UU Satu Data Indonesia dorong data pemerintah lebih terhubung

Undang-Undang Satu Data Indonesia memperluas cakupan informasi yang dapat dimanfaatkan lintas instansi, memperjelas tanggung jawab lembaga, dan memperkuat pengawasan kualitas data untuk mendukung kebijakan serta layanan publik.

Upaya Indonesia mengintegrasikan data lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terus diperkuat melalui UU Satu Data Indonesia agar kebijakan dan layanan publik lebih tepat sasaran. Foto: Canva

Bayangkan seorang siswa yang berprestasi di bidang akademik. Nilainya tercatat rapi di sekolah. Di luar kelas, ia juga juara olahraga tingkat daerah, tetapi pencapaian itu tersimpan di lembaga lain yang tidak terhubung dengan data sekolahnya.  


Situasi serupa juga terjadi dalam pengelolaan data pemerintahan. Data kependudukan, pendidikan, kondisi sosial ekonomi, hingga penerima bantuan sosial dikelola oleh berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.  


Meskipun masing-masing instansi memiliki data sesuai tugas dan kewenangannya, perbedaan standar, format, serta sistem pengelolaan masih menjadi tantangan dalam menghubungkan dan memanfaatkan data secara lintas sektor. 


ketika pemerintah membutuhkan informasi yang saling melengkapi untuk menyusun kebijakan atau menentukan sasaran program, proses pencocokan dan pemanfaatan data belum selalu dapat dilakukan secara optimal.  


Kondisi ini berisiko menghasilkan gambaran yang tidak utuh mengenai kebutuhan masyarakat dan menjadi tantangan dalam memastikan ketepatan intervensi pembangunan. 


“Permasalahan kritis dari semuanya ini bukan karena tidak ada datanya, melainkan karena belum ada yang menghubungkannya dan memiliki otoritas untuk menghubungkannya,” kata Dini Maghfirra, Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital selaku Direktur Eksekutif Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.


Menurut Dini, Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI), yang disahkan pada Rapat Paripurna DPR  6 Oktober 2026 menjadi landasan untuk memperkuat tata kelola data nasional dan mengatasi fragmentasi pengelolaan data antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. 


Regulasi ini tidak hanya mendorong keterhubungan data dan sistem, tetapi juga memperkuat standardisasi, interoperabilitas, pembagian peran dan tanggung jawab, serta mekanisme koordinasi dan pengawasan.  


Melalui penguatan tersebut, data diharapkan dapat dikelola secara lebih terpadu, berkualitas, aman, dan dimanfaatkan sesuai kewenangan sebagai dasar perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, tambahnya. 

Memperluas cakupan dan pemanfaatan data  


Menurut Dini, kebutuhan pemerintah terhadap data tidak lagi terbatas pada statistik, seperti produksi beras atau luas lahan pertanian. Pemerintah juga membutuhkan data administratif yang lebih terperinci untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. 


Dalam penyaluran bantuan sosial, misalnya, pemerintah membutuhkan informasi mengenai individu dan keluarganya, termasuk identitas dan alamat, agar bantuan dapat diberikan kepada penerima yang tepat. Begitu pula dalam sektor pendidikan, pembaruan informasi diperlukan untuk memastikan data peserta didik tetap sesuai dengan kondisi terkini, termasuk ketika siswa berpindah jenjang pendidikan. 


Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital Kementerian PPN/Bappenas, Dini Maghfirra, menjelaskan peran UU SDI dalam meningkatkan tata kelola data nasional. Foto: Bappenas

Kebutuhan tersebut menunjukkan pentingnya keterpaduan berbagai jenis data dalam penyelenggaraan pemerintahan.


Melalui UU SDI, pengelolaan data diperkuat agar tidak hanya mencakup data statistik, geospasial, dan keuangan negara, tetapi juga data administratif serta data lain yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 


“Data dari BUMN, BPJS, dan institusi nonpemerintah lainnya juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pelayanan publik,” kata Dini.


