“Saya suka Anies,” teriak sopir taksi yang mengantarkan saya sambil melayangkan tinjunya ke udara. Dalam hati saya berharap, semoga dia tidak lupa untuk tetap memegang kemudi.

Kami sedang dalam perjalanan menuju kantor pemenangan gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan Wakil Gubernur terpilih, Sandiaga Uno, di akhir pekan persis setelah mereka secara resmi dinyatakan sebagai pemenang Pilkada DKI Jakarta 2017. Ada atmosfer perayaan kemenangan di sekitar kantor pemenangan Anies-Sandi, jalan di penuhi para simpatisan, dan ada juga prasmanan besar. Bahkan ada seorang simpatisan yang berjalan sejauh 400 mil [penerjemah: 640 kilometer] untuk sampai kesana.

Ini semua berbeda dari demonstrasi marah berjilid-jilid dan politik identitas sebagaimana saya baca dari jauh. Jelas, Pilkada DKI Jakarta jauh lebih kompleks dari yang terlihat. Urusan agama penting dan demonstrasi berjilid-jilid nyata adanya—hanya dua hari setelah pertemuan ini, Gubernur Basuki “Ahok” Purnama telah secara kontroversial dipenjara dengan tuduhan penistaan agama. Terlepas masalah agama dan politik identitas, ada sejumlah besar pemilih berpenghasilan rendah memberikan mandatnya kepada Anis-Sandi karena komitmen mereka untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan melaksanakan konsultasi publik dalam penyelenggaraaan pemerintahan.

Saat ini, Anies-Sandi adalah pemenang Pilkada DKI Jakarta. GovInsider menemui Sandiaga untuk mengetahui lebih jauh kebijakan-kebijakan pemerintahan yang baru untuk Jakarta; Bagaimana mereka akan memimpin pelayanan publik; memperkenalkan ‘driverless car’ [mobil tanpa sopir], tender berbasis elektronik, program-program pendukung start-up, dan menyatukan kembali Jakarta yang terbelah.

Menyatukan Jakarta

Apa prioritas utama pemerintahan yang baru? “Yang terpenting adalah menyatukan Jakarta,” jawab Sandiaga. “Masa-masa kampanye dalam beberapa bulan terakhir begitu buruk, menyebabkan banyak ketegangan dan pertengkaran satu sama lain.”

Secara khusus, dia ingin menangani “kesalahanpahaman-kesalahpahaman” seputar peran agama dalam kampanye Anies-Sandi – “Kesalahpahaman-kesalahpahaman seperti bahwa jika kami menang, kami akan menjadikan Jakarta kota Islam garis keras,” katanya.

“Saya seorang Muslim yang sangat modern dan moderat, begitu juga dengan Anies. Kami akan menegakkan konstitusi negara, dimana kami akan menjadi pemimpin bagi semua warga DKI Jakarta. Kami tidak akan mengutamakan agama atau ras tertentu, tetapi akan fokus untuk membangun persatuan dan kesatuan bersama-sama.”


“Kami tidak akan mengutamakan agama atau ras tertentu.”

Konon, “tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata,” Sandiaga mengakui. Anies dan Sandiaga akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, forum diskusi dan dialog untuk merangkul pendukung lawan mereka dalam Pilkada, yang memungkinkan para pendukung lawan dapat bersama-sama menyampaikan kekhawatiran-kekhawatiran mereka secara langsung. “Beberapa dari mereka khawatir tentang meningkatkan Islam garis keras,” dia mengungkapkan. “Sejujurnya, sepanjang saya perhatikan dalam 18 bulan terakhir, bukan itu yang saya lihat. Yang saya lihat adalah ketimpangan-ketimpangan. Dan beberapa dari orang-orang ini menyalurkan rasa frustasinya atas ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dengan cara-cara ekstrem.”

Pemerintahan yang baru berniat untuk menjalin kerjasama secara langsung dengan oposisi mengenai hal ini, mereka berencana untuk “merangkul oposisi dan para pendukungnya, menjalin hubungan yang baik, dan berharap mereka dapat diajak bekerjasama untuk membangun Jakarta selama lima tahun ke depan.” Hal ini akan dimulai melalui transisi kekuasaan.

