Bidik kota global, Jakarta kembangkan layanan digital 'citizen-centric'

Oleh Ghita Permatasari

Dengan memanfaatkan AI dan teknologi terbaru, Pemerintah Provinsi Jakarta mengembangkan pelayanan publik digital yang semakin responsif dan inklusif dengan menempatkan warga di pusatnya.  

Dengan memanfaatkan teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan (AI), Pemerintah Provinsi Jakarta kini bergerak menuju layanan digital yang berorientasi pada warga. Foto: Jakarta Smart City

Digitalisasi bukan sekadar memindahkan layanan publik ke layar ponsel, tetapi tentang bagaimana pemerintah bisa menghadirkan solusi yang lebih cepat dan relevan dengan kebutuhan warga.  


Inilah yang saat ini sedang diupayakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta melalui berbagai inovasi digital yang dibuat oleh Jakarta Smart City – unit digital di bawah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Jakarta. 


GovInsider berkesempatan untuk mewawancarai Kepala Dinas Kominfotik Jakarta, Budi Awaluddin, dan Kepala Satuan Pelaksana Bidang Manajemen dan Kajian Jakarta Smart City, Agus Mubarok, untuk menggali bagaimana keterlibatan warga, aplikasi terintegrasi dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) membentuk kembali layanan publik di Jakarta. 

Aplikasi yang berpusat warga 


Menurut Budi, setiap mengembangkan layanan digitalnya, Pemprov Jakarta selalu berusaha untuk memberikan solusi cepat berbasis pada apa yang menjadi permasalahan sehari-hari warga.  


Beberapa di antaranya misalnya CRM (Cepat Respons Masyarakat) dan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) sebagai super app yang mengintegrasikan berbagai layanan publik digital di dalam satu platform.


Agus Mubarok mengatakan bahwa layanan digital di Jakarta bertujuan untuk meningkatkan partisipasi warga. Foto: Jakarta Smart City

CRM merupakan sistem penanganan pengaduan yang mengintegrasikan 13 kanal pengaduan resmi yang ada di Pemprov Jakarta, mulai dari website, surat elektronik hingga media sosial yang dikelola tim pemerintah.


Kanal lainnya adalah Lapor Warga – sebuah fitur khusus JAKI – yang memungkinkan masyarakat melaporkan masalah perkotaan berbasis geotagging dengan cepat.


“Semua laporan yang masuk dapat dipantau secara real-time. Pelapor juga terjamin kerahasiaan datanya karena mengusung konsep privacy by default,” kata Budi.

    

Agus menambahkan, aplikasi JAKI kini telah memperluas basis pelayanan publiknya dengan menambah fitur JakCare, sebuah layanan kesehatan mental bagi warga yang menghadapi tekanan akibat kehidupan di kota dengan segala hiruk pikuknya.


“Warga bisa melakukan konsultasi secara gratis dengan psikolog klinis yang disediakan oleh Pemprov Jakarta.” 


Dalam fitur JakCare tersebut, juga terdapat layanan khusus kapal pengangkut jenazah bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir seperti Kepulauan Seribu. Kapal ini beroperasi 24 jam setiap hari dan penggunaannya tidak dipungut biaya alias gratis.  


Pemprov juga meyediakan layanan rumah singgah gratis bagi warga Kepulauan Seribu yang sedang menemani anggota keluarganya menjalani perawatan intensif di fasilitas kesehatan yang ada di daratan. 


“Kami ingin agar bagaimana layanan publik digital tidak hanya terintegrasi, tapi juga responsif, inklusif, dan mengakomodasi semua lapisan masyarakat Jakarta,” Agus menambahkan. 

AI untuk mitigasi banjir dan dukung aktivitas warga 


Pemprov Jakarta juga telah memanfaatkan teknologi AI untuk mendukung aktivitas warga, termasuk mengatasi masalah klasik tahunan Jakarta: banjir.  


“Teknologi AI difokuskan pada upaya sensorik untuk memantau ketinggian air di 13 pintu air. Data-data tersebut kemudian diolah secara real time dan terhubung ke sistem peringatan dini banjir,” kata Agus.