Regulasi ini turut memperkenalkan Data Dasar Nasional (DDN) sebagai rujukan bagi perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal dan penganggaran, serta penyaluran bantuan sosial. Tujuannya adalah memastikan instansi menggunakan referensi yang selaras dalam menyusun kebijakan lintas sektor.  


Namun, Dini menggarisbawahi bahwa keterhubungan data tidak berarti seluruh data harus dikumpulkan di satu tempat. Melalui interoperabilitas, informasi dapat digunakan lintas sistem tanpa memindahkan penguasaan data dan tanggung jawab produsen data.  


“Interoperabilitas hanya menghubungkan data-data tersebut tanpa memindahkan data dari kewenangan produsennya. Datanya masih tetap di sana, cuma kita bisa pakai,” ujar Dini seraya menambahkan bahwa menghubungkan antarsistem juga tidak harus selalu diawali dengan perjanjian kerja sama baru.  


Untuk mewujudkan interoperabilitas, setiap instansi perlu menerapkan standar dan tata kelola data yang selaras. Hal ini mencakup standar data, metadata, kode referensi dan/atau data induk, serta pemenuhan kaidah interoperabilitas. Dengan standar yang konsisten, data dari berbagai instansi dan pemerintah daerah dapat dipadankan, dihubungkan, serta dibandingkan dengan dasar pengukuran yang sama. 


Namun, standardisasi saja tidak cukup. Data juga harus diperbarui secara berkala agar tetap menggambarkan kondisi sebenarnya. Pemutakhiran menjadi bagian penting dalam pengelolaan data, terutama ketika terjadi perubahan kondisi masyarakat yang dapat memengaruhi ketepatan perencanaan maupun penyaluran program pemerintah. 


Dalam konteks tersebut, peran pemerintah daerah hingga desa dan kelurahan menjadi penting untuk mendukung identifikasi perubahan kondisi masyarakat di lapangan. 


Informasi mengenai keluarga yang memenuhi kriteria penerima bantuan sosial, tetapi belum tercatat dalam data pemerintah, misalnya, perlu menjadi perhatian dalam proses pemutakhiran. Dengan demikian, data yang digunakan pemerintah tidak hanya memenuhi standar, tetapi juga relevan dengan kondisi masyarakat yang terus berubah, tambahnya. 

Memperjelas tanggung jawab dan pengawasan  


UU SDI juga memperkuat pembagian peran dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan tata kelola data nasional. Pengaturan ini memperjelas fungsi Pembina Data, Produsen Data, Wali Data, serta Penyelenggara Satu Data Indonesia dalam memastikan data dikelola sesuai standar dan ketentuan yang berlaku, jelas Dini.


Pembina Data bertugas memberikan pembinaan, arahan, dan rekomendasi terkait penerapan standar data sesuai bidangnya. Sementara itu, Produsen Data bertanggung jawab menghasilkan data sesuai prinsip Satu Data Indonesia, sedangkan Wali Data bertugas mengumpulkan, memeriksa kesesuaian, mengelola, dan menyebarluaskan data sesuai kewenangannya. 


Dalam pembagian peran tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menjalankan fungsi pembinaan untuk data administratif atau data registrasi sesuai cakupan kewenangannya. Adapun pembinaan data kependudukan administratif melibatkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.


Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy (kiri) dan Ketua DPR Puan Maharani (kanan) saat pengesahan UU SDI di Jakarta, 6 Oktober. Foto: Bappenas

Pembagian peran ini diperlukan karena setiap jenis data memiliki karakteristik dan kebutuhan tata kelola yang berbeda. Data kependudukan, misalnya, membutuhkan konsistensi identitas individu, sedangkan data keuangan daerah memerlukan standar pencatatan yang selaras agar informasi dari berbagai daerah dapat dibandingkan dan dimanfaatkan secara konsisten. 