Rencana pemerintahan

Para birokrat kunci dalam pemerintahan Gubernur Ahok akan tetap dalam posisi mereka masing-masing, katanya. “Berbeda dengan Pilpres dimana presiden terpilih memulai pemerintahan dengan seperangkat kabinet baru, dalam Pilkada konteksnya relatif berbeda. Di Pilkada, pergantian kepemimpinan hanya terjadi di level atas, yaitu hanya di posisi gubernur dan wakil gubernur. Sedangkan para pejabat di bawahnya tidak akan mengalami pergantian.”

Anies dan Sandiaga akan dilantik pada Oktober 2017, memberikan waktu transisi yang cukup lama sebelum mereka mulai menjabat. Rencana jangka pendek mereka adalah fokus pada APBD pemerintahan ini, yang akan mereka terima untuk periode dua bulan terakhir tahun 2017. Kemudian, mereka akan merancang rencana strategis untuk periode lima tahun ke depan.

Peran teknologi “sangat penting” dalam perencanaan administrasi pemerintahan yang baru, kata Sandiaga. “Ekonomi digital, pemerintahan digital, dan kehidupan sehari-hari akan relatif banyak diatur dengan teknologi digital.” Secara khusus, peran teknologi akan terlihat di bidang transportasi. “Dalam waktu lima tahun ke depan, Anda akan melihat driverless car (mobil tanpa sopir),” katanya.

Saya menyatakan bahwa beberapa kota mengatur kebijakan bidang transportasi untuk memperlambat kemajuan mereka. Sebelum saya selesai bertanya apakah dia akan melakukan hal yang sama, Sandiaga sudah memotong kalimat saya. “Anda tidak bisa,” jawabnya. Dulu saya adalah penumpang pertama Uber. GO-JEK punya masalah yang sama [penerjemah: terkait regulasi]. Tapi, hei, orang-orang menginginkan perubahan. Mereka merangkul teknologi dan digital. Dan jika kami tidak melakukan hal yang sama, kami seperti mengubur kepala di dalam pasir [penerjemah: menolak realita zaman], dan tidak akan bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Jakarta.


“Jika Anda menolak perkembangan teknologi, Anda pasti tidak akan bisa untuk terus berkompetisi.”

Kuncinya, bagaimanapun, adalah memastikan bahwa teknologi digital harus sejalan dengan penurunan ketimpangan di masyarakat. Perubahan harus memungkinkan para pelaku usaha kecil untuk mendapatkan akses yang lebih baik dari sebelumnya, dan memungkinkan mereka untuk bersaing dengan usaha-usaha yang lebih besar. “Saya sangat yakin bahwa Anda harus terus berinovasi,” Sandiaga menambahkan. “Jika Anda menolak perkembangan teknologi, Anda pasti tidak akan bisa untuk terus berkompetisi.”

Menciptakan lapangan pekerjaan baru

Superteam yang siap memimpin kota & seluruh warga DKI. #AniesSandi

A post shared by Sandiaga Salahuddin Uno (@sandiuno) on

Sebagian besar dari janji kampanye Anies-Sandi selama Pilkada adalah rencana untuk menciptakan 200.000 lapangan pekerjaan baru, yang ingin mereka realisasikan diantaranya dengan membuka tender-tender pemerintah dan memperbaiki iklim usaha. Program ini disebut “One Kecamatan – One Center for Entrepreneurship” atau satu kecamatan satu pusat kewirausahaan, OK-OCE.

Pertama, pemerintahan yang baru akan mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin usaha, kata Sandi. “Terlepas dari kinerja gubernur saat ini yang sudah membawa kemajuan dalam urusan perizinan, proses untuk memperoleh izin usaha yang diperlukan untuk memulai usaha belum cukup cepat. Prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama, melewati beberapa tahapan, terlalu banyak.”

Izin usaha terdengar membosankan, namun bisa menimbulkan masalah besar bagi start-up atau para pengusaha pemula. Proses perizinan yang lama membuat orang-orang enggan untuk mendaftarkan usaha mereka, sementara proses pemeriksaan yang panjang membuka peluang korupsi. ‘Setan’ dari proses ini adalah urusan-urusan yang jelimet.