   

Gubernur Jakarta, Pramono Anung (berdiri, kanan), dan Kepala Dinas Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Statistik Pemerintah Provinsi Jakarta, Budi Awaluddin (berdiri, kiri), di Pusat Komando Kota Cerdas Jakarta. Penggunaan teknologi terbaru dan kecerdasan buatan (AI) bertujuan untuk mendukung aktivitas sehari-hari warga. Gambar: Jakarta Smart City

Pemprov Jakarta juga memiliki platform Pantau Banjir, di mana seluruh data tersebut terintegrasi dan dapat diakses oleh petugas dan warga. Platform ini menyediakan informasi seperti peta genangan, ketinggian air di titik pantau pintu air, status pompa air—berapa yang aktif, nonaktif, atau idle—dan data pendukung lainnya. 


“Dengan data sensor berbasis AI dan partisipasi aktif laporan masyarakat, kami berharap penanganan banjir dapat dilakukan lebih cepat dan efektif,” kata dia. 


Penggunaan AI juga diarakan untuk mendukung aktivitas warga, salah satunya dalam hal manajemen transportasi publik.  


Pemprov Jakarta menggunakan teknologi CCTV yang dibekali video analitik berbasis AI di ruas-ruas jalan yang menjadi titik-titik kemacetan di Jakarta. Dengan memantau mobilitas di ruas-ruas jalan tersebut, petugas dapat melakukan intervensi untuk mengurai kepadatan pada jam-jam sibuk. 


Sementara itu, AI generatif (GenAI) digunakan untuk mengembangkan chatbot AI yang dapat membantu warga dalam mencari informasi tentang cara mengakses layanan publik di wilayah tempat tinggalnya.


Hal ini sudah diuji coba di wilayah Kota Jakarta Utara, dan saat ini sedang dikaji untuk pengembangan lebih lanjut di tingkat provinsi, katanya. 


Berlangganan bulletin GovInsider di sini 

Tantangan keamanan sistem  


Menurut Budi, peningkatan digitalisasi pelayanan publik di Jakarta menghadapi sejumlah tantangan, terutama risiko peretasan yang berpotensi mengganggu pengembangan layanan.  


Untuk mengantisipasi hal itu, pihaknya melakukan berbagai langkah mitigasi. Di antaranya adalah peningkatan literasi keamanan siber bagi pegawai melalui pelatihan rutin tentang ancaman siber, seperti phishing, malware, pentingnya penggunaan kata sandi yang kuat, serta penerapan autentikasi dua faktor.

  

“Kami juga melakukan backup dan disaster recovery secara berkala, dengan mencadangkan seluruh data penting ke server terpisah untuk memastikan pemulihan dapat dilakukan jika terjadi peretasan atau gangguan sistem,” katanya. 


Budi menambahkan, tantangan lain yang dihadapi adalah belum menyeluruhnya integrasi pelayanan publik digital, perbedaan standar pada data dan sistem, serta pengelolaan sistem yang masih belum terpusat. 

Menuju kota cerdas global 


Budi menegaskan bahwa pihaknya memiliki target khusus untuk mendorong digitalisasi pelayanan publik di Jakarta ke tingkat yang lebih maju sesuai arahan Gubernur Jakarta Pramono Anung yang ingin menjadikan Jakarta sebagai kota cerdas bertaraf global.


Salah satu fokusnya adalah pemanfaatan data analytics untuk mendukung pengambilan keputusan di ranah kebijakan publik.  


Future City Hub sebagai sarana kolaborasi mengatasi permasalahan kota. Foto: Jakarta Smart City

Budi mencontohkan penggunaan data penerima bantuan sosial untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Selain itu, data kualitas udara dan data kemacetan diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan terkait transportasi dan pengelolaan ruang terbuka hijau. 


“Selain itu memperkenalkan pelacakan data historis jangka panjang pada dasbor untuk memantau tren secara berkelanjutan,” jelasnya. 


Sementara itu, Agus menekankan pentingnya membangun kolaborasi berlapis dengan sektor swasta, NGO, akademisi, dan komunitas lokal.  


“Lewat Jakarta Future City Hub, Jakarta Smart City kerap mengundang komunitas, praktisi, akademisi untuk sama-sama membahas topik-topik yang berkenaan dengan smart city dan mencari solusi bersama.” 


Jakarta Smart City juga terlibat dalam ASEAN Smart Cities Network yang merupakan platform kolaborasi kota-kota dari 10 negara ASEAN untuk pembangunan kota cerdas yang berkelanjutan.