Selain memperjelas pembagian tanggung jawab, UU SDI juga memperkuat fungsi koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi melalui pembentukan Penyelenggara Satu Data Indonesia.


Penyelenggara ini memiliki peran untuk memastikan pelaksanaan tata kelola data berjalan sesuai ketentuan, termasuk menilai pemenuhan standar dan kewajiban oleh instansi terkait. 


“Penyelenggara satu data ini berhak menilai kualitas datanya dan menindaklanjuti produsennya,” kata Dini.  


Melalui mekanisme penjaminan kualitas tersebut, instansi yang belum memenuhi standar atau kewajiban pengelolaan data dapat diminta melakukan perbaikan sesuai ketentuan. UU SDI juga mengatur mekanisme penegakan kepatuhan melalui sanksi administratif dan ketentuan pidana bagi pelanggaran yang diatur dalam undang-undang. 


Undang-undang tersebut juga mengamanatkan penyusunan peraturan pelaksana paling lama satu tahun sejak UU SDI ditetapkan. Selama masa transisi, Bappenas tetap menjalankan peran penyelenggaraan sesuai ketentuan peralihan dan pengaturan lebih lanjut yang ditetapkan pemerintah. 

Mengubah data menjadi layanan publik yang lebih baik 


Salah satu penerapan keterpaduan data dalam mendukung pembangunan nasional diwujudkan melalui Program Manajemen Talenta Nasional (MTN) yang menjadi bagian dari RPJMN 2025-2029.


Dalam mendukung program tersebut, Kementerian PPN/Bappenas mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Talenta Basis Data Terpadu Manajemen Talenta Nasional (SIMT BDT-MTN).  


Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan data talenta dari berbagai kementerian dan lembaga sehingga informasi yang tersedia dapat dimanfaatkan dan dibagipakaikan sesuai kebutuhan serta masing-masing instansi. 


Dengan memperluas dan mengintegrasikan talent pool secara nasional, MTN memperkuat daya saing talenta melalui pembinaan yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan.


Upaya ini didukung oleh Basis Data Talenta Nasional yang menjadi rujukan utama bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan talenta secara terintegrasi dalam satu sistem nasional yang berkelanjutan. 


Melalui keterhubungan data tersebut, setiap kementerian/lembaga dapat memanfaatkan informasi talenta secara lebih komprehensif untuk mendukung pelaksanaan program manajemen talenta di instansinya. Di tingkat nasional, integrasi ini juga menjadi landasan untuk memperkuat pemetaan, pengembangan, dan pengelolaan talenta secara lebih terarah dan terkoordinasi. 


Dini menilai, keterpaduan data antarkementerian/lembaga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan program manajemen talenta nasional. Data yang terstandar dan dapat dibagipakaikan memungkinkan pemerintah membangun pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai potensi dan kompetensi talenta di berbagai sektor. 


“Kita perlu membangun keterhubungan data talenta antarkementerian dan lembaga. Dengan begitu, setiap instansi dapat memanfaatkan data yang tersedia untuk mendukung program manajemen talenta masing-masing, sekaligus memperkuat pengelolaan talenta di tingkat nasional,” ujarnya. 


Pendekatan serupa juga diperlukan dalam penyelenggaraan bantuan sosial. Pemanfaatan data kependudukan dan sosial ekonomi yang terpadu dapat membantu pemerintah memahami kondisi masyarakat, mengidentifikasi kebutuhan penerima manfaat, serta meningkatkan ketepatan sasaran program. 


Namun, semakin luas pemanfaatan data individu, semakin penting pula penerapan prinsip keamanan dan pelindungan data pribadi. Penggunaan data harus memperhatikan klasifikasi akses, kewenangan pengguna, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). 


Dengan demikian, keterpaduan data tidak hanya ditujukan untuk mempercepat proses digitalisasi pemerintahan, tetapi juga memastikan pemanfaatan informasi berlangsung secara bertanggung jawab, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tutup Dini.