Negara tetangga, Singapura, berada di peringkat kedua dalam Indeks Kemudahan Berusaha [penerjemah: dari 190 negara menurut Bank Dunia 2017]. Sebaliknya, Indonesia berada di peringkat ke-91. “Saya pernah tinggal di Singapura selama lima tahun dan saya melihat langsung bagaimana dunia usaha berjalan dengan sangat kondusif, iklim bisnis sangat kondusif.” Sandiaga juga mencatat kompetisi lokal, “Bandung saat ini bertransformasi dengan sangat cepat, begitu juga dengan Surabaya. Jakarta harus mampu untuk bersaing,” katanya.

Membuka pendanaan untuk start-up

Kedua, Sandi berjanji untuk membangun 44 pusat kewirausahaan di seluruh wilayah DKI Jakarta dimana para pengusaha baru dapat terhubung dengan bank dan mengajukan pinjaman modal usaha. “Lembaga keuangan sebenarnya dibanjiri likuiditas,” kata Sandiaga berdasarkan pengalamannya sebagai investor, lembaga keuangan kesulitan menemukan peluang untuk merangkul usaha-usaha baru. Pusat-pusat kewirausahaan itu juga akan memberikan pelatihan-pelatihan dan mentoring, membantu para pengusaha baru untuk memasarkan layanan mereka dengan mengkombinasikan strategi pemasaran berbasis digital.

Akan tetapi, tidak akan ada pendanaan langsung dari pemerintah untuk para pengusaha baru ini. “Sudah bukan masanya pemerintah mendanai segalanya. Kami menghendaki agar anggaran pemerintah tetap ramping dan efisien,” katanya.

Ketiga, pemerintahan yang baru akan mengubah cara pembelian [penerjemah: procurement] dari sektor swasta. “Kami akan memiliki e-procurement,” janjinya. Mereka juga akan memecah kontrak-kontrak pemerintah dengan tujuan untuk mendukung lebih banyak usaha kecil. “Pemerintah DKI Jakarta saat ini mengkonsolidasikan tender-tender mereka dengan cara-cara yang memberi ruang bagi bisnis-bisnis besar untuk terus ambil bagian di depan.”

“Demi menjadi lebih efisien, pemerintah DKI Jakarta saat ini secara tidak sengaja mematikan kesempatan-kesempatan bagi usaha kecil. Oleh karena itu, kami akan meningkatkan proses screening. Kami juga akan membuat proses procurement lebih terbuka dan transparan, sehingga dapat diakses oleh usaha kecil. Inilah yang akan menjadi pembeda utama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini, dengan yang akan dilantik.”

Gaya kepemimpinan

Bagaimana tim baru ini memerintah Jakarta? Seperti apa gaya kepemimpinan mereka? “Tentu saja kami akan menggunakan prinsip meritokrasi,” kata Sandiaga, berkomitmen untuk melanjutkan inisiatif-inisaitif anti-korupsi oleh pemerintahan saat ini yang sudah berjalan dengan cukup efektif.

“Reformasi birokrasi yang telah dilakukan oleh Bapak Basuki dan Bapak Djarot sudah menunjukkan kesuksesan awal. Kami perlu fokus untuk melanjutkan peningkatan program-program tersebut. Saya sangat yakin bahwa Jakarta harus bisa memiliki birokrasi yang sangat efisien dan sangat-sangat bersih.”

Gubernur sekarang [penerjemah: yang dimaksud adalah Ahok] memiliki pendekatan yang ‘keras’ dalam manajemen pemerintahan DKI Jakarta. Ahok memiliki aplikasi di smartphone-nya yang dia gunakan untuk memantau kinerja para pejabat DKI Jakarta secara ‘real-time’. Di aplikasi tersebut, ada sebuah instrumen yang me-ranking 267 kelurahan berdasarkan seberapa cepat mereka menanggapi keluhan warga. Dia dengan tegas memecat pejabat yang ranking kinerjanya terus berada di bagian bawah daftar ini, dan di saat yang sama mempromosikan para pejabat yang menunjukkan kinerja terbaik. “Kami akan setegas apa yang dilakukan Ahok,” kata Sandiaga.


