan sebesar 150 hektar yang untuk industri dan kami mengundang sektor swasta untuk membangun pusat data di sana,” ajak Bambang.

Kalimantan Timur akan menjadi kawasan industri masa depan apabila IKN sudah terbangun. Pemerintah juga akan membangun Pusat Data Nasional (PDN) di Kalimantan Timur untuk menopang kebutuhan smart city IKN.

Pemilihan lokasi baru ini, menurut Bambang, ialah untuk menciptakan pemerataan ekonomi di luar Pulau Jawa yang kini sudah sesak dengan industri dan populasi. Secara geologis, Kalimantan Timur juga dinilai relatif lebih aman dibanding Pulau Jawa yang terletak di lintasan cincin api pasifik (ring of fire).

Terakhir adalah menyempurnakan regulasi pusat data berkelanjutan. Pemerintah telah menerbitkan regulasi terkait pusat data lewat Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang salah satu poinnya mengharuskan pemilik dan pengelola data wajib menyimpan data pribadi di dalam negeri.

Yang juga akan diatur adalah standarisasi fasilitas. Pembangunan pusat data harus memperhatikan aspek hijau, baik dari desain bangunannya, dan dukungan pembangkit listrik yang ramah lingkungan.

Berkelanjutan juga berarti bagaimana menciptakan solusi digital yang relevan untuk publik dan bagaimana menjamin keamanan datanya. “Setiap fasilitas yang akan dibangun harus memiliki sertifikasi dan harus sesuai dengan standar internasional,” kata Bambang.

Menangkap peluang dari AI generatif

Berbicara di panel yang sama, Deputi Presiden Direktur DCI Indonesia Marco Cioffi mengatakan bahwa pasar pusat data di Asia masih potensial untuk bertumbuh seiring meningkatnya praktek solusi digital seperti internet of things, big data, komputasi awan dan kecerdasan buatan (AI). 

“Berdasarkan penelitian kami, dibutuhkan setidaknya pusat data dengan kapasitas 2.000-3.000 Megawatt dalam 5 tahun ke depan.”

Marco mengatakan, di mana investor akan memercayakan pusat datanya? Singapura belum agresif memenuhi suplai meskipun mereka mulai merelaksasi moratorium pembangunan data center berskala besar yang diberlakukan sejak 2019. Alternatif yang tersedia tinggal Indonesia atau Malaysia.

Menurutnya, Indonesia bisa memanfaatkan perkembangan AI generatif sebagai peluang investasi pusat data baru. Seluruh negara kini berlomba-lomba membangun layanan AI generatif, khususnya Amerika Serikat dan China yang sedang melakukan “tech war” untuk menguasai teknologi AI generatif.

“Bayangkan berapa besar kapasitas pusat data yang dibutuhkan dari AI generatif? Kesempatan ini tidak boleh disia-siakan oleh pemerintah Indonesia,” dia melanjutkan.

Perlu kemauan dan keberanian

Menurut Bambang, untuk menangkap peluang tersebut kata kuncinya adalah kemauan dan keberanian. Kemauan untuk mengadopsi teknologi terbaru serta keberanian untuk menembus ke pasar. Jika kita memiliki dua hal ini, tidak mustahil Indonesia akan mampu menjadi raksasa pusat data.

Ia mencontohkan ketika e-commerce mulai masuk ke Indonesia sekitar 10 tahun lalu, banyak orang yang skeptis Indonesia mampu memanfaatkan peluang ekonomi digital. Alasannya infrastruktur digital dan tingkat literasi digital masyarakat di Indonesia masih ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya.

"Banyak orang yang bertanya kepada saya, apakah kita mampu berjualan online ketika internet berkecepatan tinggi masih terpusat di kota-kota besar? Atau bagaimana para pedagang yang belum memiliki keterampilan digital dipaksa untuk menjajakan produknya di marketplace?"

Faktanya, dalam waktu 4-5 tahun Indonesia telah berhasil menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di ASEAN dengan menyumbang US$77 miliar (40%) transaksi digital pada tahun 2022. Jumlah ini diprediksi bisa tumbuh hingga US$300 miliar pada 2030.

“Begitu pula dengan pusat data. Dengan kemauan dan keberanian,aksi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas bukan mustahil untuk diwujudkan,” tutup Bambang.