“Kami akan setegas Ahok.”

Sementara Sandiaga mendukung fokus pemerintahan saat ini dalam hal Value for Money, dia menjanjikan pendekatan yang berbeda antara pemerintahan saat ini dengan yang akan dilantik. “Kami akan fokus untuk bekerja dengan para birokrat, alih-alih memecat mereka serta merta, sebagaimana yang menjadi ciri pemerintahan saat ini.”

Pujian untuk Ahok

Apa yang menurutnya sudah bekerja dengan baik dari pemerintahan Ahok? Sandiaga menyebutkan tiga area: pertama, persepsi masyarakat tentang DKI Jakarta dan efisiensi birokrasi. “Dulu, orang mengeluh bahwa untuk mendapatkan KTP dibutuhkan waktu yang sangat lama. Pemerintahan saat ini berhasil membangun citra yang baik bahwa pemerintah melakukan apa saja untuk meningkatkan pelayanan publik, itu yang pertama”

Terimakasih untuk Ahok, “sekarang sudah bukan zamannya lagi menunda-nunda tugas pemerintahan sampai tahun depan. Saya yakin masyarakat Jakarta tidak mengizinkan kami untuk melakukannya”.

Yang kedua adalah pembangunan infrastruktur, Sandiaga mencatat. Akan tetapi, dia mengatakan bahwa proyek-proyek pembangunan ini cenderung ‘menyenangkan’ para pelaku usaha yang lebih besar. “Saya berpikir bahwa jenis infrastruktur yang akan kami fokuskan ke depan akan memungkinkan lebih banyak usaha kecil untuk dapat berpartisipasi.”

Ketiga, Sandiaga mengatakan bahwa Ahok memiliki komunikasi yang kuat dengan warga. Akan tetapi, pendekatannya cenderung “konfrontatif”, terutama dengan DPRD. Sandiaga menginginkan pesan “kerjasama” dengan semua pihak.

Sandiaga adalah aktor baru dalam pemerintahan, dengan latar belakang investasi dan pertambangan batubara. Dengan latar belakang sebagai pengusaha, dia ingin menetapkan KPI (penerjemah: Key Performance Indicators) untuk menilai kinerja pemerintah DKI Jakarta, tetapi dengan menyertakan penilaian atas kebahagiaan warga. “Orang-orang miskin tidak seharusnya menjadi semakin miskin. Orang-orang miskin harus diberdayakan agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan DKI Jakarta.”

Pasangannya, Anies, adalah mantan akademisi yang pernah menjabat sebagai menteri pendidikan. “Anies akan dapat memanfaatkan keahliannya dalam manajemen SDM, pengembangan SDM, dan pembangunan institusi pemerintah DKI Jakarta,” katanya. “Saya akan menyumbangkan kemampuan pengelolaan ekonomi dan infrastruktur yang saya miliki, sesuai dengan latar belakang saya.”

Jelas bahwa kerukunan beragama merupakan diskusi penting di Jakarta, sebagaimana pentingnya menegakkan konstitusi Republik Indonesia. Dalam wawancara kami dengan Sandiaga, dia mengemukakan rencana-rencana kebijakan, menekankan perubahan-perubahan untuk dunia usaha, manajemen kepemimpinan, dan perlakuan terhadap beberapa segmen masyarakat. Banyak yang dia puji dari pendahulunya [penerjemah: Ahok], meski masih dalam nuansa sedikit tegang, yang mencerminkan panasnya suhu politik dalam beberapa bulan terakhir ini.

Pemerintahan yang baru ini tampak berkomitmen kepada Jakarta, dan jelas ingin membuktikan bahwa mereka bisa merealisasikannya. Saya merenungkan hal ini saat kembali ke hotel.

Singkat cerita, saya berpikir untuk naik taksi ke hotel. Tapi mengingat perjalanan saya untuk menemui Sandiaga, saya memutuskan untuk jalan kaki saja.

Now Read: